19/11/2026
Economy Issues Opini Politics & Society

‘Rate’ Pengalaman Belanja di Koperasi Kelurahan Merah Putih, Ada yang Mirip Warkop hingga Kantor Kosong

Saya berkeliling ke sejumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk melihat langsung program unggulan pemerintah. Hasilnya, ada yang lebih mirip warung kopi, kantor kosong, hingga toko kelontong.

  • November 19, 2026
  • 10 min read
  • 2 Views
‘Rate’ Pengalaman Belanja di Koperasi Kelurahan Merah Putih, Ada yang Mirip Warkop hingga Kantor Kosong

Ket: Tampak depan Koperasi Kelurahan Merah Putih Meruya Selatan (Foto: Andrei Wilmar/Magdalene)

Kantor RW 02 di Jalan Gelora VII, Palmerah Selatan, terlihat tak berpenghuni saat saya melintas pukul 16.00 WIB, (5/11) lalu. Sambil membeli es teh, saya tergelitik melihat tulisan di papan tepat di atas pintu masuk gedung dua lantai itu: Kopkel Merah Putih. Sebagai pembayar pajak, saya pun menghampiri dan mendapati pintunya terkunci.

Setelah dua menit mengintip ke dalam, seseorang datang membawa kunci dan membuka pintu Kopkel Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya masuk ke ruangan yang lebih mirip kantor kosong ketimbang toko. Ada satu meja di tengah ruangan, lemari berisi berkas-berkas, dan beberapa kursi lipat yang bersandar di sudut.

Tampak depan Kopkel Merah Putih Gelora, Palmerah. (Foto: Andrei Wilmar/Magdalene)

Satu-satunya hal yang membedakan ruangan itu dari kantor kosong adalah rak buku berisi barang dagangan, layaknya etalase minimarket. Di tengah rak tersebut tertempel penanda kecil bertuliskan ‘Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Adm. Jakarta Pusat’. Pemandangan ini cukup membuat saya bertanya-tanya, apakah memang seperti ini rupa koperasi yang digadang-gadang menjadi program unggulan pemerintah?

Belum semua barang tertata rapi di rak, beberapa lainnya masih berada di dalam kardus. Namun, tersedia lubang kecil agar pembeli bisa mengambil barang yang diinginkan. Informasi harga pun tidak tersedia untuk semua produk.

Saat ingin membeli minuman saset yang dikenal untuk meredakan panas dalam, misalnya, saya tidak menemukan label harga. Bahkan, penjaga toko harus memeriksa daftar harga yang diletakkan di atas meja terlebih dahulu.

“Di sini juga enggak ada harganya, sebentar saya tanya dulu ya,” katanya sembari menelepon seseorang.

Setelah lebih dari lima menit, telepon tak kunjung diangkat dan saya mengurungkan niat membeli minuman tersebut. Saya akhirnya menggantinya dengan kopi saset yang harganya tercantum dalam daftar.

Berbagai pertanyaan muncul sesaat setelah saya keluar dari Kopkel. Apakah semua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) berbentuk seperti ini? Bukankah seharusnya KKMP punya gedung bak supermarket mewah, tetapi menjual barang dengan harga murah? Bukankah ini program mercusuar Presiden Prabowo Subianto?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya berkeliling ke dua KKMP lain dengan harapan menemukan pengalaman berbelanja yang berbeda. Ternyata, setiap koperasi memiliki rupa dan layanan yang tidak sama.

Baca juga: Komdigi Respons Sepi Ajakan Debat soal Moderasi Konten, SAFEnet: Undangan Masih Terbuka

Rupa-rupa Bentuknya

Rasa penasaran membawa saya ke KKMP Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada (12/11). Serupa dengan di Palmerah, KKMP Pulo menyatu dengan gedung kelurahan. Jujur saja, saya agak bingung ketika melihat hanya ada satu etalase berisi satu karung beras. Di hadapan etalase, terdapat tiga meja kayu berisi keranjang makanan ringan kemasan.

“Mau ke mana, Mas?” tanya seorang pasukan oranye yang sedang membersihkan teras kelurahan.

“Mau belanja di KKMP, Pak,” jawab saya.

“Oh, itu paling barangnya enggak banyak, coba tanya sama ibu yang lagi masak,” ujarnya sambil menunjuk ke sebelah etalase.

Benar saja, mengikuti petunjuk pasukan oranye, saya bertemu dengan penjaga kopkel yang sedang memasak telur dadar.

“Mau pesan apa, Dek?” katanya menyambut saya.

Menu yang tertempel di depan kompor mencantumkan nasi dadar dengan tempe orek dan kentang balado, mi instan telur, serta minuman saset yang bisa langsung diseduh. Saya pun memesan kopi hitam, mi instan, dan mengambil beberapa makanan ringan kemasan yang tersaji di meja.

Menu di KKMP Pulo, Kebayoran Baru. (Foto: Andrei Wilmar/Magdalene)

Jika di Palmerah saya merasa seperti berbelanja di kantor kosong, di KKMP Pulo pengalaman saya justru persis seperti mampir ke warung kopi. Setelah gelas kopi hanya menyisakan ampas dan mangkuk yang tadinya berisi mi instan kuah sudah kering, saya memutuskan untuk membayar. Setidaknya, saya bisa menikmati makanan dan minuman, meski belum merasakan pengalaman berbelanja di koperasi seperti yang digaungkan pemerintah.

Saya memindai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), lalu rekening saya mengirimkan uang Rp20 ribu ke GoPay atas nama ‘Warung Jajan’. Meski sudah kenyang, saya kembali bertanya-tanya soal identitas koperasi tersebut. Mengapa transaksi di koperasi justru menggunakan rekening atas nama warung jajan?

Tak patah arang, saya melanjutkan pencarian ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Meruya Selatan, Jakarta Barat. Gedung berwarna merah terang berdiri di pinggir jalan. Kali ini, semua barang tersusun rapi di etalase. Ada lemari es untuk minuman dingin dan dua freezer box untuk es krim, meski hanya satu yang terisi.

Di sebelah meja kasir, terdapat gerai bertuliskan ‘Unit Simpan-Pinjam’. Saya menanyakan mekanisme simpan-pinjam di KKMP kepada kasir yang berjaga sembari membayar minuman dingin. “Aku belum tahu sih, soalnya belum dikasih tahu juga operasionalnya kayak gimana,” jawab kasir.

Setelah mengunjungi tiga KKMP, saya tetap bingung. Pemerintah punya Kopkel dengan rupa-rupa bentuk. Ada yang seperti warkop, kantor kosong, dan toko dengan unit simpan-pinjam yang belum bisa digunakan. Pengalaman tersebut membuat saya ingin tahu apakah persoalan serupa juga terlihat di koperasi lain, mengingat program ini dibentuk dalam skala nasional.

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan dalam laporan APBN Kita yang dikutip Kumparan, sebanyak 30.132 gerai telah selesai dibangun sejauh ini, 11.185 gerai masih dalam proses verifikasi, dan 5.863 gerai telah mengantongi berita acara validasi anggaran. Angka-angka tersebut menunjukkan tahapan pembangunan dan administrasi program, bukan jumlah gerai yang seluruhnya sudah beroperasi aktif.

Di Jakarta, 267 kelurahan telah membentuk badan hukum KKMP. Namun, data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilansir Kabar Bursa mencatat baru 179 koperasi yang beroperasi secara mandiri per November 2026. Artinya, pembentukan badan hukum belum otomatis membuat seluruh koperasi menjalankan kegiatan usaha secara mandiri.

Untuk mengetahui mengapa kondisi dan pengelolaan KKMP di Jakarta berbeda-beda, saya menghubungi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta. Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi di dinas tersebut, Boy Ismanto, menjelaskan sebagian Kopkel dikelola langsung oleh kelurahan dan warga, sementara sebagian lainnya berada di bawah pengelolaan BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara.

Baca juga: Dari Gerwani hingga Bendera Pelangi: Tiga Kepanikan Moral Seksual dan Konflik yang Dipelihara Negara

Antara Agrinas dan Pemda

Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi di Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Boy Ismanto, menjelaskan sebagian Kopkel dikelola langsung oleh kelurahan dan warga, sementara sebagian lainnya berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Agrinas Pangan Nusantara. Perbedaan pengelolaan ini turut menentukan bentuk bangunan dan operasional masing-masing koperasi.

Menurut Boy, koperasi yang menempati gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikelola secara mandiri oleh warga dan kelurahan. Sementara itu, koperasi yang memiliki bangunan sendiri, seperti di Meruya Selatan, dikelola Agrinas selama dua tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Boy mengatakan terdapat 267 KKMP di Jakarta, sesuai dengan jumlah kelurahan. Namun, hanya tujuh di antaranya yang dikelola Agrinas. Ketujuh KKMP tersebut tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, tidak ada bangunan Agrinas di Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

“Kita tahu lahan yang ada di DKI ini, apalagi di Jakarta Pusat, agak sulit ya untuk batasan seribu meter persegi yang sudah ditetapkan oleh PT Agrinas,” kata Boy kepada Magdalene melalui telepon, (12/11).

Dengan demikian, KKMP di Pulo dan Palmerah dibina langsung oleh kelurahan, sementara Meruya Selatan menjadi tanggung jawab Agrinas. Namun, perbedaan pengelola tidak lantas membuat seluruh program berjalan. Boy menjelaskan, unit simpan-pinjam belum bisa beroperasi karena simpanan hasil usaha KKMP belum terlihat.

Papan KKMP Pulo, Kebayoran Baru. (Foto: Andrei Wilmar/Magdalene)

Belum ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas yang menjalankan koperasi selama satu tahun empat bulan. Selain itu, peraturan Kementerian Koperasi belum menentukan ketentuan bunga, modal simpanan wajib, dan simpanan pokok. Kondisi ini membuat salah satu unit usaha yang seharusnya menjadi bagian penting koperasi belum dapat dijalankan.

“Jadi kalau untuk untuk simpan pinjam ini, karena ‘kan KKMP ini seperti bayi baru lahir, jadi kan belum terlihat ya, si simpanan hasil usahanya atau SHU-nya. Bagaimana laporan pertanggungjawaban dari pengurus-pengawas selama menjalankan setahun ini,” ungkapnya.

Boy menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan program KKMP, termasuk usaha yang dijalankan serta program yang bisa dikembangkan pengurus dan pengawas.

“Sejauh mana setiap KKMP mengembangkan usahanya dan program-program apa yang bisa dikerjakan oleh pengurus dan pengawas KKMP,” lanjutnya.

Seluruh catatan penjualan dan keuntungan nantinya akan dipertanggungjawabkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Boy mengatakan hasil penjualan akan kembali kepada anggota koperasi, yakni masyarakat. Namun, janji tersebut tentu perlu dilihat dari bagaimana koperasi benar-benar menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan.

Baca juga: Membedah Isi Pidato Hashim di COP 31, Seberapa Akurat Klaimnya?

Dipaksakan

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Isnawati Hidayah, menduga koperasi yang belum siap beroperasi tetap dibuka karena masyarakat mulai menagih janji pemerintah. Menurutnya, negara memaksakan pembukaan koperasi agar masyarakat bisa melihat performanya. Akibatnya, koperasi yang belum memiliki kesiapan operasional justru sudah harus menunjukkan hasil.

Isnawati juga menyoroti model bisnis KKMP yang belum jelas dan kerap berubah, dari koperasi menjadi toko ritel. Kondisi ini berpotensi membuat program tersebut sulit berkembang, terlebih Jakarta sudah memiliki banyak toko ritel yang menjadi pesaing. Tanpa model bisnis yang jelas, keberadaan KKMP berisiko hanya menjadi tempat berjualan tanpa fungsi koperasi yang sesungguhnya.

“Mereka (pemerintah) mungkin panik ya. Jadi ini gimana nih ditagih sama masyarakat nih? ‘Kok enggak jalan, enggak ada hasilnya, enggak membantu perekonomian warga kelurahan, jadi dipaksakan lah,” kata Isnawati kepada Magdalene melalui telepon, (12/11).

Isnawati tidak mempermasalahkan jika KKMP menjalankan bisnis seperti warung kopi. Namun, ia mengingatkan pemerintah telah menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk menjalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Mengutip Bloomberg Technoz, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan utang KDKMP akan dibayar penuh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pada (5/8).

Total pokok kredit yang akan ditanggung APBN mencapai Rp240 triliun. Angka tersebut berasal dari sekitar 80.000 koperasi yang masing-masing mendapatkan plafon kredit Rp3 miliar. Menurut Isnawati, anggaran sebesar itu seharusnya bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada sekadar membuka warung kopi.

“Masa triliunan uang hanya untuk warkop gitu ya? Maksudnya itu kan konyol ya. Harusnya kan lebih serius. Bagaimana itu bisa mengakomodasi kolektif, effort-nya masyarakat, benefit-nya itu bisa lebih kolektif juga ke masyarakat gitu loh,” ungkapnya sambil tertawa.

Dengan utang triliunan rupiah yang harus dilunasi dalam enam tahun, janji mengembalikan keuntungan untuk kesejahteraan warga juga sulit dipastikan. Isnawati mengatakan belum ada jaminan keuntungan koperasi tidak akan digunakan untuk membayar utang. Artinya, masyarakat belum tentu menikmati manfaat ekonomi yang dijanjikan program tersebut.

Narasi barang KDKMP dijual lebih murah pun perlu dipertanyakan. Sebab, ada APBN yang harus menanggung pembiayaan program tersebut. Karena itu, CELIOS mendorong agar KDKMP ditinjau kembali, bahkan dihentikan jika tetap dijalankan dengan skema saat ini. Isnawati menilai anggaran Rp240 triliun berisiko tidak menghasilkan manfaat yang berarti bagi masyarakat.

Gedung yang telanjur dibangun, jelas Isnawati, masih bisa dimanfaatkan sebagai aset desa atau kelurahan untuk kegiatan lain. Ia menyarankan bangunan tersebut disewakan daripada pemerintah terus memaksakan program yang belum jelas manfaatnya.

“Bisa disewakan untuk tempat olahraga indoor, bisa untuk penyewaan tempat nikahan atau lain sebagainya. Maksudnya bisa digunakan untuk hal lain gitu daripada kita memaksakan sejauh ini,” terangnya.

Isnawati juga mendesak pemerintah membuka secara transparan anggaran yang digelontorkan untuk KDKMP beserta peruntukannya. Menurutnya, informasi yang tersedia di situs simkopdes.go.id hanya menyoroti perputaran uang dan barang, tanpa menjelaskan secara rinci biaya pembangunan maupun penggunaannya.

“Tapi enggak ada yang untuk pembangunan spesifik secara rinci dijelaskan untuk apa saja, itu kita sangat susah untuk mengakses,” ungkapnya.

Melihat besarnya anggaran yang disiapkan untuk KDKMP, saya kembali bertanya-tanya: Apakah semua warung Madura dan warkop di pinggir jalan juga harus dibangun dengan modal miliaran rupiah?Wallahualam.

About Author

Andrei Wilmar

Andrei Wilmar bermimpi buat jadi wartawan desk metropolitan.

Click to access the login or register cheese