Bahlil: “Dampak BBM dan LPG Nonsubsidi Naik Cuma pada Orang Mampu”, Apa Betul?

Foto: Pertamina Retail

Ada yang naik sampai lebih dari 50%, tapi bukan pendapatanmu. Akhir pekan lalu, Pertamina resmi menaikkan harga BBM dan LPG nonsubsidi. Per 18 April, jenis yang terdampak antara lain Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX, serta LPG 5,5 kg dan 12 kg. 

Saat dimintai keterangan pada hari itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kenaikan ini mengikuti harga pasar, sesuai Peraturan Menteri ESDM 2022. Harga energi saat ini memang fluktuatif, salah satunya dipicu tensi geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Harga BBM dan LPG Nonsubsidi per 18 April 2026

Sumber: Pertamina Patra Niaga (Harga yang berlaku di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat)

Banyak warganet mengeluhkan minimnya sosialisasi sebelum harga dinaikkan, baik dari Pertamina maupun pemerintah melalui Kementerian ESDM.

Menanggapi polemik ini, Bahlil menegaskan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi hanya berdampak pada masyarakat mampu. Dilansir dari CNN Indonesia (18/4), ia mencontohkan Pertamax Turbo dan Dexlite yang, menurutnya, digunakan oleh “orang-orang mampu”, sehingga dampaknya dinilai terbatas pada segmen tersebut.

Namun, pandangan ini tidak bisa disederhanakan begitu saja. Peneliti CELIOS, Rani Septyarini, dalam wawancara dengan Magdalene (20/4), melihat kenaikan energi nonsubsidi tetap merambat ke seluruh perekonomian, termasuk rumah tangga yang tidak mengonsuminya secara langsung.

Baca juga: Cadangan BBM Menipis di Tengah Konflik Dunia, Apa Skenario Terburuk buat Warga?

Efek Berantai Kenaikan BBM Nonsubsidi

Rani menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi akan langsung mendorong naiknya biaya produksi dan distribusi di sektor-sektor kunci seperti pertambangan, perkebunan, manufaktur, hingga transportasi dan logistik yang bergantung pada BBM nonsubsidi dalam skala besar. 

Ketika biaya operasional meningkat, pelaku usaha cenderung menutup kenaikan tersebut dengan menyesuaikan harga jual, termasuk bahan pokok yang menjadi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. “Meskipun rumah tangga menggunakan BBM subsidi, … tapi secara tidak langsung rumah tangga akan tetap terdampak melalui kenaikan harga BBM nonsubsidi, ya tadi melalui kenaikan harga bahan pokok misalnya yang lebih mahal,” jelas Rani. 

Kenaikan harga LPG nonsubsidi juga memicu beragam reaksi di media sosial. Di X, misalnya, sejumlah warganet dari berbagai daerah menyuarakan kekhawatiran mulai dari potensi krisis pasokan, peralihan konsumsi ke LPG 3 kg, hingga risiko distribusi yang tidak lagi tepat sasaran bagi kelompok berdaya beli rendah.

Rani menyoroti banyak usaha rumahan dan UMKM memilih memakai LPG 12 kg karena pasokannya lebih stabil dibanding LPG 3 kg yang kerap langka. Ketika harga LPG nonsubsidi naik, biaya produksi ikut meningkat. Namun di tengah daya beli yang lemah, pelaku usaha, khususnya di sektor F&B yang banyak digerakkan perempuan, kerap kesulitan menaikkan harga.

“Pilihannya kan, kalau tidak mengecilkan porsi gitu, mengecilkan kuantitas, itu menaikkan harga,” ungkap Rani. Alih-alih mengurangi porsi, yang menurut Rani berdampak secara psikologis pada konsumen, kebanyakan pelaku usaha memilih memperkecil margin keuntungan.

“Penyesuaian harga sesuai dengan Permen dan sudah dikoordinasikan, dilaporkan, dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait,” kata Roberth Marcelino, Corporate Secretary Pertamina dilansir dari Kompas.com (19/4).

Roberth juga bilang perubahan harga itu dapat dilakukan sewaktu-waktu dan justru mengimbau masyarakat untuk memantau informasi resmi di situs Pertamina Patra Niaga dan aplikasi MyPertamina.

Baca juga: Wacana WFH Seminggu Sekali: Benarkah Bisa Hemat Stok BBM?

Beban Domestik Perempuan Ikut Meningkat

Di tengah situasi ini, yang tak banyak disorot adalah bagaimana kenaikan harga BBM dan LPG turut meningkatkan beban domestik perempuan.

Menurut Rani, perempuan yang umumnya berperan sebagai pengelola keuangan sekaligus konsumsi rumah tangga harus melakukan lebih banyak penyesuaian ketika biaya pangan naik tak dibarengi peningkatan penghasilan. Misalnya dengan mencari bahan makanan yang lebih murah atau mengurangi kualitas gizi. 

Tak jarang, untuk menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga, perempuan menutup kekurangan dengan menambah pekerjaan informal, sambil mengurangi konsumsi pribadi demi mendahulukan kebutuhan keluarga. Dalam kondisi terimpit, rumah tangga bahkan bisa mulai bergantung pada utang. 

Pada akhirnya, kenaikan BBM dan LPG nonsubsidi tidak bisa dilihat semata sebagai isu yang hanya berdampak pada kelompok mampu atau pengguna langsungnya. Sering kali, perempuan ikut menanggung beban itu melalui penyesuaian konsumsi, keuangan, hingga kerja tambahan yang kerap tidak terlihat.

“Dampaknya itu sistemik melalui rantai pasok, biaya produksi, dan pada akhirnya sampai pada harga barang. Nah, dalam praktiknya itu memperbesar beban ekonomi rumah tangga terutama bagi perempuan yang mengelola keuangan rumah tangga,” tutup Rani.