20/11/2026
Economy Issues

UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Jadi Rp 6,13 Juta

UMP Jakarta 2027 ditetapkan sebesar Rp 6.136.941, naik Rp 407.065 dari tahun sebelumnya. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah juga menetapkan formula baru sebagai pedoman penghitungan upah minimum di berbagai daerah.

  • November 20, 2026
  • 5 min read
  • 94 Views
UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Jadi Rp 6,13 Juta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka ini naik 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.

Dikutip dari Antara, Naik 7,1 persen, DKI tetapkan UMP 2027 sebesar Rp6,1 juta, Pramono mengatakan dirinya telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang penetapan UMP DKI Jakarta 2027 pada Jumat (20/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Kenaikan UMP Jakarta tahun depan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2026, UMP Jakarta naik sebesar 6,1 persen. Pramono mengatakan penetapan upah tahun ini mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Menurut Pramono, pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Proses tersebut melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha melalui mekanisme tripartit.

Penetapan UMP sebenarnya dijadwalkan paling lambat pada Sabtu (21/11/2026). Namun, Pemprov DKI bersama unsur buruh dan pengusaha berhasil merampungkan pembahasan sehari lebih awal.

“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.

Pramono menegaskan pemerintah daerah berupaya mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah minimum. Menurutnya, kenaikan upah perlu berjalan beriringan dengan kemampuan perusahaan untuk tetap menjalankan usahanya.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ujarnya.

Baca Juga: Kriteria Gaji Pasangan Rp250 Juta Tanda Hubungan Transaksional

Bagaimana Formula Penghitungan UMP 2027?

Penetapan UMP Jakarta 2027 berlangsung di tengah proses penyesuaian upah minimum di seluruh daerah. Pemerintah pusat telah menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 yang menjadi acuan bagi para gubernur.

Dilansir dari Kompas dalam artikel Kapan UMP 2027 Diumumkan? Ini Penjelasan Terbaru Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 melalui surat Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Pedoman tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini mengatur sejumlah ketentuan baru mengenai pengupahan, termasuk dasar pertimbangan dalam penetapan upah minimum.

Yassierli mengatakan, penghitungan upah minimum harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pemerintah daerah juga perlu menggunakan data yang dapat menggambarkan kondisi masing-masing wilayah.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, dikutip dari Kontan dalam artikel UMP 2027 Wajib Ditetapkan Besok (21/11), Ini Pedoman Perhitungan & Besaran UMP 2026, penghitungan upah minimum 2027 bagi daerah yang telah memiliki upah minimum pada 2026 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Rumus penyesuaiannya adalah:

Nilai penyesuaian upah minimum = [Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)] × Upah Minimum Tahun Berjalan.

Hasil penghitungan tersebut kemudian ditambahkan ke upah minimum tahun berjalan untuk memperoleh besaran upah minimum tahun berikutnya.

Dalam ketentuan terbaru, nilai alfa berada pada rentang 0,50 hingga 1. Nilai ini menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Yassierli menjelaskan, penentuan alfa perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan. Dewan Pengupahan juga harus memperhatikan perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Realitas Guru: Gaji Kecil, tapi Rentan Diskriminalisasi, Apa yang Harus Dilakukan?

Pemerintah Gunakan Data Kebutuhan Hidup Layak 2026

Selain formula penghitungan, pemerintah menggunakan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026 sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan upah minimum 2027.

Data KHL tersebut dibedakan berdasarkan wilayah. KHL tingkat provinsi digunakan untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP), sedangkan KHL kabupaten/kota menjadi salah satu dasar penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaannya bertujuan agar penetapan upah minimum turut memperhitungkan kebutuhan pekerja dan keluarganya untuk memenuhi standar kehidupan yang layak.

Menurut Yassierli, data KHL menjadi salah satu bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum tahun depan. Dengan begitu, penetapan upah tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja.

Apa Perbedaan UMP, UMSP, UMK, dan UMSK?

Dalam pedoman penghitungan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, gubernur dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

Khusus upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan perlu memiliki karakteristik tertentu, misalnya membutuhkan keahlian khusus, memiliki risiko kerja berbeda, atau menuntut pekerjaan dengan tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Pemerintah juga menetapkan ketentuan bahwa besaran UMSP harus lebih tinggi daripada UMP. Begitu pula UMSK yang harus lebih tinggi daripada UMK.

Baca Juga: Yang Terjadi Jika Harga Kebutuhan Sehari-hari Naik

Kapan UMP dan UMK 2027 Diumumkan?

Menaker meminta seluruh gubernur memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum 2027. Berdasarkan pedoman yang diterbitkan, jadwal penetapannya adalah sebagai berikut:

  • UMP 2027: paling lambat 21 November 2026.
  • UMK 2027: paling lambat 25 November 2026.
  • UMSP 2027: paling lambat 26 November 2026.
  • UMSK 2027: paling lambat 30 November 2026.

Penetapan UMSP dilakukan paling lambat lima hari setelah UMP ditetapkan. Sementara itu, UMSK ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Seluruh ketentuan upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Adapun bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil, besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Meski demikian, pemerintah menetapkan batas bahwa upah yang disepakati tidak boleh lebih rendah dari 50 persen upah minimum yang berlaku.

Artikel ini diproduksi atau disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mencari referensi. Ide tulisan, fakta, data, dan informasi di dalamnya telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan redaksi.

About Author

Kevin Seftian

Kevin merupakan SEO Specialist di Magdalene, yang sekarang bercita-cita ingin menjadi dog walker.

Click to access the login or register cheese