Di Pesantren Mambaul Hikam, Jombang, bungkus permen dan jajanan punya tempat singgah sebelum menjadi kursi atau meja: sebuah pouch milik santri. Bungkus itu harus dibersihkan dan dilipat segitiga. Setiap dua minggu, santri menyetorkannya untuk dipadatkan ke dalam botol plastik bekas yang disebut ecobrick, lalu botol-botol itu disusun menjadi kursi, meja, hingga hiasan panggung.
Setiap santri wajib membuat ecobrick, dan pengurus bagian kebersihan memeriksanya, termasuk beratnya: botol 600 mililiter harus 200 gram, botol 1,5 liter harus 600 gram. Urusan bungkus jajanan tidak selesai begitu isinya habis dimakan.
Kebiasaan ini dibangun bertahap oleh Maftuhah Mustiqowati, yang biasa disapa Ika, pengasuh Mambaul Hikam. Ia memulainya dengan mengajak santri membawa tumbler dan wadah makanan sendiri, baru kemudian ecobrick.
“Kenapa bertahap? Biar anak-anak itu merasakan dulu dampaknya sedikit satu persatu. Kalau langsung brek semuanya mereka gak bisa,” ujar Ika dalam wawancara pada Agustus 2026.
Baca juga: ‘Everything is Political’ termasuk Menstruasi Perempuan
Di luar pondok, sampah yang tidak dipilah menempuh perjalanan lain. Sebagiannya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjardowo, tempat mesin pemilah dan rencana mengubah sampah menjadi bahan bakar berhadapan dengan persoalan yang belum selesai dari rumah: sampah datang dalam keadaan bercampur.
Sekitar 180 ton sampah masuk ke TPA setiap hari, dan fasilitas penyortirannya baru mampu memilah sekitar 25 ton. Gudang sortirnya menyerupai hanggar dengan atap baja tinggi. Di depannya, tumpukan sampah menunggu diangkut loader ke rangkaian mesin, dan bau kecut dan busuk memenuhi gedung semi terbuka itu. Burung beterbangan di dalamnya mencari lalat. Mesin membuka kantong sampah lalu membawanya lewat ban berjalan, tempat pekerja perempuan memilah kardus, botol, dan kantong plastik yang masih bisa dijual. Di tengah alat sebesar itu, tangan mereka tetap dibutuhkan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang berharap sebagian sampah bisa diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF), bahan bakar dari sampah untuk industri. Uji coba mesin milik badan usaha milik daerah dimulai pada Mei 2025, dan hasilnya dikirim ke pabrik Semen Indonesia di Tuban. Menurut Sekretaris DLH Amin Kurniawan, targetnya 35 ton per shift (delapan jam), tapi mesin hanya mampu mengolah sekitar 5 ton. Selama enam bulan, RDF yang dikirim hanya 8–10 ton.
Sekitar separuh sampah yang datang adalah organik, dan sampah rumah tangga masih banyak tercampur. Pembalut, popok, dan potongan kain pun menyangkut di mesin pencacah. “Lebih sering mogoknya karena kain kesumbat gitu jadinya,” kata Hedi, pengawas TPA (5/8), sambil menunjukkan sisa RDF di sisi gudang sortir.
Uji coba tidak berlanjut setelah enam bulan. Mesinnya sudah tidak ada di TPA, sisa cacahannya masih teronggok, dan sampah residu kembali ditimbun. DLH belum melepas rencana RDF: pilihannya bekerja sama dengan swasta dengan membayar biaya layanan, atau membeli mesin sendiri, dengan target kepastian pada 2027.
Bagi Shanti Wurdiani, pendiri Sanggar Hijau Indonesia, organisasi lingkungan di Jombang, kegagalan ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar: mesin akan kesulitan bekerja kalau sampah terus datang tanpa dipilah. Di saat pemerintah sibuk menyiapkan fasilitas pengolahan, katanya, pendampingan untuk mengurangi dan memilah sampah di masyarakat berjalan lamban.
“Sedangkan upaya di lapangan ke masyarakat agak selow. Jadi kami marah, tapi kemarahan kami salurkan untuk terus bergerak mendampingi warga,” ujar Shanti (5/8).
Baca juga: Kalang Kabut Pengelolaan Sampah Pembalut, Bagaimana Mengatasinya?
Bau yang ikut masuk ke sekolah
TPA Banjardowo menimbun sampah dengan metode sanitary landfill: lapisan sampah ditutup tanah, sementara air lindi (cairan dari timbunan sampah) dialirkan ke fasilitas pengolahan sebelum dilepas ke sungai. Kepala TPA Wenny Febriana mengatakan area seluas 4 hektare itu terbagi empat blok, dan baru satu blok terpakai sejak September 2022, dengan tinggi timbunan sekitar 25 meter. Lindi diuji di laboratorium tiap bulan, sementara tingkat keasaman dan kebutuhan oksigen kimiawinya dipantau tiap dua minggu.
Namun bagi warga, sampah hadir sebagai bau. Sekitar 500 meter dari TPA berdiri SDN Banjardowo 02. Mustaqim, guru sekaligus warga Banjardowo, menceritakan bau menyengat saat sampah dibongkar, terutama di musim hujan.
“Ketika sampah itu diungkar utawa dibruk itu luar biasa baunya, kecut-kecut piye ngono,” ujarnya saat ditemui di sekolah (6/8). Selama sepuluh tahun mengajar, ia mengaku belum pernah mendapat sosialisasi soal jadwal pengerukan sampah maupun pembuangan air lindi.
Bau juga datang di luar musim hujan. Lilik Yuniastuti, kepala sekolah yang pindah ke sana tiga tahun lalu, ingat satu hari ketika bau bertahan dari pukul 11 siang sampai ia pulang pukul tiga sore.
“Awalnya saya kira apakah ini bau saya belum mandi, moso bau badanku seperti ini, sampai sering semprot parfum dulu,” kata Lilik.
Menanggapi keluhan itu, Amin mengatakan DLH sudah menyemprotkan ecoenzyme pada timbunan. Menurutnya, pengerukan sampah lama untuk ditata menjadi terasering ikut menimbulkan bau, dan permukiman kini lebih dekat ke TPA dibanding saat awal pembangunan. Lilik sendiri baru tahu kompos hasil pengolahan TPA bisa dimanfaatkan sekolah setelah mengajak murid berkunjung, dan kompos baru dikirim setelah ia memintanya. Warga sekitar menjalani dampaknya, sementara informasi tidak selalu sampai kepada mereka.
Baca juga: Pembalut 42 cm dan Tubuh yang Kalah: Ketimpangan yang Mengalir Sampai Gaza
Sebelum sampah naik ke truk
Pradipta Indra, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, menilai teknologi tidak akan membereskan persoalan sampah tanpa pengurangan dari sumbernya, mulai dari tanggung jawab produsen, pemilahan, hingga infrastruktur. Ia juga mempertanyakan cara pandang yang menjadikan sampah komoditas bahan bakar, sebab kebutuhan pasokan tidak boleh menggeser tujuan mengurangi sampah itu sendiri.
“Upaya warga yang sudah mengelola sampah, termasuk di pesantren, menurut saya butuh dukungan pemerintah,” ujarnya.
Sanggar Hijau mencoba membangun kebiasaan itu lewat pendampingan di sepuluh desa sejak 2015, dimulai dari hal yang dekat dengan keseharian warga. Undangan pertemuan Pendidikan Kesehatan Keluarga (PKK), misalnya, selalu disertai pengingat membawa tumbler.
“Dikasih catatan setiap undangan, sederhana tapi mudah diulang-ulang,” kata Shanti.
Tabungan bank sampah dipakai membeli sabun dan sampo curah yang bisa dibeli dengan wadah sendiri, dan sampah organik rumah tangga jadi pupuk kebun desa, yang sayurnya dibagikan ke anggota arisan.
Di pesantren, pengelolaan sampah dihubungkan dengan kebutuhan sehari-hari. Mambaul Hikam dan Pondok Pesantren Putri Al-Fatich Darul Ulum Tambakberas menjalankan program Sedekah Sampah: santri, pengasuh, dan wali santri menyetorkan material yang bisa dijual lewat bank sampah induk Jombang.
“Kita punya tabungan di bank sampah induk, hampir 20 juta total selama ini dari sedekah sampah itu,” ujar Ika.
Dananya dipakai untuk pembangunan pondok dan kegiatan santri, dari membuat kue bersama hingga ziarah di Al-Fatich. Di belakang Mambaul Hikam, sampah organik jadi kompos untuk kebun kecil berisi tomat, terong, cabai, dan kangkung.
Di Mambaul Hikam, bungkus jajanan dilipat segitiga dan masuk pouch sebelum sempat bercampur dengan sampah lain. Di Banjardowo, sampah justru tiba di gudang sortir dalam keadaan sudah tercampur, dan mesin maupun warga sekitar sama-sama menanggung akibatnya.
“Kalau omongin soal sampah memang harus dari tata kelola dulu, baru bisa ke energi,” ujar Shanti.
Ini adalah artikel bagian kedua, bagian pertamanya bisa dibaca di sini.
