Bagi santri yang tinggal jauh dari orang tua, pengeluaran sekecil apa pun terasa di dompet. Bagi santri putri, pembalut menjadi kebutuhan bulanan yang tidak dapat dihindari. Itulah salah satu alasan Dina Kamilia, santri Pesantren Mambaul Hikam di Jombang, Jawa Timur, memilih pembalut kain atau menspad.
“Menspad ini agak mahal, tapi bisa awet dua sampai empat tahun. Kalau pembalut sekali pakai kan tiap bulan beli, jadi boros,” tutur Dina saat ditemui di aula Pesantren Mambaul Hikam (4/8).
Untuk satu siklus menstruasi, satu pak pembalut sekali pakai biasanya berharga sekitar Rp18–25 ribu. Dengan beralih ke pembalut kain, Dina dapat menghemat ratusan ribu rupiah setiap tahun. Namun, ia harus telaten merawatnya agar tetap bersih dan awet.
Baca juga: Pembalut 42 cm dan Tubuh yang Kalah: Ketimpangan yang Mengalir Sampai Gaza
“Punya saya dari kelas tujuh itu bisa sampe empat tahun, terus habis itu kaku jadi saya beli lagi. Kalau mau awet gak boleh disikat. Dialirin air nunggu darahnya habis, dikucek terus dialirin air lagi. Jemurnya harus di bawah matahari biar bakterinya mati. Pakai sabun cair atau sabun cuci piring, pokoknya pakai yang cair,” jelas Dina, yang sudah tujuh tahun menjadi santri di sana.
Di sisi lain, pembalut sekali pakai adalah sampah residu, yaitu sampah yang tidak bisa didaur ulang, tidak punya nilai ekonomi, dan tidak bisa terurai. Jika seorang perempuan menggunakan sekitar 15–25 pembalut dalam satu siklus menstruasi, jumlah sampah yang dihasilkan akan terus bertambah setiap bulan.
“Pembalut kain saya bisa sampai empat tahun. Setelah itu kaku, jadi saya beli lagi. Kalau mau awet, enggak boleh disikat. Dialiri air sampai darahnya hilang, dikucek, lalu dialiri air lagi. Jemurnya harus di bawah matahari,” jelas Dina, yang sudah tujuh tahun menjadi santri di sana.
Di Mambaul Hikam, tumpukan sampah itulah yang mendorong perubahan. Pengasuh pondok pesantren, Maftuhah Mustiqowati, mengatakan kebijakan penggunaan pembalut kain telah berjalan sejak 2019.
“Sebelumnya, sampah pembalut menumpuk dan karena tidak dapat diurai, jadinya dibakar. Tapi ketika musim hujan tidak bisa terbakar, akhirnya bercampur dan bau. Kami merasakan seperti itu dan tobat,” ujar Maftuhah, yang biasa dipanggil Ika tersebut.
Peraturan tidak langsung diterapkan sekaligus. Pondok lebih dahulu membiasakan santri membawa botol minum dan wadah makanan sendiri. Setelah itu, mereka mulai membuat ecobrick. Kewajiban memakai pembalut kain diterapkan belakangan karena dinilai sebagai perubahan yang paling sulit, karena pembalut tidak bisa didaur ulang, diurai, atau dijual.
Menurut Ika, pesantren seharusnya ikut membicarakan persoalan lingkungan karena ajaran untuk merawat alam telah tercantum dalam Al-Qur’an, hadis, dan fikih.
“Ngapain kita ngaji kalau tidak diamalkan? Ilmu yang terus dipraktikkan setiap hari, secara tidak langsung akan menjadi perilaku. Kalau soal lingkungan, tidak perlu menunggu. Harus sekarang, tidak bisa ditawar-tawar,” tegasnya.
Dina masuk ke Mambaul Hikam tepat ketika kebijakan tersebut mulai diberlakukan. Ia dan teman-temannya sempat ragu, bahkan takut. Ada yang menganggap pembalut kain aneh, tidak nyaman, atau mudah bergeser karena tidak memiliki perekat.
Setelah terbiasa, Dina justru merasa lebih nyaman. Selain menghemat uang, pembalut kain tidak membuat kulitnya gatal, iritasi, atau memerah ketika beraktivitas. Ia juga mengingat salah satu cara pondok mendorong santri membersihkannya dengan benar.
“Kalau di pondok saya sering dengar, misalnya nyucinya enggak bersih nanti didatangi hantu-hantu pondok,” katanya sambil bercanda.
Mambaul Hikam sempat memproduksi pembalut kain sendiri sejak 2019. Namun, produksi berhenti sekitar enam bulan terakhir karena tidak ada tenaga yang dapat mengerjakannya. Meski demikian, menspad masih dijual di koperasi pondok dan Dina turut melayani pembeli.
Baca juga: ‘Everything is Political’ termasuk Menstruasi Perempuan
Setiap angkatan, mulai lagi dari awal
Mambaul Hikam bukan satu-satunya pesantren di Jombang yang menerapkan kebijakan tersebut. Di PPP Alfatich Darul Ulum Tambakberas, salah satu cabang Pesantren Tambakberas, penggunaan pembalut kain telah diwajibkan sejak 2018. Pesantren mahasiswa yang diasuh Nidaus Sa’adah atau Ninid itu memiliki 30 santri.
Sejak 2015, Ninid mulai mengenalkan pembalut kain kepada para santri secara bertahap. Ia mengajak beberapa santri lama mencobanya, lalu meminta mereka menceritakan pengalamannya kepada santri lain.
“Kata mereka enak, bisa menghemat. Itu sangat membantu memperkenalkannya kepada anak-anak. Kalau mahasiswa itu menghematnya ya pol-polan,” ujarnya Agustus lalu.
Ninid tidak memberi hukuman kepada santri yang masih memakai pembalut sekali pakai. Namun, ia akan terus mengingatkan melalui grup WhatsApp, selepas mengaji, atau kapan pun ia menemukan sampahnya. “Saya tidak pernah takut dianggap galak, yang penting mereka tidak nyampah,” katanya.
Menjaga kebijakan tetap berjalan ternyata lebih sulit daripada memulainya. Setiap tahun, pesantren kedatangan santri baru yang belum terbiasa menggunakan pembalut kain. Pengasuh dan pengurus harus kembali menjelaskan alasan di balik peraturan tersebut dan mengajarkan cara merawatnya.
Ika menghadapi persoalan yang sama. Ada pembalut kain yang jatuh dari jemuran tetapi tidak segera diambil. Sesekali, masih ada santri yang kedapatan membawa pembalut sekali pakai.
“Menjaganya itu ya pengasuh juga harus turun, enggak bisa hanya pengurus pondok atau santri lama. Ketika ada masalah menspad jatuh atau ada yang ketahuan membawa pembalut sekali pakai, jelas kami tegaskan lagi. Susah memang menegakkan aturan seperti ini, enggak semua pesantren mau,” ujar Ika.
Dengan 65 santri putri di Mambaul Hikam dan 30 santri di Alfatich, kebijakan kedua pesantren tersebut berpotensi mengurangi sekitar 1.400–2.300 pembalut sekali pakai setiap bulan. Dalam setahun, jumlahnya dapat mencapai sekitar 17 ribu–28 ribu pembalut, meski pemakaian setiap orang berbeda.
Baca juga: Kalang Kabut Pengelolaan Sampah Pembalut, Bagaimana Mengatasinya?
Bergerak dari hulu
Pembalut kain hanya salah satu bagian dari upaya pengelolaan sampah di kedua pesantren. Mambaul Hikam dan Alfatich juga menjalankan program Sedekah Sampah. Santri, pengasuh, dan wali santri menyumbangkan sampah bernilai ekonomi, seperti kardus, botol minuman, dan kantong plastik tertentu, untuk disalurkan ke bank sampah induk Jombang.
“Kami punya tabungan di bank sampah induk, totalnya hampir Rp20 juta selama ini dari sedekah sampah,” kata Ika.
Di Mambaul Hikam, uang tersebut digunakan untuk pembangunan pondok dan menambah kegiatan santri. Di Alfatich, hasil tabungan turut membiayai kegiatan seperti ziarah.
Sampah plastik yang tidak memiliki nilai jual, seperti bungkus makanan ringan dan permen, dimanfaatkan sebagai ecobrick di Mambaul Hikam. Setiap santri mengumpulkan dan membersihkan sampah jajannya, lalu memasukkannya ke dalam botol plastik hingga padat. Botol-botol tersebut kemudian disusun menjadi kursi, meja, dekorasi panggung, dan berbagai benda lain. Sampah organik diolah menjadi kompos dan ekoenzim. Hasilnya digunakan untuk merawat kebun kecil di belakang pondok yang ditanami sayuran dan pohon buah.
Bagi Ninid, pesantren harus mampu mengelola sampahnya karena hidup berdampingan dengan permukiman warga.
“Harus berubah sekarang karena sudah urgent. Di Tambakberas itu berdempetan: sini pondok, sebelahnya rumah penduduk. Sampah yang banyak akan meracuni dan menimbulkan bau bagi warga,” ujarnya.
Upaya serupa dijalankan Sanggar Hijau Indonesia, organisasi lingkungan di Jombang yang sejak 2015 mendampingi warga di 10 desa. Pendekatannya sederhana: mengulang kebiasaan kecil sampai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Di pertemuan PKK kami sudah mengingatkan untuk membawa tumbler. Setiap undangan juga diberi catatan. Sederhana, tetapi mudah diulang-ulang,” kata pendiri Sanggar Hijau, Shanti Wurdiani.
Sanggar Hijau juga mengembangkan toko isi ulang yang modalnya berasal dari tabungan bank sampah. Warga dapat membeli sabun, sampo, dan kebutuhan lain dengan membawa wadah sendiri. Kebun-kebun desa memanfaatkan sampah organik rumah tangga dan sampah program Makan Bergizi Gratis sebagai pupuk, sementara hasil panennya dibagikan kepada anggota arisan.
Namun, gerakan dari tingkat pesantren dan desa ini dinilai belum mendapat dukungan yang memadai. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra, menilai pemerintah masih terlalu sering membicarakan pengelolaan sampah dari sisi biaya dan keuntungan.
“Dalam undang-undang pengelolaan sampah, pihak yang bertanggung jawab menangani sampah adalah negara. Artinya, pemerintah harus berani bicara hak dan kewajiban. Kalau bicara soal cost, ujungnya akan ke untung-rugi,” ujarnya.
Shanti juga menilai pemerintah lebih banyak berfokus pada penanganan di hilir, seperti pengadaan mesin RDF dan penambahan armada pengangkut sampah. Sementara itu, pendampingan kepada masyarakat berjalan lebih lambat.
Ika memahami bahwa kerja tersebut tidak akan pernah benar-benar selesai. Santri lama akan meninggalkan pondok dan santri baru datang membawa kebiasaan yang berbeda. Setiap tahun, pesantren harus kembali memulai dari awal.
“Konsisten dalam perjuangan lingkungan itu enggak mudah. Kadang yo ngopo iki. Santri nanti boyong, lalu masuk yang baru lagi dan mulai lagi dari awal,” katanya. “Saya punya prinsip, kalau menyuruh santri, berarti saya harus bisa lebih dulu. Saya bilang ke mereka, ‘Ibu ini juga bisa dengan belajar.’”
