Kami Puasa Beli Beras demi Belanja Pembalut

Awalnya saya tenang-tenang saja ketika kabar tentang pajak pembalut ramai dibicarakan. Saya sudah lama tidak memakai pembalut, sehingga persoalan itu terasa tidak lagi dekat dengan kehidupan sehari-hari saya.

Saya sangat menikmati masa-masa ketika haid tidak lagi datang bersama nyeri yang kadang memaksa saya beristirahat, sedikitnya sehari. Dulu, ketika kondisi itu terjadi, biasanya saya hanya bisa tiduran, melakukan meditasi ringan, dan minum teh rempah. Sekarang saya terbebas dari ‘derita’ itu, termasuk berkurangnya pengeluaran bulanan untuk pembalut. Lumayan, pikir saya.

Baca juga: Sebagai Ayah, Saya Mendukung Penghapusan Pajak Pembalut

Pembalut di Tas Sekolah Anak

Namun, ketika urusan menstruasi saya selesai, anak perempuan saya justru mulai mengalaminya. Suatu hari, sepulang sekolah, ia mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga saya. “Ibun, Adek udah haid!”

Saya terkejut, sedikit khawatir, tetapi juga senang. Selama ini, saya menunggu momen itu sambil berharap ia bisa menghadapi haid pertamanya dengan aman. Rupanya, hari itu datang ketika ia sedang di sekolah, jauh dari saya.

“Terus gimana?” tanya saya. “Aman, Bun. Kan pembalut sama celana dalam bersih yang Ibun simpan di tas sekolah Adek masih ada.”

Saya lega mendengar jawabannya. Sebelumnya, saya memang sudah menyimpan perlengkapan tersebut di tas sekolahnya dan membicarakan apa itu haid serta apa yang bisa ia lakukan jika darah pertama keluar ketika saya tidak bersamanya. Ternyata, bekal kecil itu berguna pada hari yang penting baginya.

“Tiap bulan, untuk beli pembalut sama dengan beli dua kilo beras,” katanya.

Setelahnya, saya mulai mengenali kebutuhan menstruasi anak saya. Terus terang, mula-mula saya merasa ia boros sekali memakai pembalut karena membutuhkan produk yang lebih tebal agar merasa aman dari kebocoran selama di sekolah. Di tasnya juga harus tersedia pembalut cadangan untuk berjaga-jaga jika ia perlu mengganti. Untuk malam hari, ia membutuhkan pembalut yang lebih panjang, sekitar 29–30 cm, dengan harga lebih mahal karena pada kemasannya produk tersebut menjanjikan perlindungan lebih aman.

Dalam satu siklus, satu bungkus pembalut ternyata tidak cukup. Ia membutuhkan dua bungkus, masing-masing berisi 12 atau 14 lembar, meskipun tidak semuanya habis terpakai. Namun, bagi saya, yang lebih penting adalah ia bisa menjalani jam-jam sekolah dengan tenang, bergerak, dan duduk di kelas tanpa terus memikirkan kemungkinan darah menembus seragamnya. Saya ingin ia melewati hari-hari menstruasi dengan aman dan nyaman.

Saya mulai berpikir, jangan-jangan bukan dia yang boros. Bisa jadi, saya saja yang membandingkan kebutuhannya dengan pengalaman saya dulu.

Baca juga: Sudah Berdarah, Dipajaki Pula: Polemik Pajak Pembalut Perempuan

Pembalut dalam Hitungan Beras

Dalam sebuah pertemuan komunitas minggu lalu, saya mendengar pengalaman serupa dari ibu-ibu lain. Anak-anak mereka juga membutuhkan lebih banyak pembalut, dengan ukuran dan harga yang berbeda dari produk yang biasa dipakai ibu mereka.

Marni, 45, bercerita tentang anak remajanya yang pergi ke sekolah naik sepeda. Karena khawatir mengalami kebocoran, anaknya membutuhkan pembalut yang dirasakannya lebih aman. Jumlah pembalut yang digunakan pun lebih banyak.

Dalam rumah mereka, ada dua perempuan yang mengalami menstruasi, yaitu Marni dan anak remajanya. Marni ternyata belum tahu pembalut dikenai pajak, tetapi ia tahu betul berapa uang yang harus disisihkannya setiap bulan.

“Tiap bulan, untuk beli pembalut sama dengan beli dua kilo beras,” katanya.

Saya terdiam mendengar perbandingan itu. Selama ini, saya hanya menganggap pembelian dua bungkus pembalut setiap bulan sebagai pengeluaran rutin. Namun, bagi Marni, uang untuk membeli pembalut harus diperhitungkan bersama kebutuhan pokok keluarga, termasuk persediaan beras yang hanya tersisa dua kilogram.

Percakapan itu membuat saya kembali memikirkan kabar tentang pajak pembalut. Saya mencari bacaan dan baru benar-benar menyadari ada PPN yang dipungut negara dalam harga yang kami bayar setiap bulan. Saya setuju dengan tulisan Rully Restiana di Magdalene, “Sudah Berdarah, Dipajaki Pula: Polemik Pajak Pembalut Perempuan”. Bagi perempuan berpenghasilan rendah, uang untuk membeli pembalut harus berbagi dengan kebutuhan makan, ongkos perjalanan, sekolah, dan tempat tinggal.

Rupanya, pajak itu sudah lama ada. Saya saja yang baru memikirkannya sekarang. Tentu, harga pembalut bukan sepenuhnya urusan pajak. Namun, mengetahui negara ikut memungut dari belanja yang sudah membuat ibu-ibu berhitung panjang membuat saya tak lagi bisa tenang.

Pemerintah menyebutnya sebagai pajak umum, bukan pajak khusus perempuan. Baiklah, tetapi kebutuhan tubuh kami tidak bisa begitu saja disamakan dengan kebutuhan lainnya. Kak Marni, anaknya, dan anak saya tidak bisa menunda haid sampai persediaan beras di rumah cukup. Ketika menstruasi datang, mereka membutuhkan pembalut, air bersih, dan tempat yang aman untuk menggantinya.

Hal ini mengingatkan saya pada Caroline Criado Perez, penulis Invisible Women (2019), dalam wawancaranya dengan WIRED. Ia menjelaskan bagaimana kebutuhan perempuan mudah terlewat ketika pengalaman laki-laki dijadikan ukuran untuk semua orang.

Sebagai perempuan, saya saja masih harus belajar memahami kebutuhan anak saya. Pemerintah juga perlu belajar mendengarkan perempuan dan memerhatikan bagaimana Marni menghitung uang belanjanya. Pengalaman sehari-hari seperti itulah yang semestinya menjadi pertimbangan dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan.

Di mata perpajakan, pembalut bukan barang mewah. Namun, bagi keluarga yang masih harus menimbang setiap rupiah yang dibelanjakan, merasa aman saat haid masih menjadi kemewahan.