Ketika Premanisme Dipelihara Negara, Pakar: Upaya ‘Shifting The Blame’ dan Praktik Rezim Militeristik

Masih ingat dengan kemunculan personil GRIB Jaya dalam Demonstrasi 27 Agustus lalu? Dari laporan Tempo, Rosario de Marshal alias Hercules, Ketua Umum Grib Jaya, terlihat hadir di sekitar kawasan demonstrasi di kawasan Slipi, Jakarta. Kepala Divisi Hukum Dewan Pimpinan Pusat GRIB Jaya, Wilson Colling, bilang Hercules hadir untuk melihat situasi keamanan. Ia tidak berniat untuk memperkeruh keadaan, apalagi melakukan provokasi.

“Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik,” kata Wilson (29/8).

Meski tidak berniat merusuh, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, bilang kemunculan Hercules dan ratusan personil GRIB Jaya lain dalam Demonstrasi 27 Agustus tidak dapat dibenarkan. Secara fungsi, organisasi masyarakat (ormas) seperti GRIB Jaya tidak memiliki kewenangan, bahkan untuk alasan pengamanan. Tujuan mereka untuk menjaga kekondusifan seharusnya dilakukan oleh kepolisian. 

“Keterlibatan ormas justru merendahkan kewibawaan negara karena massa bisa mengambil alih fungsi polisi dalam pemolisian demonstrasi. Mereka juga berpotensi melakukan tindakan main hakim sendiri dengan dalih membantu pemeliharaan keamanan,” kata Usman kepada Magdalene (10/9).

Tidak hanya itu, Usman khawatir bilang GRIB Jaya pada demonstrasi beberapa pekan lalu membangkitkan trauma kolektif masyarakat akan konflik reformasi 1998. Kala itu, ormas-ormas serupa GRIB Jaya bernama Pam Swakarsa juga turut hadir di tengah masyarakat dengan dalih pengamanan. Yang berbeda, saat itu, Pam Swakarsa secara resmi dibentuk oleh militer. Mereka kerap digunakan untuk menghadapi masyarakat secara langsung.

“Fenomena ini jelas membangkitkan trauma kolektif tragedi 1998 tentang Pam Swakarsa. Ini berbahaya. Pola pengerahan preman ini kerap digunakan untuk menghadapi masyarakat setempat,” tambah Usman. 

Baca juga: Siapa Hercules dan GRIB Jaya? Hubungan dengan Prabowo hingga Rekam Jejaknya

Upaya Pengalihan Kesalahan

Bukan praktik baru, Sungeb Zakaria, Knowledge Manager Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), bilang keterlibatan ormas dalam beberapa timeline tragedi di Indonesia adalah upaya pengalihan kesalahan (shifting the blame). Sungeb menyebut, ini adalah praktek pemeliharaan ormas dengan gaya premanisme yang dimanfaatkan agar menjauhkan negara dari tindak kekerasan di lapangan. 

“Cara ini dianggap efektif untuk meredam kritik dan relatif murah secara politik. Ini juga memungkinkan aparat menjaga jarak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan,” kata Sungeb kepada Magdalene (11/9). 

Sungeb pun menambahkan bahwa upaya pengalihan kesalahan (shifting the blame) ini menguntungkan bagi pemerintah. Dengan menjaga jarak dengan apa yang terjadi, pemerintah tak akan ikut terseret dalam tindak kekerasan di lapangan. Dengan arti lain, kekerasan yang melibatkan ormas akan dilihat sebagai kekerasan masyarakat sipil, bukan kekerasan yang dilakukan oleh negara.  

“Kalau kekerasan dilakukan langsung oleh aparat, pertanggungjawabannya lebih mudah ditelusuri. Tetapi kalau dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dilibatkan, aparat bisa mengatakan bahwa itu bukan tindakan mereka. Jadi, ada keuntungan tertentu bagi aparat atau pihak yang berkuasa,” tambah Sungeb. 

Sebuah riset bertajuk “Vigilante Citizenship: Sovereign Practices and the Politics of Insult in Indonesia” (2013), menemukan bahwa kelompok keamanan sipil di Indonesia sering kali diposisikan sebagai subcontracted atau supplementary form of state power. Dengan arti lain, ormas-ormas ini melakukan fungsi penjagaan ketertiban yang seharusnya dilakukan oleh negara. Mereka pun menjalankan otoritasnya, bahkan melakukan kekerasan. Di lain sisi, negara melakukan pembenaran, bersekutu, atau bahkan berinteraksi dengan mereka. 

Baca juga: UU TNI: Di Antara Barak dan Kebijakan, Di Mana Posisi Perempuan?

Praktik Rezim Militeristik

Selain menguntungkan pemerintah, Sungeb menyebut bahwa pembiaran keterlibatan ormas dengan dalih pengamanan merupakan praktik rezim berwatak militeristik. Dengan kecenderungannya yang melihat kritik sebatas urusan keamanan, pengendalian kritik pun dilihat sebagai jalan keluar. Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hal ini bisa terlihat, ungkap Sungeb.

“Watak militeristik bisa menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan praktik ini tumbuh. Rezim militeristik cenderung melihat kritik, demonstrasi, sebagai persoalan keamanan dan ketertiban. Dengan cara pandang seperti ini, persoalan yang bersifat politik atau sosial kemudian dihadapi dengan cara-cara pengendalian dan penggunaan kekuatan.”

Senada dengan Sungeb, Usman menyebut bahwa keterlibatan ormas lekat dengan sifat rezim yang militeristik. Berkaca pada masa kepemimpinan Soeharto yang kental dengan pendekatan ini, ormas digunakan sebagai kepanjangan tangan mereka untuk menertibkan kritik. Selain itu, hal ini juga terlihat dalam atribut ala militer yang sering digunakan ormas. Dalam kemunculan GRIB Jaya 27 Agustus lalu, Usman pun melihat pola yang sama.

“Saya yakin ada keterkaitan seperti itu. Sejak era rezim otoriter dan militeristik seperti Orba pun kita melihat ormas-ormas seperti itu dipakai sebagai kepanjangan tangan dari negara, di antaranya dengan menggunakan seragam paramiliter seperti loreng-loreng atau memakai topi baret. Dalam kejadian Agustus, mereka (GRIB Jaya) memakai ikat kepala putih dan tongkat kayu untuk melakukan kekerasan kepada warga yang berkumpul dan berdemonstrasi. Lalu anggotanya baris-berbaris dan menjalani pelatihan yang tak ubahnya sebagai pasukan keamanan,” jelas Usman. 

Melihat kondisi ini, Sungeb menekankan bahwa pemerintah perlu melihat kritik dan demonstrasi sebagai sikap konstruktif masyarakat atas kondisi sosial dan ekonomi yang tak stabil. Negara tidak boleh bergantung pada jaringan premanisme.

Baca juga: Terjangkit Demam Barak: Apa pun Masalahnya, Militerisasi Sipil Obatnya

Selain itu, Sungeb menyebut bahwa tidak semestinya negara menggunakan jasa mereka.

“Negara sendiri tidak boleh menggunakan jasa mereka. Pemerintah harus menjaga jarak dari kelompok-kelompok preman, bukan melibatkan mereka untuk kepentingan tertentu. Upaya memberantas premanisme akan kontraproduktif jika pada saat yang sama pemerintah juga menggunakan jasa mereka,” tutup Sungeb.

Ilustrasi oleh Karina Tungari