Mengolok-olok Pakar Cuma Memperkuat Label “Anti-Ilmu Pengetahuan” di Rezim Ini

Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi melawan balik kritik publik terhadap pemerintah. Kali ini, ia mengaku tidak mau mendengarkan kritik pakar dalam pidatonya di peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta, Jumat (18/9). 

“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Omongan itu bukan pertama kali Prabowo mereduksi kritik. Sebelumnya, ia memberi stempel antek asing dan londo ireng pada jurnalis serta Non-Government Organization (NGO). Kali ini sebutan ‘goblok’ digunakannya untuk menggambarkan pakar yang ia anggap harus jujur dalam berpendapat. 

“Tapi saya ingatkan, kalau Anda punya kepintaran, jangan lupa, seorang cendekiawan itu harus jujur. Itu namanya kejujuran intelektual,” katanya. 

Sebab, Prabowo menilai ada pakar yang gemar melontarkan fitnah terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Namun, ia tak memberikan informasi spesifik terkait pakar yang dianggapnya ‘goblok’. 

Pernyataan ini membuat pakar kecewa dan prihatin. Sikap anti-kritik ditunjukkan ke berbagai pihak, termasuk pakar yang memang punya kompetensi untuk memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah. Magdalene mewawancarai dua orang pakar, menanyakan akankah mereka melayangkan kritik setelah dibilang ‘goblok’. 

Baca juga: Juliana Tan: Antara Kerusuhan 1998, Fotografi, dan Perjalanan Menuju Pulih

Melahirkan Kebijakan Gagal 

Pakar Kesehatan Masyarakat, sekaligus Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan Irma Hidayana prihatin dan kecewa saat mendengar pidato Prabowo tentang pakar. Menurutnya, kata kasar semacam itu tidak layak diucapkan seorang presiden.

Pemegang jabatan tertinggi di Indonesia, kata Irma, seharusnya memiliki karakteristik kepemimpinan, yakni bijak, bisa melindungi, dan menjadi panutan. Pidato yang merendahkan pakar menunjukkan Prabowo tidak memiliki aspek-aspek tersebut. Lagipula, jika berbicara tentang kebodohan, Prabowo juga tak lepas dari kesalahan. 

“Satu contoh kecil saja gitu, sangat viral: 10 tambah 6 sama dengan 17 gitu. Orang yang baru belajar menghitung juga tahu bahwa itu salah,” kata Irma kepada Magdalene (24/9). 

Padahal, kritik pakar tidak datang dari ruang hampa. Irma menerangkan, pakar selalu melayangkan kritik dengan data. Ia yang berfokus pada program makan bergizi gratis (MBG) pun menyuarakan kritik berlandaskan fakta di lapangan, teori, dan pengalaman korban. 

Perilaku mengolok-olok pakar menunjukkan rezim ini menolak ilmu pengetahuan. “Dia cuman pengin menguasai semuanya gitu,” tuturnya. 

Selaras, pakar komunikasi, Ignatius Haryanto bilang Prabowo menunjukkan pakar otoritarianisme yang tidak mau mendengar kritik. Padahal idealnya, pemerintah membutuhkan pakar untuk membuat kebijakan yang dibuat dengan rasional, jernih, dan akademis. Tanpa adanya bantuan data, kebijakan tidak akan berjalan lancar dan tepat sasaran. 

Alhasil, karut-marut akibat kebijakan dipertontonkan secara terang benderang kepada masyarakat. MBG yang menimbulkan keracunan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang lokasinya tidak strategis, hingga pembukaan lahan ugal-ugalan untuk industri ekstraktif, menjadi contoh konkret kegagalan kebijakan yang tidak direncanakan secara matang. 

“Pembangunan walaupun sedemikian bagus tujuannya, mulia niatnya, tapi kalau tidak didukung dengan perencanaan yang matang, hasilnya akan berbalik arah, akan menghantam kembali, atau menunjukkan kegagalan,” katanya pada Magdalene.

Baca juga: DPR Sahkan RUU Agraria Hari Ini, Koalisi Masyarakat Sipil: Ini Terlalu Terburu-buru

Akan Tetap Kritik 

Baik Ignatius maupun Irma tidak goyah dengan cemooh Prabowo. Mereka akan terus mengkritik meski tampuk tertinggi kekuasaan tidak mendengarkan. Kritik dan advokasi, kata mereka, tetap berguna untuk membela kepentingan sesama warga. 

Sebab, Ignatius mengutarakan, sikap anti-intelektual yang ditunjukkan Prabowo pada akhirnya berpengaruh pada masyarakat luas. Dana besar yang dihabiskan untuk membuat program, mubazir jika tidak menyasar kebutuhan dasar yang dijanjikan. 

“Dan lagi-lagi rakyat yang menderita, dana sedemikian besar dihabiskan begitu saja untuk hal-hal yang ‘tidak berguna’ atau ‘salah sasaran’,” ucapnya. 

Ignatius yakin betul pemerintah sendiri punya pakar yang seharusnya bisa membantu dalam pengelolaan negara. Namun, watak otoriter ini membuatnya bertanya-tanya, apakah pakar yang berada di dalam pemerintahan berani menyampaikan pandangan yang rasional dan jernih di hadapan penguasa yang tidak mau mendengar kritik?

Di sisi lain, pergerakan di luar pemerintahan cukup menarik bagi Ignatius. Pakar tetap mengkritik pemerintah untuk mendidik sesama warga. “Kita malah mendapatkan banyak insight dari pernyataan-pernyataan dari mereka yang menyebut diri sebagai kabinet bayangan,” terangnya.  

“Pertimbangan-pertimbangannya didasari dengan data-data yang disediakan pemerintahan sendiri dan itu sesuatu yang patut kita perhitungkan,” tambahnya. 

Semangat Irma untuk menyampaikan kritik sejalan dengan apresiasi Ignatius. Sebagai pakar dan aktivis yang bekerja berdasarkan ilmu, data, pengalaman panjang, dan teori, Irma akan terus berpihak pada kelompok yang terpinggirkan. Terutama ketika mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Sebab, basis dari ilmu kesehatan masyarakat yang ditekuninya adalah keadilan sosial. Kesehatan adalah hak dasar yang harus disediakan dengan ilmu dan data. Tak hanya itu, hati nurani dan kompas moral juga berperan penting dalam kerja-kerja advokasi. 

Irma bilang, masyarakat yang memang dipinggirkan oleh negara melalui kualitas pendidikan yang tidak baik dan informasi yang tidak berkualitas, membutuhkan NGO dan jurnalis, setidaknya untuk ikut bersuara. 

Baca juga: Para Pendengung Berseragam Aparatur Sipil Negara, antara Instruksi dan Cara Naik Posisi

“Kan banyak yang sudah dilakukan ya kayak MBG Watch dan banyak sekali organisasi masyarakat sipil yang sudah teriak-teriak membuka jalur pengaduan menemani dan membersamai guru dan orangtua,” tuturnya. 

Di tengah iklim warga bantu warga ini, Irma mengatakan pidato Prabowo tidak hanya mencemooh pakar, tetapi pukulan keras bagi pemilihnya di masa lalu. Karena, dampak buruk dari program pemerintah yang tak percaya pakar bukan hanya menyasar orang yang tidak memilihnya, melainkan seluruh masyarakat. 

“Ternyata yang kalian pilih seperti itu, dan sekarang itu justru membebani kalian, keluarga Anda, teman-teman, anak-anak Anda,” ungkapnya. 

“Nah, mudah-mudahan jadi pelajaran yang baik, untuk ke depan, mari kita gak usah milih lagi orang milih Pak Prabowo atau orang seperti dia,” lanjut Irma.

Ilustrasi oleh Karina Tungari