5 Artikel Pilihan: Dugaan Penyadapan Presiden, Pajak Pembalut, hingga Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran
1. Kami Puasa Beli Beras demi Belanja Pembalut
Awalnya saya tenang-tenang saja ketika kabar tentang pajak pembalut ramai dibicarakan. Saya sudah lama tidak memakai pembalut, sehingga persoalan itu terasa tidak lagi dekat dengan kehidupan sehari-hari saya.
Saya sangat menikmati masa-masa ketika haid tidak lagi datang bersama nyeri yang kadang memaksa saya beristirahat, sedikitnya sehari. Dulu, ketika kondisi itu terjadi, biasanya saya hanya bisa tiduran, melakukan meditasi ringan, dan minum teh rempah. Sekarang saya terbebas dari ‘derita’ itu, termasuk berkurangnya pengeluaran bulanan untuk pembalut. Lumayan, pikir saya.
Baca artikel selengkapnya di sini.
2. Polemik ‘Mahasewa’ di Acara Sumpah Pemuda: Ada Kelalaian Negara Sediakan Lapangan Kerja
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus mengungkap keterlibatan massa bayaran dalam acara Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Polda Metro Jaya di Bundaran HI, Jakarta Pusat, (29/10). Keberadaan massa non-organik tersebut memunculkan persoalan mengenai penggunaan nama institusi pendidikan untuk kepentingan tertentu. Pakar menilai, fenomena ini juga berkaitan dengan kegagalan negara menjamin kesejahteraan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak.
Sekretaris Jenderal Keluarga Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Jakarta, Axonzer, bersama rekan-rekannya mendengarkan kesaksian salah satu massa bayaran bernama Vrisma, (31/10). Mereka mendatangi Vrisma untuk mengklarifikasi penggunaan jas almamater UT dalam acara Sumpah Pemuda yang digelar Polda Metro Jaya tersebut.
Baca artikel selengkapnya di sini.
3. Ramai-ramai Perempuan Pendeta Bersuara, Apa yang Bisa Dipelajari Pemuka Agama Lainnya?
“Kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh nurut saja, karena iman harus berpihak. Iman harus bersuara. Iman harus menuntut.”
Ucapan tersebut disampaikan oleh Pendeta Rena Sesaria Yudhita, dalam khotbahnya di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Gejayan, Yogyakarta, (1/11). Ia mengritik penguasa yang mengabaikan masyarakat demi kepentingannya. Kemudian mengingatkan, agar jemaat berani menuntut keadilan dan tidak diam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan
Simak artikelnya di sini.
4. Bagaimana Seharusnya Rakyat Menyikapi Dugaan Penyadapan Presiden?
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo memasuki babak baru. Dalam konferensi pers Divisi Humas Polri yang disiarkan melalui kanal TVOneNews, Brigjen Pol. Suhermanto, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, mengonfirmasi adanya tersangka keempat, yakni seorang polisi berinisial SU. Ia diduga memiliki peran penting dalam konstruksi perkara, yakni kewenangan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan (provisioning).
“Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum,” ungkap Suhermanto (5/11).
Baca artikel lengkapnya di sini.
5. Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran, Derita Perempuan Sudah Naik Seleher
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perlindungan hak perempuan dan kelompok rentan terus mengalami kemunduran. Hal ini disampaikan oleh Anindya Restuviani yang akrab disapa Vivi, Program Director Jakarta Feminist dalam Konferensi Pers Women’s March Jakarta 2026 (4/11), Jakarta.
“Khususnya di dua tahun ke belakang, di rezim Prabowo-Gibran ini progres-progres yang sudah banyak kita perjuangkan rasanya seperti ditarik lagi mundur ke belakang,” paparnya.
Baca artikel selengkapnya di sini.
