30/10/2026
Issues Politics & Society

Lagi-lagi Represi: Aksi Indonesia Sadar Diadang Aparat, Militer Turun ke Jalan

Ratusan mahasiswa akhirnya berhasil menduduki Bundaran HI setelah sempat diadang aparat. Namun, upaya merebut ruang publik itu diwarnai kekerasan, pemeriksaan identitas, hingga pengerahan personel TNI.

  • October 30, 2026
  • 6 min read
  • 17 Views
Lagi-lagi Represi: Aksi Indonesia Sadar Diadang Aparat, Militer Turun ke Jalan

Foto: Allaam Faadhilah/Magdalene

Lebih dari 700 mahasiswa yang tidak mengenakan atribut kampus menggelar Aksi Indonesia Sadar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pukul 15.04 WIB, (28/10). Mereka menyuarakan tuntutan melalui orasi dan lagu-lagu perjuangan yang dikumandangkan bersama.

“Kita sengaja enggak pakai atribut kampus, mau menunjukkan demo enggak eksklusif,” kata Koordinator Media Komite Sadar, Tommy Hasibuan.

Sejumlah poster yang menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diangkat atau diletakkan di aspal, bersebelahan dengan peserta aksi yang duduk di trotoar. Poster satir yang menyindir kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga terlihat, salah satunya kertas kuning bertuliskan, “Gagal Pemilu 4x Pas jadi Presiden Gagal Lagi!!”

Di tengah orasi dan yel-yel, sebagian peserta melakukan aktivitas lain. Ada yang salat di sisi Bundaran HI, sementara lainnya duduk melingkar sambil bermain sambung kata. Ruang publik yang sempat dilarang menjadi lokasi demonstrasi pada Agustus lalu akhirnya berhasil diduduki. Namun, keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya aparat yang mengadang dan melakukan tindakan represif terhadap peserta aksi.

Baca juga: Simbol Tiga Jari hingga Isi Tuntutan: 3 Fakta Penting Demo Serentak 28 Oktober

Aparat Adang dan Lakukan Kekerasan terhadap Peserta Aksi

Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Ikatan Karyawan Muslim Indonesia (STMIK IKMI) Cirebon, Muhamad Fahri, bersama rekan-rekannya dikejar polisi berkemeja putih saat berjalan dari Sarinah menuju Bundaran HI sekitar pukul 14.30 WIB.

Polisi sebenarnya mengejar rombongan lain yang berjalan di depan mereka. Namun, Fahri ikut berlari karena panik dan kemudian memasuki halaman sebuah gedung di dekat Bundaran HI untuk menghindari pengejaran. “Tapi di situ saya dipiting, terus dipukul kepala saya,” kata Fahri kepada Magdalene, sembari menirukan cara polisi memukul batok kepalanya.

Setelah memukul Fahri dan teman-temannya, polisi meminta seluruh identitas diri mereka. “Dicek dulu Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), KTP, SIM, kayaknya mereka mau mastiin kita mahasiswa, terus sudah habis itu dilepas,” tuturnya.

Terpisah, kolega Fahri di kampus, Anwar Fuadi, juga mengalami kejadian serupa. Ia berjalan kaki bersama dua orang temannya dari Stasiun Gambir menuju Bundaran HI. Sekitar 500 meter sebelum mencapai lokasi, polisi mencegat mereka dan meminta identitas, bahkan memaksa memeriksa ponsel.

Salah satu rekan Anwar kemudian berdebat dengan polisi. Ia mempertanyakan tindakan pemeriksaan isi gawai karena menurutnya, informasi di dalamnya merupakan ranah privasi yang tidak bisa digeledah begitu saja. Argumen tersebut sejalan dengan Pasal 112 dan 113 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur penggeledahan oleh polisi harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Izin tersebut juga harus mencantumkan, “lokasi yang akan digeledah; dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.” Dengan demikian, penggeledahan harus memenuhi ketentuan tersebut dan tidak bisa dilakukan semata-mata untuk memastikan identitas peserta aksi sebagai mahasiswa.

Sementara Fahri dan Anwar dicegat untuk diperiksa identitasnya, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Fatima Azzahra, menghadapi penghadangan oleh sejumlah ‘orang-orang berbaju putih’ dan personel TNI. Alasannya, ia belum mengantongi izin untuk menggelar demonstrasi di lokasi tersebut.

“Saya belum izin sama yang punya wilayah katanya. Tentu saya bertanya, siapa yang punya wilayah? mereka bilang TNI,” katanya saat berorasi, diikuti teriakan mahasiswa, “Bundaran HI punya rakyat.”

Baca juga: Demonstrasi, Kecemasan Orang Tua, dan Pelajaran untuk Melepaskan

Massa Tembus Barikade Aparat, Lima Tuntutan Belum Terwujud

Demonstrasi di Bundaran HI menjadi simbol upaya masyarakat sipil memperjuangkan haknya, kata Fatima. Keberhasilan peserta aksi menembus pembatas yang dipasang aparat menunjukkan perjuangan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik.

“Di sini kita membuktikan bahwa masyarakat sipil tidak hanya bermodal otot, tetapi juga bermodal otak,” jelasnya.

Fatima juga mengapresiasi masyarakat sipil yang masih tertahan di depan Gedung Bank UOB, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Bahkan setelah orasinya selesai pada pukul 15.48 WIB, ratusan peserta aksi masih belum diperbolehkan memasuki area Bundaran HI.

Hingga pukul 16.05 WIB, peserta aksi yang sudah berada di Bundaran HI mencoba membantu rekan-rekan mereka menembus barikade aparat. Setelah satu lapisan barikade polisi berhasil dilewati, mereka masih harus berhadapan dengan barikade personel TNI yang berjaga sekitar 50 meter di depan. Dorong-mendorong antara prajurit TNI dan peserta aksi pun tidak terhindarkan.

“Balik ke barak, pak!” teriak beberapa peserta aksi sambil berusaha menerobos prajurit TNI yang mendorong mereka. Sejumlah peserta bahkan terlihat mundur sambil memegangi perutnya dan berkata, “Enggak usah nendang-nendang dong,” katanya menunjuk prajurit TNI.

Tidak lama kemudian, peserta aksi yang sebelumnya tertahan berhasil menerobos hingga ke lokasi dorong-mendorong dengan prajurit TNI. Barikade aparat ditekan dari depan dan belakang hingga terbuka celah untuk memasuki area Bundaran HI. Peserta aksi yang akhirnya berkumpul pun saling berpelukan dan bersorak-sorai.

Peserta aksi, Ade Fitriani, mengonfirmasi barikade yang dipasang aparat memang berlapis. Saat hendak pulang setelah pukul 17.00 WIB, ia melihat setidaknya tiga lapis barikade, satu barisan personel Brimob yang berjejer menaiki motor, serta seorang polisi yang memegang tameng.

“Orang yang mau ke arah bundaran HI itu distop sama mereka enggak boleh lewat, tapi kalau kita mau ke Sarinah lolos aja,” ungkapnya.

Hingga pukul 17.42 WIB, peserta aksi yang sudah berada di Bundaran HI masih meminta aparat membuka barikade agar rekan-rekan mereka bisa masuk. Namun, polisi yang berjaga tidak memberikan tanggapan. Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Ezra Al Barra, mencoba berkomunikasi langsung dengan polisi, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

“Bahkan kami menawarkan kepada salah satu polisi yang barisnya paling depan, kami tawarkan untuk ngobrol dulu saja sama komandan lima sampai sepuluh menit, sepakati, kasih jalur teman-teman kami buat datang kami tinggalkan area halte Tosari, tapi enggak dijawab, diam saja mematung,” kisahnya.

Sekitar pukul 18.40 WIB, hujan mulai mengguyur kawasan Bundaran HI. Peserta aksi bersiap mengenakan jas hujan dan mengeluarkan payung dari tas masing-masing. Namun, hujan yang semakin deras membuat mereka akhirnya membubarkan diri.

Massa meninggalkan Bundaran HI melalui Jalan Imam Bonjol sambil menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan, seperti ‘Halo, Halo Bandung’ dan ‘Tanah Airku’. Meski demonstrasi hari itu berakhir, lima tuntutan Aksi Indonesia Sadar masih belum terwujud.

Massa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Mereka juga menuntut APBN yang berpihak pada kepentingan rakyat dan penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis seperti MBG dan KDMP.

Baca juga: Setahun Demo Agustus 2025: Tuntutan Mandek, Perburuan Warga, Lalu Apa?

Selain itu, massa mendesak penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Mereka juga menuntut penghentian penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terakhir, peserta aksi meminta pemerintah mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.

Di luar tuntutan tersebut, puluhan peserta aksi juga dilaporkan belum pulang karena mengalami penangkapan sewenang-wenang oleh aparat. Merujuk unggahan Instagram @bemui_official pada (29/10), sebagian peserta lainnya harus kembali ke rumah dengan lebam di tubuh dan wajah.

“Ini peringatan tegas untuk kalian, bebaskan seluruh kawan kami sekarang juga, sebab kami tidak akan pernah kehabisan alasan untuk kembali melangkah dan mendatangi kalian!” sebagaimana tertulis di caption unggahan tersebut.

About Author

Andrei Wilmar

Andrei Wilmar bermimpi buat jadi wartawan desk metropolitan.

Click to access the login or register cheese