Kabinet Bayangan hingga MBG Watch: Alarm Gagalnya Fungsi Check and Balance Negara

Foto: Instagram/kabinetbayangan.id

Belum genap dua tahun, pemerintahan Prabowo-Gibran kerap mendapat kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Teranyar, aksi “Merebut Kemerdekaan” yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) (18/8). Sebelumnya, sejumlah aksi juga dilakukan untuk memprotes kebijakan pemerintah, termasuk demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan gedung Badan Gizi Nasional, Menteng, Jakarta Pusat.

Rangkaian aksi tersebut berjalan beriringan dengan munculnya aliansi masyarakat sipil yang mengambil peran sebagai pengawas pemerintah. Mereka turun ke jalan hingga melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawal kebijakan publik. Salah satunya MBG Watch, lembaga pengawasan yang dimotori sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan secara aktif memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tak hanya MBG Watch, belakangan muncul pula Kabinet Bayangan yang membawa gagasan menjadi sparring partnerbagi pemerintah. Mengadopsi prinsip shadow cabinet, koalisi ini terdiri dari individu lintas elemen, mulai dari akademisi, aktivis, teknokrat, jurnalis, serikat pekerja, hingga organisasi perempuan dan lingkungan. Dalam jangka pendek, mereka ingin mengisi kekosongan oposisi substantif dan menjadi rujukan media, sedangkan dalam jangka menengah mereka hendak membangun ekosistem teknokrat progresif serta menyiapkan alternatif kebijakan nasional.

Baca juga: Masyarakat Sipil Segel Kantor BGN, Para Ibu Sampaikan Keresahan

Respons Publik

Sebagai salah satu inisiator Kabinet Bayangan, Feri Amsari, yang juga pakar hukum tata negara, menilai kemunculan sejumlah aliansi watchdog ini berkaitan dengan kinerja pemerintah yang bermasalah. Ia menilai sejumlah lembaga eksekutif tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai mandat konstitusi, sehingga masyarakat sipil perlu ikut memastikan fungsi lembaga negara berjalan sebagaimana mestinya.

“Kinerja pemerintah bermasalah, dan aliansi ini cara masyarakat sipil untuk memastikan agar kinerja pemerintah sesuai dengan pakem konstitusionalnya,” kata Feri kepada Magdalene (19/8).

Senada dengan Feri, Annette Mau, perwakilan Aliansi Ibu Indonesia sekaligus aktivis koalisi MBG Watch, melihat kemunculan berbagai koalisi pengawas sebagai tanda kemarahan warga terhadap penyelenggaraan negara yang dinilai serampangan. Dalam konteks program MBG, Annette menilai pemerintah terlalu banyak menghamburkan dana hingga mengorbankan keselamatan anak-anak, sementara masyarakat tidak cukup dilibatkan dalam penyusunannya.

“Kami ini seperti ditinggalkan gitu sebagai masyarakat. Tiba-tiba ada kebijakan A, kebijakan B, tapi ujung-ujungnya merugikan dan menyebabkan keracunan. Sensi dong kita. Kita yang bayarin dengan pajak istilahnya, tapi kebijakannya enggak dipikirkan dengan matang,” ungkap Annette (20/8).

Bagi Annette, kemunculan watchdog masyarakat sipil juga menunjukkan perubahan cara warga melihat politik dan kebijakan publik. Ia melihat masyarakat kini semakin memahami hubungan antara keputusan pemerintah dengan kehidupan sehari-hari, termasuk bagi mereka yang membayar pajak dan terdampak langsung oleh kebijakan.

Baca juga: Apa itu Kabinet Bayangan Usulan Rakyat?

Kesadaran Politik atau Kegagalan Pengawasan Negara?

Sebagai seorang ibu, Annette melihat meningkatnya keterlibatan warga sebagai tanda kesadaran politik yang tumbuh di masyarakat. Dibandingkan ketika ia masih muda, ia melihat masyarakat sekarang mulai menganggap urusan politik sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Ada sebuah kebangkitan kesadaran dari masyarakat yang tadinya menganggap bahwa politik atau kebijakan publik itu sesuatu yang jauh, jadi dekat dengan keseharian masyarakat akar rumput yang bayar pajak ini,” kata Annette.

Kesadaran tersebut juga didukung akses terhadap pengetahuan yang semakin terbuka melalui media sosial. Annette melihat semakin banyak akademisi dan intelektual yang membagikan pengetahuan serta pandangannya secara gratis, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dampak kebijakan politik terhadap kehidupan mereka.

“Sekarang itu transfer ilmu pengetahuan itu tidak lagi harus secara formal. Kita bisa melihat sekarang akademisi, kaum intelektual, itu sekarang membagikan ilmu pengetahuan mereka dengan gratis. Lewat sini lah kesadaran akan urusan politik itu meningkat,” tambah Annette.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS (Center of Economic and Law Studies) yang juga menjadi bagian dari MBG Watch, melihat perkembangan tersebut dari terbentuknya berbagai koalisi masyarakat sipil. Menurutnya, masyarakat mulai menemukan keterkaitan antara berbagai persoalan yang terjadi dan mengorganisasikan diri untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

“Ini menunjukan bahwa masyarakat mulai menyusun barisan (gerakan) yang lebih rapi. Benang merah persoalannya sudah mulai dijahit oleh masyarakat dan gerakannya semakin besar,” kata Bhima (19/8).

Di sisi lain, kemunculan watchdog masyarakat sipil juga menunjukkan persoalan pada mekanisme pengawasan yang seharusnya berjalan melalui lembaga negara. Bhima menilai fungsi kontrol legislatif belum berjalan maksimal, sehingga masyarakat sipil mengambil peran ketika saluran kritik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Masyarakat melihat legislatif tidak berjalan. Ketika saluran penyampaian kritik itu buntu, muncullah oposisi dari masyarakat sipil yang terorganisir,” ungkapnya.

Baca juga: Kabinet Bayangan Resmi Bergerak Awasi Pemerintah, Ini Fakta yang Harus Kamu Tahu

Senada dengan Bhima, Feri sebelumnya menyebut tidak adanya oposisi dan gemuknya koalisi pemerintah membuat fungsi check and balance dalam pemerintahan menjadi kosong. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kontrol terhadap kinerja pemerintah yang semestinya dijalankan DPR sebagai lembaga legislatif.

“Saat ini terjadi percampuran fungsi eksekutif dan legislatif dan tidak adanya perimbangan kekuasaan,” kata Feri ketika membicarakan Kabinet Bayangan (2/7).

Catatan Kompas.id menunjukkan kursi legislatif didominasi partai-partai koalisi presiden, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Dari total 580 kursi di DPR, 81 persennya diisi KIM Plus, sedangkan 19 persen lainnya diisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.