Pidato Presiden Prabowo, antara Ngomong yang Penting atau yang Penting Ngomong?

Pidato Presiden Prabowo Subianto selalu lewat saat saya sedang menjelajahi reels Instagram. Isinya sering kali bikin saya mengembuskan napas panjang atau memaki ke layar gawai. Misalnya dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), saya banyak membuang napas panjang sambil mengernyitkan dahi.

Klaim keberhasilan macam-macam diungkapkan, terutama soal program Makan Bergizi Gratis yang ia bilang akan diteruskan dengan efisiensi dan evaluasi. Menurutnya, program ini strategis untuk menangani masalah stunting di Indonesia.

“Untuk mengatasi stunting, yang masih dialami anak-anak kita. Di beberapa tempat, [angka stunting] setinggi 25 persen… Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting,” katanya, (14/8).

Pun demikian, melansir dari BBC Indonesia, kenyataannya Papua, sebagai provinsi dengan angka tengkes dan gizi buruk tertinggi, hanya kedapatan satu persen dari 27.469 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Timpangnya pidato dan kenyataan seperti ini membuat saya semakin pusing tujuh keliling.

Belum selesai memproses substansi pidato tersebut, Prabowo kembali menjadi sorotan setelah ia menyebut penghasilan pengupas bawang asal Bogor mencapai Rp700 ribu per kilogram pada Sidang Paripurna DPR RI, (14/8). Pernyataan itu sontak membuat publik menghitung-hitung penghasilan yang bisa didapat jika nominal tersebut dikalikan dengan jumlah bawang yang dikupas dalam sehari.

Kalau mengupas 10 kilogram sehari, misalnya, penghasilannya mencapai Rp7 juta. Dalam 30 hari, angkanya bisa menyentuh Rp210 juta. Saya pun jadi berpikir, kalau benar segitu penghasilannya, mungkin saya juga bakal mempertimbangkan banting setir jadi pengupas bawang, dilansir dari I News TV.

Namun, persoalannya bukan sekadar soal hitung-hitungan penghasilan. Ketika angka yang disampaikan Presiden memicu kebingungan dan publik harus menghitung ulang untuk memahami maksudnya, perhatian akhirnya bergeser dari substansi pidato ke angka yang diucapkan.

Saya bingung, bawahan seperti apa yang menyiapkan pidato semacam ini? Namun kemudian saya ingat betul, Prabowo pernah mengaku tidak mendengarkan bawahannya.

“Banyak penasihat saya, ‘Pak, Bapak enggak boleh Pak bicara tanpa teks, paling aman baca saja, pak. Enggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ,” ujarnya di peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Jakarta Pusat, (23/7).

Sebelum menceritakan teguran penasihatnya, Prabowo bertanya kepada kader PKB yang hadir, apakah ia harus membacakan pidato yang sudah disiapkan. “Jadi ini pidato yang sudah disiapkan mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur,” ungkapnya. Saya pun menghela napas untuk yang kesekian kalinya.

Baca juga: Kala Lidah Penguasa Jadi Masalah, Pelajaran Berharga dari Partai ‘Kecoa’ di India

Kelelahan Emosional

Keresahan ini tidak saya rasakan sendiri. Rekan kerja saya, Syifa Maulida, 27, berhenti menonton pidato Prabowo saat ia bertanya kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, “Presiden boleh ngomong bajingan enggak?”

Pertanyaan itu dilontarkannya di peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas). Ia ingin menyampaikan berbagai karakteristik kader partai politik. Menurutnya banyak kader yang patriotik. Pun demikian, partai politik juga diisi oleh orang-orang yang digambarkannya sebagai ‘bajingan’.

Di momen itulah Syifa memutuskan untuk mengklik ‘tidak tertarik’ setiap pidato Prabowo lewat lini masa media sosialnya. Dia lelah mendengar Presiden berbicara seenaknya.

“Setelah di-mute dampaknya bagus, algoritma gue udah enggak dia, jadi gue lebih sehat aja sih, karena ekspektasi presiden gue enggak kayak gitu,” katanya melalui aplikasi perpesanan (13/8).

Syifa berupaya menonton lagi pidato presiden. Ia sudah menghidupkan TV saat Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin membuka sidang tahunan MPR. Namun, dia mengurungkan rasa penasaran di tengah pidato Bachtiar.

Dari pernyataan-pernyataan yang menyanjung kinerja rezim Prabowo, Syifa khawatir topik pidato akan membuat kesehatan mentalnya terganggu. “Gue berspekulasi, semua pidato ini enggak akan menghasilkan apa-apa, jadi gue berhenti dan enggak gue tonton for the sake of my mental health,” tuturnya.

Pengalaman Syifa tidak berdiri sendiri. Melansir Kompas.id, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang Maulina Pia Wulandari berkata, bagi masyarakat, komunikasi pemerintah selama ini kurang empatik dan reaktif.

Gaya komunikasi semacam ini menimbulkan dampak psikologis pada publik. Kelelahan emosional yang menyebabkan turunnya kepedulian dan sikap sinis politik yang membuat publik enggan berpartisipasi, bisa timbul akibat komunikasi pemerintah yang tidak konsisten.

Baca juga: Kasus Main Hakim di Bali: Bukan Barbarisme Warga, tapi Absennya Jaminan Rasa Aman dari Negara

Defensif

Masalahnya, pidato Prabowo bukan hal yang bisa diabaikan tanpa konsekuensi. Suka tidak suka, dia Presiden Indonesia yang pernyataannya berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Misalnya, ketika memberi label ‘antek asing’ dan ‘londo ireng’ untuk wartawan dan pekerja NGO, perspektif demokrasi Indonesia sebenarnya sedang dipertaruhkan. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari bahkan berkata, label-label tersebut bisa saja merusak posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam konstitusi.

“Bayangkan gagasan konstitusional itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan, boleh menyampaikan segala unek-uneknya, dan tugas pemimpin dalam sistem demokrasi adalah menampung unek-unek itu,” katanya kepada Magdalene melalui aplikasi perpesanan, (10/8).

Namun, alih-alih menampung kritik masyarakat, Prabowo malah mencari kambing hitam untuk disalahkan. Kritik yang disampaikan kemudian direduksi menjadi ancaman yang harus diberantas. Sementara NGO dan media dicap sebagai musuh yang ingin merusak negara.

Alhasil, kritik publik berisiko tidak lagi ditempatkan sebagai masukan yang dapat dipakai pemerintah untuk berbenah. Feri melihat persoalan ini bukan sekadar soal pilihan kata, tetapi juga cara pemerintah merespons suara masyarakat.

“Menyatakan antek-antek asing, londo ireng, itu tidak menjawab apa yang dikeluhkan publik, tetapi membalas balik tudingan publik bahwa mereka adalah ancaman yang kemudian oleh negara harus dihadapi, bukan sebagai warga negara yang harus didengarkan,” terangnya.

Baca juga: Cek Rekam Jejak Pasanganmu: ‘Jennie’s Law’ dan Pelajaran bagi Indonesia

Distorsi Sinyal Pasar

Lebih jauh, komunikasi pemerintah yang inkonsisten dan defensif juga berpengaruh pada ekonomi. Selain didengarkan masyarakat secara keseluruhan, pidato presiden juga jadi acuan untuk pengusaha dan investor menilai iklim bisnis.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menerangkan, investor dan pengusaha akan menganggap kebijakan ekonomi dan bisnis pemerintah tidak bisa ditakar dan diterka arahnya jika substansi pidato berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat.

Menurut Bhima, Prabowo beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang belum didiskusikan dengan internal kabinet atau publik. Ia mencontohkan pengumuman berdirinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Danantara Sumber Daya Indonesia.

“Kayak misalnya Danantara sumber daya Indonesia diumumkan pada saat pidato kenegaraan, padahal sebelumnya tidak ada menteri-menterinya ataupun perwakilan Danantara sendiri yang mengungkapkan itu kepada publik,” ujar Bhima kepada Magdalene, (11/8).

Pengumuman secara tiba-tiba tanpa pernah didiskusikan dengan Menteri dan publik, kata Bhima, menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi. Sebab, jika kebijakan tidak bisa diukur, investor akan kebingungan menentukan arah industri dan enggan berinvestasi.

“Nah sebenarnya Presiden yang baik adalah Presiden yang bicara seperlunya, bicara misalnya dengan teks sebenarnya enggak ada masalah, sementara urusan-urusan teknis pidatonya ya pidato menteri. Sehingga, pengusaha pun tidak menebak-nebak,” tutup Bhima.