Setahun Demo Agustus 2025: Tuntutan Mandek, Perburuan Warga, Lalu Apa?
“Didi” (20) masih ingat betul apa yang membuatnya turun ke jalan pada aksi 29 Agustus 2025 lalu. Waktu itu, amarah Didi meluap lantaran pemerintah tak juga menggubris rangkaian tuntutan massa aksi. Puncaknya adalah tragedi Affan Kurniawan, seorang pengendara ojek online yang meregang nyawa akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
“Rasanya masih ingat betul gimana aku sedih dan marah terhadap situasi saat itu. Negara enggak sama sekali menggubris aksi masyarakat. Ditambah kekerasan yang dilakukan aparat dan kematian Affan Kurniawan,” cerita Didi (12/8).
Didi sendiri adalah mahasiswa ilmu komunikasi di salah satu kampus di Jakarta. Ia merupakan satu dari ribuan massa yang ikut demonstrasi sejak 25 Agustus hingga 9 September 2025.
Dari laporan Magdalene pada 25 Agustus 2025, demonstrasi awal dipicu oleh kabar kenaikan tunjangan rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi yang seharusnya berjalan damai itu, justru diwarnai dengan tindakan represivitas aparat, termasuk pemukulan seorang Jurnalis Foto Antara, Bayu Pratama Syahputra.
Demonstrasi pun berlanjut pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Laporan Magdalene mencatat, puluhan ribu buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi untuk menuntut perbaikan kesejahteraan buruh dan sejumlah isu sosial lainnya.
Kematian Affan yang disaksikan langsung di media sosial memicu eskalasi kemarahan rakyat. Rentetan demonstrasi lain di 104 daerah lainnya kemudian berlangsung berhari-hari setelahnya, termasuk di Makassar, Medan, Pati, Yogyakarta, Malang, dan lainnya.
Baca juga: Ironi di 40 Hari Kematian Affan: Polisi Bebas, Ratusan Demonstran Masih Ditahan
Tuntutan yang Tak Kunjung Tuntas
Setahun berselang, rangkaian demonstrasi Agustus 2025 masih meninggalkan banyak persoalan. Salah satunya, deretan tuntutan yang tidak direalisasikan pemerintah. “Kami melihat ada situasi penurunan kualitas demokrasi yang cukup besar,” kata Dimas Bagus Arya Saputra, Koordinator Badan Pekerja KontraS Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
“Artinya dari peristiwa Agustus itu kondisi tidak berangsur membaik. Tuntutan yang kemudian disampaikan oleh masyarakat juga tidak dipenuhi oleh pemerintah atau penyelenggara negara,” kata Dimas (12/8) pada Magdalene.
Sebelumnya, Ravio Patra dari Komisi Pencari Fakta (KPF)—yang dibentuk KontraS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta—menyebut Demonstrasi Agustus 2025 lahir dari akumulasi berbagai ketidakpuasan.
Dalam peluncuran temuan KPF di Jakarta (18/2), ia menjelaskan, persoalannya mencakup tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial, menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara, menyempitnya ruang sipil, hingga kebijakan efisiensi anggaran yang serampangan. Sikap pemerintah yang defensif dalam merespons tekanan publik turut memperuncing situasi.
Demonstrasi Agustus 2025 sendiri sempat melahirkan 17+8 Tuntutan Rakyat yang dimotori influencer, seperti Ferry Irwandi, Andhyta Firselly Utami, Jerome Polin, dan beberapa lainnya. Tuntutan ini memuat rangkaian desakan masyarakat sipil mulai dari mengembalikan tentara ke barak sampai membuka transparansi anggaran DPR, termasuk gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas. Namun, sampai artikel ini ditulis, sederet tuntutan tersebut belum kunjung direspons.
Berdasarkan laporan di laman resmi Bijak Memantau, dari 8 tuntutan jangka panjang ada 3 tuntutan yang belum memiliki pembaruan sama sekali. Sedangkan dari 17 tuntutan jangka pendek, ada 14 tuntutan yang lewat deadline penyelesaian termasuk pembentukan Tim Investigasi Independen atas kematian belasan masyarakat sipil, serta pengembalian TNI ke barak.
Baca juga: ‘Rest in Power’ Affan: Polisi Bunuh Tulang Punggung Keluarga
Teror dan Perburuan Warga Besar-Besaran
Setahun setelah Demonstrasi Agustus 2025, rasa takut masih jadi bagian dari kehidupan warga yang bersuara kritis. Perburuan warga kritis terjadi dalam skala besar. Catatan Komisi Pencari Fakta (KPF) menunjukkan sedikitnya 6.719 orang ditangkap aparat, termasuk 2.573 anak-anak. Hingga Februari 2026, sebanyak 703 orang masih menjalani proses hukum, sementara 506 lainnya telah divonis bersalah.
Penangkapan tersebut berlangsung bersamaan dengan teror terhadap sejumlah aktivis dan influencer. DJ Donny, misalnya, sempat menerima bangkai ayam dan surat ancaman di kediamannya setelah menyoroti penanganan bencana alam di Sumatera. Rekaman CCTV juga menunjukkan percobaan pelemparan bom molotov ke area rumahnya. Menurut laporan Sindo, foto Donny bahkan ditemukan dengan tanda garis di bagian leher yang diduga mengindikasikan ancaman kekerasan.
Dimas menyebut rangkaian perburuan dan teror tersebut sebagai bagian dari politik ketakutan untuk membuat publik enggan melawan. Menurutnya, dalam setahun terakhir terjadi peningkatan state terrorism, ketika negara meneror warganya melalui berbagai bentuk tekanan. Situasi tersebut, ia melanjutkan, diperparah oleh pengerahan pendengung yang menjadi salah satu pola serangan terhadap warga di bawah pemerintahan Prabowo.
“Tindakan-tindakan ini menghasilkan politic of fear atau politik ketakutan di masyarakat. Hari ini penyelenggara negara memanfaatkan aparat pertahanan keamanan untuk melakukan tekanan kepada publik,” kata Dimas.
Didi mengaku sempat trauma setelah rentetan tragedi dalam demonstrasi Agustus 2025 dan berbagai represi yang terjadi setelahnya. Perburuan warga dan teror terhadap mereka yang bersuara kritis membuatnya berpikir ulang untuk kembali turun ke jalan. Ia baru kembali mengikuti aksi pada peringatan Hari Buruh 2026.
“Aku sendiri mengalami trauma saat aksi di Mabes Polri 29 Agustus kemarin. Setelah aksi itu aku enggak mengikuti aksi lagi sampai MayDay,” ungkap Didi.
Baca juga: Panduan Lengkap Cara Marah kepada Negara yang Baik dan Benar
Perlawanan Meningkat Tapi Masih Terpisah-pisah
Namun, ketakutan bukan satu-satunya warisan Demonstrasi Agustus 2025. Setahun setelahnya, Dimas melihat perlawanan publik justru semakin menemukan bentuknya. Ia mencontohkan seorang tukang cukur yang menolak memasang bendera Merah Putih karena merasa belum merdeka di tanah airnya sendiri. Bagi Dimas, sikap itu mencerminkan kesadaran publik yang semakin kuat terhadap kondisi negara.
“Itu bagian dari ekspresi kekecewaan publik terhadap penyelenggara negara. Dan ini adalah efek lanjutan dari demonstrasi yang terus berlanjut dan respons pemerintah yang nihil,” kata Dimas.
Kekecewaan tersebut juga muncul dalam bentuk gerakan yang lebih terorganisasi. Dimas menyoroti kemunculan berbagai aliansi masyarakat sipil yang kini aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Kabinet Bayangan, misalnya, ia nilai sebagai tanda bahwa kekecewaan publik mulai menemukan wadah dan pembagian peran yang lebih sistematis.
Ia juga menyinggung serangkaian demonstrasi yang belakangan dilakukan elemen mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
“Masyarakat yang merasa dirugikan akhirnya meluapkan kekecewaan dalam ekspresi yang bermacam-macam,” tambahnya.
Meski begitu, Dimas menilai perlawanan yang bermunculan belum terkonsolidasi secara utuh. Berbagai kelompok masih bergerak dengan agenda dan tuntutannya masing-masing, sehingga belum membentuk gerakan yang saling terhubung.
Namun, menurutnya, hal itu tidak membuat perlawanan di tiap kelompok masyarakat menjadi sia-sia. Justru, yang dibutuhkan adalah pengorganisasian yang lebih kuat, termasuk dengan mempertemukan gerakan di Jakarta dan daerah-daerah lain.
“Sejauh ini gerakan yang makin bermunculan memang terlihat tidak terkonsolidasi. Semuanya punya kepentingan, tapi tidak menyatu. Tuntutannya juga akhirnya sporadis. Makanya mungkin kita butuh konsolidasi yang lebih kuat,” pungkas Dimas.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
