Kematian sampai Penangkapan Massal: 5 Temuan Komisi Pencari Fakta di Demo Agustus 2025
Tiga organisasi masyarakat sipil membentuk Komisi Pencari Fakta (KPF) untuk menelusuri rangkaian peristiwa Agustus 2025 yang menewaskan tiga belas orang. KPF terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta).
Tim KPF bertugas menelusuri penyebab demonstrasi, memetakan eskalasi kekerasan, mengidentifikasi pola dan faktor pemicu, serta menelaah akuntabilitas para pihak. Sebelum memaparkan temuan, tim menegaskan laporan ini tidak menghapus kewajiban negara untuk mengusut fakta secara menyeluruh dan transparan.
Sebanyak sebelas peneliti menyusun laporan tersebut melalui investigasi independen. Tim menggunakan 115 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mewawancarai saksi dan informan, serta menelaah dokumen hukum, forensik digital, dan dokumentasi visual. Analisis mencakup tiga negara, 14 kota, dan delapan provinsi.
Magdalene menghadiri peluncuran temuan KPF di Jakarta pada (18/2).
Baca juga: Hasil Putusan Laras Faizati: Bersalah dengan Pidana Pengawasan di Luar Penjara
Penyebab Demonstrasi
Peneliti Ravio Patra menyatakan demonstrasi di DPR pada Agustus 2025 tidak dipicu satu isu tunggal. Aksi tersebut, menurut dia, muncul akibat akumulasi ketidakpuasan ekonomi, ketimpangan sosial, ketidakpercayaan terhadap institusi negara, wacana kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, penyempitan ruang sipil, serta kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Ravio, respons pemerintah terhadap tekanan publik cenderung defensif. Ia menyoroti munculnya narasi seperti ‘propaganda asing’ dan ‘barisan sakit hati’ yang dinilai memperbesar kemarahan masyarakat.
Ia juga menyinggung polemik pengibaran bendera “One Piece” atau Jolly Roger yang digunakan sebagai simbol protes. Sebagian anggota DPR menyebut simbol tersebut sebagai upaya memicu perpecahan.
“Jadi kalau dicari siapa yang membuat kampanye ini menakutkan. Tentu jawabanya pemerintah. Karena di anggota DPR sendiri kampanye bendera One Piece ini disebut sebagai cara belah persatuan dan kesatuan,” ujar Ravio di kantor ICW (18/2).
Kematian Affan dan Eskalasi Kemarahan
Ravio menjelaskan gelombang demonstrasi berlangsung pada 25–28 Agustus 2025 dan relatif damai hingga 28 Agustus. Eskalasi meningkat pada 29–31 Agustus.
Kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang diduga tewas tertabrak kendaraan taktis aparat pada 28 Agustus 2025, disebut mengubah dinamika aksi secara signifikan.
“Mahasiswa, pelajar, ojol semua ikut aksi karena peristiwa tersebut. Warga biasa yang tidak punya alasan untuk ikut demonstrasi, jadi punya alasan karena marah melihat sesama warga mengalami pembunuhan,” kata Ravio.
KPF mencatat kematian Affan menjadi katalis percepatan eskalasi demonstrasi di 104 daerah. Aksi kemudian berujung pada perusakan fasilitas publik, kantor pemerintahan, pos jaga kepolisian, serta rumah pejabat.
Baca juga: Ramai Aksi di Jalan tapi Sepi Perubahan: Apa yang Salah dengan Aktivisme Kita?
Pengerahan Pasukan Aparat
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebut pada 29 Agustus terjadi pertemuan antara pimpinan TNI, Polri, dan Presiden Prabowo Subianto untuk meredam aksi. KPF menemukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Menurut KPF, pengerahan militer di ruang publik harus melalui keputusan politik yang sah berdasarkan instruksi presiden dan persetujuan DPR, sesuai prinsip operasi militer selain perang.
“Proses-proses itu pada akhirnya, kami menemukan ada sejumlah pengerahan pasukan, yang menurut kami ini melanggar asas operasi militer selain perang. Karena berbicara penerjunan militer dalam ruang publik, dia harus mendapat keputusan politik yang sah berdasarkan instruksi presiden dan persetujuan dari DPR,” ungkapnya.
6.719 Warga Ditangkap, Didominasi Anak Muda
Dimas menambahkan, dalam periode demonstrasi Agustus, aparat menangkap sedikitnya 6.719 orang. Dari jumlah tersebut, 2.573 merupakan anak-anak. Hingga (19/2), sebanyak 703 orang masih menjalani proses hukum, dengan konsentrasi terbesar di Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Sebanyak 506 orang telah divonis bersalah.
Dimas menyebut angka tersebut sebagai penangkapan terbesar sejak Reformasi 1998.
“Penangkapan aktivis karena demo Agustus ini menjadi perburuan terbesar sejak reformasi 1998,” katanya. “Penangkapan ini sebuah penangkapan kolosal, menyasar paling besar pada kelompok anak muda.”
KPF menilai situasi tersebut sebagai bagian dari tekanan terhadap aktivitas politik anak muda.
Baca juga: Perburuan Senyap di Ruang Digital Pasca-Aksi Agustus
Indikasi Pelibatan Aparat dan Pola Penjarahan
KPF juga menyoroti aksi penjarahan di sejumlah rumah pejabat saat puncak eskalasi. Tim menilai aparat terlambat melakukan pencegahan, meskipun pasukan TNI telah dikerahkan untuk perbantuan.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan tim menemukan indikasi keterlibatan individu berlatar belakang militer dalam dinamika lapangan. Meski belum ada bukti langsung yang mengaitkan individu tersebut dengan institusi resmi, KPF mencatat adanya pengamanan terhadap sejumlah personel militer oleh polisi.
KPF juga menemukan indikasi keberadaan personel TNI dan unsur intelijen di tengah massa aksi pada beberapa titik kerusuhan. Temuan tersebut, menurut Isnur, mengarah pada dugaan adanya operasi penunggang aksi.
“Kami mencurigai kuat bahwa inilah kapasitas yang dimiliki dalam konteks operasional dan intelijen tertentu,” katanya.
Operasi Kambing Hitam
Isnur menilai sejumlah individu yang ditangkap dan diadili berpotensi menjadi korban pengkambinghitaman. KPF mencatat adanya konten media sosial serta pernyataan aparat yang membentuk opini publik mengenai aktor kerusuhan tanpa pembuktian memadai.
“Sekarang korbannya Delpedro dan kawan-kawan,” katanya.
Menurut tim KPF, pemerintah bersikap defensif dan belum menunjukkan tanggung jawab atas kegagalan pengamanan serta dugaan pelanggaran prosedur. Tim menyimpulkan, normalisasi kekerasan dan pembatasan partisipasi politik kaum muda berpotensi memicu akumulasi ketidakpuasan serupa di masa mendatang.
Hingga laporan tersebut dipublikasikan, KPF menilai belum terdapat mekanisme akuntabilitas independen di luar proses internal kepolisian, serta belum ada komitmen publik yang jelas untuk mengevaluasi penggunaan kekuatan berlebihan, operasi siber, dan kriminalisasi aktivis secara menyeluruh.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
