Yang Janggal dari Rapor ‘Oke’ yang Diberikan Prabowo pada Pemerintahannya Sendiri
Saya ingat momen deg-degan saat mengambil rapor di sekolah. Nilai datang dari guru yang menguji selama satu tahun pelajaran, dan saya selalu waswas pelajaran mana yang jeblok. Saya juga ingat setiap kali mengisi ulasan untuk restoran. Kepuasan terhadap pelayanan dan rasa makanan yang disajikan menjadi acuan utama penilaian.
Dua pengalaman itu membuat saya yakin, penilaian hasil kinerja semestinya datang dari pihak yang mengawasi atau dari konsumen. Maka, ketika Presiden Prabowo Subianto memberi rapor untuk pemerintahannya sendiri, saya bingung bukan main.
Prabowo menilai kinerja pemerintahannya selama dua tahun dapat dikatakan ‘oke’. Dia mengatakan bisa berdiri gagah menghadapi konstituen dan rakyat untuk mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang dibuatnya.
“Kita sekarang berjalan, berdiri, menghadapi rakyat kita, menghadapi konstituen kita, menghadapi bangsa Indonesia, kita penuh dengan kepercayaan diri karena kita telah membuktikan bahwa kita berhasil dengan nyata,” ungkap Prabowo dilansir dari kanal YouTube Kompas.com.
Baca juga: Kala Lidah Penguasa Jadi Masalah, Pelajaran Berharga dari Partai ‘Kecoa’ di India
Klaim Kepuasan
Rapor itu juga diiringi dengan klaim spesifik mengenai berbagai kebijakannya. Pertama, Prabowo menegaskan swasembada pangan yang dilakukan pemerintah benar-benar nyata. Dia mengatakan Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dan tidak akan terguncang menghadapi ancaman krisis internasional.
“Periksa gudang semua. Kita siap ancaman di dunia, kita siap. Swasembada pangan kita menuju dan kita lebih kuat dari banyak negara lain, saudara-saudara,” ucapnya.
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi klaim pendukung rapor ‘oke’ Prabowo. Menurutnya, tidak menaikkan harga BBM subsidi menjadi salah satu prestasi pemerintah. “Karena Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Pertamina bagus mengelola energi kita, kita bisa menjaga BBM yang disubsidi masih kita tidak naikkan,” kata Prabowo.
Pemberian rapor untuk diri sendiri ini kemudian dibela Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso. Menurutnya, penilaian Prabowo bukan klaim sepihak.
Bagi Sugiat, nilai ‘oke’ sejalan dengan survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang mencatat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah mencapai 63 persen. Di sisi lain, sebanyak 30 persen responden menjawab tidak puas, lima persen sangat tidak puas, dan dua persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.
Melansir dari Tempo.co, survei ini dilakukan kepada 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Detik.com melaporkan, IPO juga menempatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebagai tiga menteri dengan kinerja paling baik.
Masalahnya, terdapat ketimpangan yang cukup menohok antara klaim dan realitas yang dialami masyarakat. Mulai dari pengangguran lulusan perguruan tinggi hingga kenaikan harga BBM non-subsidi masih menjadi persoalan serius.
Baca juga: Kasus Main Hakim di Bali: Bukan Barbarisme Warga, tapi Absennya Jaminan Rasa Aman dari Negara
Pengangguran dan BBM
Tak sulit menemukan kejanggalan dari klaim tersebut. Kegagalan pemerintahan Prabowo terlihat di berbagai aspek, dari ekonomi hingga demokrasi, baik yang terbaca di berita maupun yang dialami warga sehari-hari.
Sebelum masuk Istana Merdeka, pemerintahan Prabowo menjanjikan sembilan belas juta lapangan kerja. Belakangan, wacana itu dioper-oper seperti bola panas. Presiden Partai Buruh sekaligus Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal, pernah mengatakan sembilan belas juta lapangan kerja adalah janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bukan Prabowo.
Saya enggak mau tahu siapa yang melontarkan janji itu. Toh, ketika Gibran mengatakannya dengan enteng, Prabowo tidak membantah, begitu pula elit-elit yang mendukungnya diam saja. Lagipula, sekarang Prabowo dan Gibran masih berada di pemerintahan yang sama, bukan?
Sayangnya, janji itu belum juga terpenuhi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Mei 2026, terdapat 1.033.182 lulusan DIV, S1, S2, dan S3 yang menganggur.
Melansir tajuk rencana Harian Kompas, pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi terjadi karena industri padat modal yang mengadopsi teknologi belum banyak berkembang di Indonesia. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi tidak terserap pasar kerja, bahkan mereka yang sudah bekerja pun kerap tidak menggunakan kapasitas dan kompetensinya secara maksimal.
“Padahal, jika para sarjana bekerja sesuai dengan kapasitasnya, bukan tidak mungkin cita-cita Indonesia meraih perekonomian yang tinggi dan inklusif atau dirasakan semua pihak lebih cepat tercapai,” sebagaimana tertulis di Kompas.id edisi (10/8).
Tak cuma lapangan kerja yang belum memadai, Prabowo juga membanggakan “keberhasilannya” tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, masyarakat Indonesia tidak akan pernah lupa ketika harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 dalam semalam pada 9 Juni tanpa pengumuman.
Hingga kini, saya masih harus membuang waktu 30 hingga 45 menit di antrean yang mengular ketika mengisi BBM. Kenaikan Pertamax membuat banyak warga bermigrasi ke Pertalite atau BBM bersubsidi. Melansir BBC Indonesia, petugas SPBU di Kota Semarang menceritakan pengalaman serupa.
Antrean sudah panjang bahkan sejak pukul 06.00 WIB pada 11 Juni. Dia memperkirakan pengguna Pertamax naik hingga 50 persen di SPBU-nya. Salah satu alasan peralihan itu tentu untuk menekan biaya operasional.
Pengemudi ojek daring bernama Faruq, misalnya, tidak berani lagi mengeluarkan uang untuk mengisi Pertamax. “Dampaknya keras banget, yang tadinya ngisi Pertamax berani, sekarang sudah tidak berani,” kata Faruq kepada BBC Indonesia.
Kenaikan ini tidak hanya berpengaruh pada masyarakat kelas ekonomi atas. Banyak pengemudi ojek daring, kurir paket, hingga karyawan kelas menengah menggunakan Pertamax untuk menjaga kesehatan mesin kendaraan mereka.
Akibatnya, mereka yang tetap menggunakan Pertamax harus mengeluarkan biaya lebih besar. Sementara mereka yang beralih ke Pertalite harus ikut mengantre lebih lama dan lebih sering ke bengkel.
Sebenarnya Tidak Oke
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan Prabowo tidak berhak menilai pemerintahannya sendiri. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja rezim Prabowo seharusnya dilakukan oleh lembaga independen dan masyarakat.
Bhima kemudian merujuk pada survei bertajuk Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden yang dilakukan pada 5 hingga 19 Juli 2026 oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei itu mencatat approval rating pemerintahan Prabowo berada di angka 51,1 persen.
“Tapi ini mungkin sebagai respon approval rate-nya turun di level 51, sehingga dia membuat respon untuk membuat bangga diri sendiri terhadap kinerjanya gitu,” kata Bhima kepada Magdalene melalui aplikasi perpesanan, (11/8).
“Jadi kalau dia menampik tidak ada evaluasi, semuanya oke, ya berarti anti-kritik, tidak mau mendengar masukan berarti, kan gitu,” lanjutnya.
Dari sisi ekonomi, Bhima mempertanyakan kata ‘oke’ yang dipakai Prabowo untuk menggambarkan pemerintahannya. Pengangguran lulusan perguruan tinggi hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai angka 126 ribu menjadi contoh nyata penilaian Prabowo keliru.
Gelombang PHK itu, jelas Bhima, merupakan yang tertinggi sejak pandemi Covid-19. Dalam situasi seperti ini, pemimpin yang baik seharusnya mengakui kekurangan agar bisa dibenahi di kemudian hari. Masalahnya, pengakuan terhadap kekurangan itu tidak terucap dalam evaluasi Presiden terhadap pemerintahannya sendiri.
“‘Kami banyak kekurangan dan kami akan berbenah,’ Itu yang enggak terucap ya dari Presiden, sangat disayangkan. Jadi ya, sisi ekonomi enggak mencerminkan everything is ‘oke’,” tutup Bhima.
