Prabowo Klaim Berhasil Rampingkan BUMN, CELIOS: Sepihak, Tidak Bisa Diuji, dan Tidak Transparan

Foto: Laman resmi Kantor Staf Presiden

Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas jumlah BUMN dan mengusut direksi-direksi terdahulu. CELIOS melihat wacana ini diungkapkan secara sepihak tanpa transparansi publik yang memadai. 

Dalam pidato kenegaraan presiden di sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senayan, Jakarta Pusat, (14/8),  Prabowo mengaku baru mengetahui keberadaan 1074 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Sebelumnya ia kira hanya ada 300, paling banyak 400 BUMN.

Masalahnya, menurut Prabowo, banyak BUMN yang bekerja seenaknya. “Tidak bertanggung-jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” ungkapnya. 

Besarnya kuantitas BUMN, dia berujar, terjadi karena ada anak, cucu, bahkan cicit perusahaan. “Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif, rugi terus, lapornya untung, ngarang saja untungnya itu,” ucap Prabowo. 

Tidak bagusnya kinerja BUMN menimbulkan banyak masalah untuk negara. “Kita kena masalah, karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita, jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini,” lanjutnya. 

Baca juga: Yang Janggal dari Rapor ‘Oke’ yang Diberikan Prabowo pada Pemerintahannya Sendiri

Memangkas Jumlah BUMN 

Prabowo mengklaim pemangkasan BUMN sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dia bilang, pemerintah sudah menutup 290 BUMN. Namun, pekerjaan belum selesai. Pemerintah masih punya target yang harus dicapai hingga akhir tahun. 

“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki, paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” terangnya. 

Prabowo bilang, jika tercapai, penutupan BUMN akan jadi restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Setelah menutup 290 BUMN, ia mengklaim berhasil menghemat lebih dari Rp50 triliun. Penghematan itu dihitung dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, mobil, perjalanan dinas, serta pengeluaran lainnya. “Target kita 31 Desember harus menghemat Rp70 triliun lebih.”  

Dia pun mengapresiasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atas penutupan dan penghematan ini. “Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” lanjutnya. 

Masalahnya, menutup BUMN bukan kebijakan yang bebas konsekuensi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menjelaskan ada risiko ketenagakerjaan yang menunggu di balik penutupan ratusan BUMN. 

“Apakah penutupan BUMN ini tidak menyebabkan, misalnya pemutusan hubungan tenaga kerja dan ke mana tenaga kerja setelah BUMN kemudian ditutup?” ungkap Bhima kepada Magdalene melalui aplikasi perpesanan, (14/8). 

Baca juga: Asal Usul Istilah “Londo Ireng” yang Dipakai Prabowo dan Kenapa Itu Problematik?

Tidak Transparan 

Lagipula, menurut Bhima, klaim keberhasilan menutup BUMN tidak bisa diuji karena tidak transparan. Tidak ada cara untuk menguji kinerja BUMN sudah semakin bagus, jumlah perusahaan berkurang, sebab laporan konsolidasi Danantara belum dipublikasi hingga saat ini. 

Tergabung dalam Koalisi Danantara Monitor, Bhima mengatakan surat untuk membuka laporan keuangan sudah dikirim kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Danantara. Namun tak ada balasan yang didapat dari permintaan tersebut. 

“Jadi semua klaim-klaim ini adalah klaim sepihak yang datanya tidak bisa diuji, tidak bisa diverifikasi, sehingga klaim-klaim sepihak ini menurut saya, ini hanya sekadar membuat prestasi atau kinerja semu dari BUMN,” terang Bhima. 

Ia kemudian menjelaskan, sebenarnya sudah ada Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di bawah grup Danareksa yang berkoordinasi dengan Danantara. Perusahaan tersebut berguna untuk mengelola aset BUMN yang bermasalah. Pun demikian, sekali lagi, transparansi menjadi halangan. 

“Tapi karena enggak transparan sehingga aset yang produktif mana, yang bermasalah mana, semua direkap ke dalam aset Danantara. Nah itu juga jadi isu, yang kemudian membuat masyarakat akhirnya bertanya pada kinerja sebenarnya dari Danantara dalam mengelola aset BUMN,” ucapnya.  

Baca juga: Apa itu Kabinet Bayangan Usulan Rakyat?

Pengadilan Khusus

Selain memangkas jumlah BUMN, Prabowo juga berencana, membuat pengadilan khusus untuk mengusut direksi BUMN terdahulu. “Mungkin harus kita bentuk pengadilan Ad-hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” tambahnya. 

Pun demikian, ia juga mengiringi ide ini dengan pengampunan khusus kepada para direksi yang sadar dan mengakui kesalahannya. “Ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya,” tambah Prabowo. 

Kekhawatiran pengadilan khusus ini akan bernuansa politik dan penuh kompromi pun timbul. Bhima berkata, pengadilan khusus bisa dipakai untuk memaafkan pelaku korupsi di BUMN. Transaksi untuk membebaskan direksi dari jerat hukum. 

Sebenarnya, Bhima menjelaskan, sudah ada pengadilan untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi di BUMN. “Masukin saja kepada pengadilan-pengadilan yang sudah ada, existing, buat apa lagi ada pengadilan khusus BUMN?” tanyanya.