Pak Prabowo, ini Alasan Kenapa Satgas PHK Sia-sia
Satgas PHK bisa jadi bakal seperti pemadam kebakaran yang baru bekerja setelah terjadi kasus.
Presiden Prabowo Subianto mewacanakan untuk membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), saat menghadiri acara MayDay Fiesta, Monumen Nasional, Kamis (1/5). Namun, publik cemas Satgas PHK cuma akan jadi solusi jangka pendek yang tak menyentuh akar masalah.
Prabowo bilang, usulan ini datang dari Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. Negara, lanjutnya, tak akan tinggal diam melihat buruh diPHK seenaknya oleh perusahaan.
“Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja-pekerja kita di-PHK, seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu, negara akan turun tangan,” ujar Prabowo.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 3.325 orang tenaga kerja ter-PHK, pada Januari 2025. Kasus terbanyak terjadi di Daerah Khusus Jakarta yang memakan porsi 79,70 persen. Merespon gelombang PHK ini, pemerintah memang harus turun tangan. Namun, apakah Satgas PHK akan menjadi solusi yang tepat?
Baca juga: Saat Aksi Disambut Represi: Rangkuman Kekerasan Aparat di MayDay Jakarta
Apa itu Satgas PHK?
Satgas PHK bukan ide baru. Rencana pembentukannya pernah keluar dari mulut beberapa menteri sejak tahun lalu. Melansir dari Tempo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengutarakan pemerintah akan membuat Satgas untuk menangani PHK. Dia mengutip data dari Kementeriannya yang mencatat 63 ribu orang diPHK sejak awal 2024.
“Kami sudah angkat isu PHK itu ke kemenko untuk sama-sama nanti dibentuk Satgas. Ini baru usulan, ya,” ujar Yassierli pada November 2024.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membuat satgas untuk menangani PHK, saat ditanya wartawan terkait potensi gelombang PHK akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen. “Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK,” ucapnya pada 1 Desember 2024.
Merujuk situs BPJS Ketenagakerjaan, Satgas PHK akan beranggotakan perwakilan pemerintah pusat, serikat pekerja, pelaku industri, akademisi, serta BPJS Ketenagakerjaan. Satgas ini memiliki sejumlah tugas, di antaranya memfasilitasi program pelatihan ulang (reskilling), peningkatan keterampilan (upskilling), hingga penyaluran kerja lintas sektor. Satgas PHK juga akan jadi ruang dialog antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.
Karena itu, wacana pembentukan Satgas PHK terdengar seperti angin segar di tengah gelombang PHK yang sedang terjadi. Pun demikian, hanya beberapa Kilometer dari Monas, tempat Prabowo berpidato, muncul kekhawatiran bahwa Satuan Tugas ini tidak akan memiliki banyak arti untuk mengatasi PHK.
Baca juga: Janji Prabowo di Hari Buruh: Hapus ‘Outsourcing’ tapi Tetap Jaga Investor
Permisif terhadap PHK
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menyampaikan Satgas PHK bukan jawaban untuk gelombang PHK. Dia khawatir Satgas PHK akan seperti pemadam kebakaran yang baru bekerja setelah terjadi kasus.
“Ketika ada kasus PHK, dia akan bereaksi atau merespons. Bukan untuk memitigasi atau memastikan tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja,” ucapnya kepada Magdalene di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat, (1/5).
Satgas PHK, jelasnya, malah menunjukkan sikap permisif pemerintah bahwa PHK tak terelakkan akibat krisis ekonomi global maupun nasional. Dia menilai, satgas ini hanya akan bekerja untuk memulihkan hak ketika terjadi PHK, seperti ganti rugi, dan pemberian jaminan sosial. Sementara, pekerja yang terkena PHK tetap tak diberikan solusi untuk mendapat sumber mata pencaharian.
“Kalau pun harus di-PHK, maka pengganti pekerjaannya tuh apa. Jangan sampai hanya memberi charity atau sumbangan, tali asih yang sering terjadi saat penggusuran, jangan sampai itu diaplikasikan dalam Satgas PHK ini,” terangnya.
Alih-alih menunjukkan sikap permisif, Dewi mengatakan pemerintah bisa membuat satgas anti-PHK yang berposisi menolak terjadinya PHK. Satgas ciptaan pemerintah ini seharusnya memitigasi risiko dan memastikan tidak ada PHK lagi.
“Harusnya, satgas PHK itu indikator keberhasilannya itu 0 PHK setelah terbentuk,” tukasnya.
Di sisi lain, dia masih berharap untuk berdiskusi dengan kelompok buruh yang menghadiri MayDay Fiesta tentang Satgas PHK. Sebab menurutnya, wacana ini berpotensi mempolarisasi gerakan buruh dan memperlemah gerakan masyarakat.
