Pada 22 Juli 2026, saya membaca utas Yurizal Tri Chaerawan di Threads yang kemudian viral. Ia menulis bahwa ia sudah menunggu selama delapan jam di rumah sakit untuk mendapatkan ruang perawatan. Namun, karena menggunakan BPJS, ia memilih untuk tidak menyebut nama rumah sakit.
Saya mengenali kehati-hatian itu. Yurizal sedang sakit dan menunggu pertolongan. Namun, bahkan dalam keadaan sakit, ia masih merasa perlu menahan diri agar tidak terdengar marah: tidak memaki, tidak mengancam, apalagi mengajak orang lain menyerang rumah sakit. Seolah-olah status sebagai pasien BPJS membuatnya tidak cukup berhak untuk bicara lebih tegas.
Belum lama ini, saya membawa anak saya yang berusia 13 tahun berobat ke rumah sakit untuk pertama kalinya menggunakan BPJS. Di meja pendaftaran, saya refleks berkata, setengah bercanda, “Anakku BPJS Kelas Satu, ya. Sudah 13 tahun bayar iuran, baru kali ini dipakai.”
Saya ingin memastikan petugas tahu bahwa kami membayar iuran sendiri, bukan pasien yang datang meminta layanan gratis. Tanpa sadar, kelas kepesertaan, lamanya membayar, dan jarangnya menggunakan layanan saya jadikan semacam bukti bahwa anak saya pantas diperlakukan dengan baik.
Kalau Yurizal mengecilkan keluhannya, saya menunjukkan kelas kepesertaan dan riwayat pembayaran. Dalam bentuk berbeda, kami sama-sama sedang menyesuaikan cara berbicara dengan hierarki yang hidup dalam layanan kesehatan.
Hierarki itu mengajarkan pasien BPJS untuk berhitung sebelum mengeluh. Jangan terlalu keras, nanti dianggap tidak tahu diri. Jangan terlalu banyak bertanya, nanti dianggap merepotkan. Jangan terlihat marah, nanti disebut tidak bersyukur. Padahal orang sakit tidak sedang meminta kemurahan hati. Ia sedang menggunakan haknya untuk ditolong.
Baca juga: ‘Love-Hate Relationship’ dengan BPJS Kesehatan: Sebuah Curhatan Pasien
Keluhan yang dianggap tidak tahu diri
Dalam kasus Yurizal, kehati-hatian itu tetap tidak cukup melindunginya. Keluhannya justru ditanggapi dengan kejam oleh sejumlah akun tenaga kesehatan. Alih-alih melihat orang sakit yang sedang menunggu pertolongan, mereka membacanya sebagai pasien BPJS yang tidak tahu diri: orang miskin, tetapi masih berani mengeluh.
Ada dokter yang menyarankan Yurizal masuk triase merah agar cepat mendapat kamar, lengkap dengan ventilator dan bunyi monitor. Ini bisa BPJS, katanya. Keluhan orang sakit dibalas dengan gambaran kondisi gawat sebagai bahan olok-olok. Di titik itu, nir-empati bukan lagi sekadar kekasaran bahasa. Ia menjadi penggunaan pengetahuan medis untuk merendahkan pasien yang sedang bergantung pada pertolongan.
Kematian Yurizal seminggu kemudian membuat komentar-komentar itu terasa semakin kejam. Ia bukan pelanggan yang sedang mencari perhatian. Ia hanya orang sakit yang sedang mengatakan bahwa pertolongan yang sangat dibutuhkannya belum juga datang.
Kompas.com pada 5 Agustus 2026 memberitakan bahwa BPJS Kesehatan telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Yurizal dan menegaskan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang cepat, setara, dan tanpa diskriminasi. Sehari kemudian, detikNews melaporkan kecaman Wakil Ketua Komisi IX DPR terhadap komentar nir-empati sejumlah tenaga kesehatan, disertai desakan agar rumah sakit diperiksa dan pihak yang terlibat diberi tindakan tegas.
Dalam Complaint! (Duke University Press, 2021), penulis feminis dan akademisi independen Sara Ahmed menunjukkan bahwa keluhan dapat membuka cara kerja kekuasaan dalam sebuah institusi. Orang yang menyampaikan masalah justru dapat diperlakukan sebagai masalah.
Itulah yang dialami Yurizal. Alih-alih keterlambatan pelayanan yang dipersoalkan, perhatian justru diarahkan kepada dirinya: mengapa pasien BPJS berani mengeluh?
Cara pandang itu tidak lahir dari ruang kosong. Stigma bahwa pasien BPJS adalah pasien miskin, pasien “gratis”, atau beban rumah sakit masih tertanam kuat. Karena dianggap tidak membayar langsung di meja kasir, mereka seolah wajib lebih sabar, lebih diam, dan lebih bersyukur daripada pasien yang membayar tunai atau menggunakan asuransi swasta.
Padahal BPJS bukan layanan amal. Ia adalah skema jaminan kesehatan sosial. Ada iuran yang dibayar peserta, ada subsidi negara untuk peserta yang membutuhkan, dan ada hak atas pelayanan yang melekat pada setiap orang yang menggunakannya. Namun stigma sering kali bekerja lebih cepat daripada penjelasan sistem. Begitu seseorang datang sebagai pasien BPJS, ia dapat langsung dibayangkan sebagai orang yang harus tahu diri.
Di sinilah diskriminasi bekerja secara halus. Ia tidak selalu muncul sebagai penolakan terang-terangan. Ia bisa hadir dalam nada bicara, tatapan, komentar sinis, antrean yang terasa tidak jelas, informasi yang tidak diberikan dengan layak, atau perasaan bahwa pasien harus membuktikan dirinya pantas dilayani.
Bahkan sebelum ada yang merendahkan, pasien BPJS dan keluarganya sudah belajar menahan suara dan menyesuaikan cara bicara agar tidak dianggap merepotkan.
Baca juga: Kenapa Masih Banyak yang Takut Pemeriksaan Kesehatan Gratis?
BPJS bukan kemurahan hati
Saya tidak bermaksud merendahkan orang miskin ketika menegaskan bahwa anak saya peserta mandiri Kelas Satu. Namun, saya telah hidup cukup lama dalam sistem yang membuat kami merasa lebih aman ketika dapat menunjukkan bahwa kami bukan bagian dari kelompok yang paling mudah direndahkan.
Saya berusaha melindungi keluarga dari stigma, tetapi melakukannya dengan membedakan kami dari peserta yang iurannya dibayar pemerintah. Di situlah stigma bekerja. Ia bukan hanya membuat institusi membedakan pasien, tetapi juga mendorong sesama pasien menjauhkan diri dari identitas “miskin”. Padahal setiap pasien tetap berhak bertanya, mengeluh, memperoleh informasi, dan mendapatkan pelayanan yang layak—miskin atau tidak.
Pelayanan kesehatan bukan hanya soal prosedur, kamar, antrean, dan cara pembayaran. Di dalamnya ada relasi kuasa. Ketika tubuh sedang lemah dan hidup bergantung pada pertolongan orang lain, pasien tidak berada dalam posisi yang setara dengan mereka yang menguasai informasi, menentukan prioritas, dan memberi layanan.
Karena itu, empati bukan sekadar sopan santun. Ia bagian dari tanggung jawab merawat manusia.
Tentu, tenaga kesehatan juga bekerja dalam sistem yang berat: beban kerja tinggi, fasilitas terbatas, dan tekanan yang tidak kecil. Namun, persoalan struktural itu tidak dapat menjadi alasan untuk merendahkan pasien. Kelelahan sistem tidak boleh diterjemahkan menjadi penghinaan terhadap orang sakit.
Apalagi dalam relasi yang timpang antara pasien dan tenaga kesehatan, kata-kata tidak pernah sepenuhnya netral. Komentar yang bagi pemberinya terasa seperti candaan atau pelampiasan bisa menjadi bentuk kekerasan bagi pasien yang sedang takut, lemah, dan tidak punya banyak pilihan.
Baca juga: Pemutusan BPJS PBI dan Beban Tak Terlihat Perempuan ‘Caregiver’
Yurizal seharusnya tidak perlu menghaluskan keluhannya hanya karena menggunakan BPJS. Saya pun tidak perlu membawa riwayat pembayaran keluarga sebagai bukti bahwa kami pantas diperlakukan dengan baik. Ukuran sebuah sistem kesehatan bukanlah seberapa ramah ia kepada orang yang mampu membayar paling mahal, melainkan apakah orang yang paling sakit, paling cemas, dan paling bergantung pada pertolongan tetap diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat.
Pasien BPJS tidak sedang meminta belas kasihan. Ia sedang menggunakan haknya untuk ditolong. Dan ketika pertolongan itu belum datang, ia juga berhak mengatakannya tanpa harus takut dianggap tidak tahu diri.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
