Cadangan BBM Menipis di Tengah Konflik Dunia, Apa Skenario Terburuk buat Warga?

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengkritik pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kemampuan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia yang dinilai masih sangat terbatas. Menurut Askar, kondisi tersebut menunjukkan kerentanan Indonesia dalam menghadapi gejolak politik global yang berpotensi mengganggu pasokan energi.

Sebelumnya, Bahlil menanggapi memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang dikhawatirkan memicu kelangkaan minyak dunia. Melansir situs resmi pemerintah, Bahlil menyebut kapasitas penyimpanan BBM Indonesia saat ini hnaya mampu bertahan maksimal 25 hari.

“Saya sampaikan bahwa kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari, maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20 sampai 23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari,” katanya dikutip dari Setkab. Pemerintah mengaku masih memiliki keterbatasan kilang minyak untuk penyimpanan BBM.

Menurut Askar, kondisi tersebut tertinggal jauh dibandingkan sejumlah negara lain. Ia mencontohkan Jepang dan Korea Selatan yang memiliki cadangan minyak strategis hingga 200 hari. Perbedaan ini, kata dia, menunjukkan kesiapan Indonesia menghadapi potensi gangguan pasokan energi masih terbatas.

Baca juga: Apa Dampaknya Perang AS-Iran Buat Warga Lemah Ekonomi Indonesia?

Selat Hormuz dan Ancaman Gejolak Harga Minyak

Situasi konflik yang melibatkan Iran dinilai berpotensi menekan pasokan minyak dunia. Hal ini berkaitan dengan posisi strategis Selat Hormuz milik Iran, jalur pelayaran penting yang menjadi lalu lintas kapal tanker pengangkut minyak dunia. 

“Selat Hormuz itu sangat strategis. Sekitar dua puluh persen perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 70 sampai 80 persen menuju kawasan Asia,” katanya kepada Magdalene lewat pesansingkat (10/3).

Hingga (10/3), dilaporkan dua kapal tanker milik PT Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz.

Menurut Askar, jika konflik berlanjut dalam satu hingga tiga bulan ke depan, pemerintah perlu bersiap menghadapi skenario terburuk berupa gangguan pasokan minyak. Kondisi ini berpotensi mendorong harga minyak mentahdunia melampaui kisaran 120 dolar Amerika Serikat per barel.

“Kalau itu terjadi, harga-harga minyak akan naik tajam. Walaupun impor Indonesia dari negara Timur Tengah hanya 20 persen, kenaikan harga tetap akan memukul pasar global,” ujarnya.

Ia menambahkan dampak tersebut tetap akan dirasakan Indonesia. Selama ini pembelian minyak dilakukan melalui pasar regional seperti Singapura, yang harganya mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Pemerintah memang memiliki opsi mengalihkan pembelian minyak ke negara lain seperti Nigeria, Brasil, atau Amerika Serikat sebagaimana pernah disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Namunmenurut Askar, langkah tersebut tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat dan berpotensi meningkatkan biaya impor.

“Pengalihan impor ke negara lain tentu membuat biaya lebih mahal. Harganya bisa dua atau tiga kali lipat per barel dibanding kondisi normal,” katanya.

Menurut Askar, kenaikan harga minyak akan memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat minyak masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam aktivitas ekonomi nasional.

Ia menilai kondisi fiskal pemerintah saat ini juga menghadapi tekanan. Dalam dua bulan terakhir, defisit APBN disebut mengalami peningkatan. Skenario terburuk diperkirakan mencapai defisit hingga 3,6 persen.

“Kondisi itu akan sangat rentan. Ekonomi makro bisa goyah. Pemerintah harus mencari jalan keluar atas kondisi yang akan dihadapi. Karena ketika minyak naik, harga pangan juga akan ikut naik,” ujarnya.

Baca juga: Warga Bantu Warga: Komunitas Motor dan Mobil Nongkrong di SPBU Swasta karena “BBM Langka”

WNI Mulai Rasakan Dampaknya

Menipisnya stok BBM itu nyatanya berdampak pada warga, termasuk dengan meningkatnya harga bahan pangan dan biaya transportasi.

Emon, 37, warga Depok yang berjualan bakso bersama suaminya, mnegeluhkan harga daging sapi menjadi bahan utama dagangannya. Menurutnya, harga daging kini sudah menyentuh Rp.130 ribu per kilogram, padahal sebelumnya masih di bawah Rp.120 ribu.

“Sekarang daging sapi sudah Rp.130 ribu per kilogram. Daging yang bagus bahkan bisa sampai Rp.150 ribu. Buat kami pedadang bakso ini berat, karena bahan utama kami kan daging sapi,” katanya kepada Magdalene, (11/3). 

Ia menambahkan, kenaikan harga bahan baku membuat biaya produksi meningkat, sementara harga jual tidak mudah dinaikkan karena khawatir pelanggan berkurang.

Keluhan serupa juga datang dari Mutiara, 30, karyawan swasta yang bekerja di Jakarta Utara dan tinggal di Lenteng Agung. Ia mengaku biaya transportasi hariannya ikut naik dalam beberapa hari terakhir.

Untuk bernagkat kerja, Mutiara biasanya menggunakan kereta rel listrik lalu melanjutkan perjalanan dengan ojek online. Menurutnya, tarif perjalanan yang sebelumnya berkisar Rp.10 ribu hingga belasan ribu kini bisa mencapai Rp.20 Ribu

“Biasanya naik ojol dari Stasiun Kota ke daerah Pademangan itu sekitar Rp10 ribu sampai belasan ribu. Sekarang bisa sampai Rp20 ribu. Ini baru Selasa kemarin saya lihat naik,” katanya.

Ia menilai kenaikan ongkos transportasi tersebut cukup terasa bagi pekerja yang setiap hari harus melakukan perjalanan commuter dari wilayah penyangga ke pusat kota.

Baca juga: Bantuan ‘Antek Asing’, Penjarahan, hingga Pejabat Performatif: 8 Fakta Penting Banjir Sumatera

Rekomendasi Solusi

Sebagai langkah yang mungkin ditempuh, Askar menyebut pemerintah dapat melakukan relokasi fiskal dari sejumlah anggaran prioritas yang besar.

“Kita harus jujur ya anggaran jumbo itu ada di program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai 335 triliun. Anggaran yang 335 triliun itu bisa berkurang hingga 100 triliun bila MBG hanya difokuskan kepada merekayang membutuhkan. Sisanya bisa digeser untuk menutup subsidi BBM yang akan naik,” katanya.

Namun Askar pesimistis Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah tersebut. Menurut dia, opsi lain yang mungkin ditempuh pemerintah adalah menaikkan harga BBM.

“Tentu ini ongkos ekonominya akan sangat besar sekali. Masyarakat akan panik, harga-harga melambung, satu negara bisa keos kalau negara tidak melakukan opsi yang terbaik. Yang rugi lagi-lagi masyarakat,” tuturnya.