Budaya ABS dan ‘Yes-Man’ di Lingkaran Prabowo, Kualitas Kebijakan Dipertaruhkan

Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan setelah komentarnya soal pelemahan rupiah saat meresmikan Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur (16/5). Menanggapi nilai tukar dolar yang terus menguat, Prabowo bilang, “Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar.”

Pernyataan tersebut memicu kritik karena dinilai menunjukkan kecenderungan meremehkan dampak pelemahan ekonomi terhadap masyarakat luas. Namun, para pejabat yang hadir justru menyambutnya dengan tawa dan tepuk tangan meriah, seolah itu adalah sesuatu yang tepat.

Jajaran pembantu Prabowo di kabinet, yang diisi oleh figur cakap dan berpendidikan tinggi, nampak membenarkan pernyataan tersebut. Tidak ada koreksi yang mencoba meluruskan konteks ekonomi dari ucapan tersebut.

Momen itu lebih dari sekadar anekdot politik, tapi mencerminkan persoalan yang lebih serius: kosongnya sistem advis kebijakan di sekitar presiden. Ruang untuk menyampaikan fakta dan kritik secara jujur tampaknya semakin sempit.

Baca Juga: Maaf Tanpa Tanggung Jawab: Mengapa Rakyat Tak Lagi Percaya

Koalisi Gemuk, Minim Oposisi

Pemerintahan Prabowo dibentuk berdasarkan koalisi politik terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hampir seluruh partai di DPR berada dalam lingkar kekuasaan.

Partai oposisi yang tersisa dapat dihitung jari, itu pun juga tidak mengaku secara terang-terangan dan memilih menyebut diri sebagai “penyeimbang”.

Artinya secara kalkulasi politik, pemerintahan Prabowo tidak memiliki lawan yang berarti. Di sinilah masalahnya.

Berbagai studi kebijakan mengungkap, kualitas pengambilan keputusan kebijakan tidak ditentukan oleh besarnya dukungan politik, melainkan oleh ada atau tidaknya ruang perbedaan di dalam pemerintahan.

Kelompok yang terlalu solid dan homogen justru rentan menghasilkan keputusan yang buruk. Ini bukan karena anggotanya tidak cerdas, tetapi karena kritik dianggap akan mengganggu harmoni kelompok.

Ketika semua aktor politik berada dalam satu koalisi, “biaya” untuk berseberangan dengan presiden dianggap sangat tinggi, karena mempertaruhkan posisi, akses, dan masa depan politik.

Dalam kajian psikologi politik, sikap-sikap selalu mengiyakan ini disebut groupthink, yakni kondisi ketika menjaga keselarasan kelompok menjadi lebih penting daripada menyampaikan kebenaran.

Akibatnya, budaya yes-man (selalu berkata ya), ABS (asal bapak senang), atau manut (patuh) tanpa kritik pun tumbuh subur.

Pada akhirnya, banyak pejabat cenderung lebih memilih mengatakan hal yang ingin didengar atasan dibanding menyampaikan kondisi sebenarnya.

Pejabat Penyaring Informasi

Budaya yes-man tidak selalu bekerja secara terang-terangan. Sering kali ia hadir lewat penyaringan informasi.

Misalnya, laporan yang sampai kepada presiden dari para stafnya cenderung berisi kabar baik. Sementara informasi yang dianggap tidak nyaman diperlunak, ditunda atau bahkan tidak disampaikan sama sekali.

Tak heran, di banyak kesempatan, Presiden kerap mengklaim kondisi negara sedang baik-baik saja dan membuat kebijakan berdasarkan gambaran yang tidak utuh.

Padahal sebagai kepala negara tertinggi, presiden berhak (dan seharusnya) menerima gambaran penuh dan apa adanya, termasuk kritik dari media, akademisi, maupun evaluasi internal pemerintah sendiri.

Kegagalan pengambilan keputusan yang tepat menjadi pola berulang pada sejumlah program strategis. Misalnya kritik terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Garuda.

Presiden justru mengolok-olok mereka yang mempertanyakan program strategisnya dengan retorika defensif yang menutup ruang dialog.

Dinamika seperti ini ibarat bom waktu. Ketika pemerintah hanya mendengar suara yang menyenangkan, kebijakan berisiko semakin jauh dari realitas yang bakal menyengsarakan rakyatnya.

Baca Juga: #PeringatanDarurat: Koalisi Gemuk di Indonesia, Apa yang Harus Kita Lakukan?

Publik Butuh Keberanian Mengritik

Selama ini, pengawasan kekuasaan selalu berpusat pada oposisi dari luar, seperti partai oposisi, masyarakat sipil, atau pers. Semua itu penting. Namun, ada satu dimensi yang kerap luput, yakni keberanian berbicara dari mereka yang ada di dalam.

Pejabat yang berani menyampaikan fakta yang tidak menyenangkan, yang tidak menyaring laporan sebelum sampai ke meja presiden, adalah bagian penting dari sistem akuntabilitas demokrasi.

Budaya yes-man berbahaya justru karena ia terlihat sebagai kekompakan dan kesetiaan. Padahal, kesetiaan kepada presiden dan tanggung jawab kepada publik seharusnya tidak saling bertentangan, karena presiden sendiri adalah pelayan publik.

Filsuf Prancis Michel Foucault menyebut keberanian menyampaikan kebenaran kepada penguasa sebagai parrhesia. Bagi Foucault, ini bukan sekadar kebebasan berbicara, melainkan keberanian moral untuk mengatakan fakta apa adanya meski berisiko bagi diri sendiri.

Gagasan serupa juga muncul dalam pemikiran Aaron Wildavsky tentang speaking truth to power. Menurutnya, tugas utama penasihat kebijakan bukan menyenangkan pemimpin, tetapi memastikan pengambil keputusan memahami kenyataan yang sebenarnya.

Loyalitas pejabat publik seharusnya tidak diukur dari seberapa sering mereka mengiyakan atasan. Pejabat loyal adalah mereka yang berani menyampaikan fakta yang mungkin tidak nyaman, tetapi penting bagi kepentingan publik.

Seorang pejabat yang memiliki akses ke pengambil keputusan dan memilih untuk diam ketika ia tahu ada yang keliru, sebenarnya tidak sedang bersikap loyal.

Ketika pejabat memilih diam demi menjaga posisi politik, yang dikorbankan bukan hanya kualitas kebijakan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Agie Nugroho Soegiono, Dosen Departemen Administrasi Publik, Universitas Airlangga.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.