Foto: INKLUSI
Menghadiri konferensi perempuan internasional sering terdengar seperti agenda yang jauh dari keseharian, dengan ruang besar, 100 lebih sesi, ribuan peserta, jargon global, dan percakapan lintas negara yang kadang terasa terlalu luas untuk dibawa pulang. Namun, Women Deliver Conference 2026 di Naarm/Melbourne justru menunjukkan hal sebaliknya. Ruang seperti ini penting bukan semata karena ia berskala internasional, tetapi karena ia memaksa kita melihat bahwa persoalan perempuan hari ini tidak lagi bisa dibaca secara terpisah.
Konferensi yang berlangsung pada 27–30 April 2026 ini mempertemukan 6.123 peserta dari 189 negara. Dengan tema “Change Calls Us Here”, Women Deliver menjadi ruang bagi aktivis, organisasi akar rumput, pemimpin masyarakat adat, pembela hak kesehatan seksual dan reproduksi, aktivis iklim, hingga organisasi masyarakat sipil untuk berbagi strategi dan kegelisahan. Dalam konferensi Women Deliver ketujuh yang berlangsung selama empat hari penuh itu, saya hadir sebagai salah satu dari tiga perempuan yang mewakili mitra Program INKLUSI dari Indonesia.
Salah satu hal yang terasa kuat sejak awal adalah pilihan konferensi untuk menyebut Melbourne sebagai Naarm, nama yang digunakan oleh suku asli Australia Wurundjeri Woi Wurrung. Ini bukan sekadar gestur simbolik, melainkan pengingat bahwa gerakan perempuan tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme, masyarakat adat, tanah, dan kuasa atas sumber daya. Dalam banyak percakapan feminis populer, isu perempuan sering dikecilkan menjadi soal representasi: berapa banyak perempuan di panggung, di parlemen, di kantor, atau di layar.
Padahal, pertanyaannya jauh lebih mendasar: siapa yang punya kuasa atas tanah, tubuh, data, uang, pengetahuan, dan masa depan?
Dalam upacara pembukaan, Dr. Malika Khan, CEO Women Deliver, mengutip kalimat yang pertama kali dikenal luas lewat gerakan hak sipil Amerika: “No one is free until we are all free.” Bukan kutipan baru, tetapi bunyinya berbeda ketika diucapkan di tengah ratusan pemimpin perempuan dari berbagai belahan dunia, mulai dari Papua Barat sampai pedesaan Kenya dan komunitas adat Australia.
Kalimat itu terasa kuat karena mengingatkan bahwa perjalanan menuju kesetaraan masih panjang, terutama bagi perempuan yang pengalamannya begitu beragam. Kemajuan perempuan di satu tempat tidak otomatis mengangkat perempuan di belahan bumi lain. Dana untuk program kesetaraan gender justru semakin menyusut. Gerakan anti-hak dan anti-gender sedang bangkit. Dan di balik semua itu, jutaan perempuan, terutama di pedesaan dan komunitas marginal, masih berjuang untuk hal-hal yang paling mendasar.
Baca juga: #AkhiriDiskriminasi-LawanPatriarki: 10 Tuntutan Women’s March Jakarta 2024
Suara Indonesia di panggung global dan yang belum terdengar
Dalam sesi mengenai ekonomi perawatan di sektor pertanian, Tarida Gitaputri Butar Butar, aktivis muda yang bekerja dengan komunitas miskin di pesisir Jakarta, mengawali presentasinya dengan lagu “Kolam Susu”. Lagu Koes Plus yang berbicara tentang tanah dan laut Indonesia yang kaya itu diputar bukan sebagai nostalgia, melainkan sebagai paradoks.
Perubahan iklim telah merusak kualitas air dan ekosistem laut, dan perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling menanggung akibatnya. Mereka bergantung pada laut untuk menghidupi keluarga, tetapi sering kali paling sedikit memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaannya.
Ini bukan kisah yang asing. Di banyak wilayah Indonesia, perempuan di perdesaan menopang sistem pertanian sekaligus memikul tanggung jawab utama untuk pengasuhan anak dan pekerjaan perawatan lain yang tidak berbayar. Kerja keras ini sebagian besar tidak diakui, bahkan sering membatasi partisipasi mereka di pasar, koperasi, dan ruang pengambilan keputusan.
Sesi tentang ekonomi perawatan berbasis komunitas ini mendiskusikan berbagai model koperasi perempuan yang mengintegrasikan layanan pengasuhan anak agar perempuan dapat berpartisipasi lebih penuh secara ekonomi. Pendekatan yang sebenarnya pernah ada di Indonesia, tetapi pelan-pelan terlupakan.
Ada juga suara lain dari Indonesia yang muncul di konferensi, dengan nada yang lebih keras. Dalam Cultural Night, perempuan Papua Barat tampil di panggung kecil, menyampaikan tuntutan mereka lewat puisi dan lagu yang menyentuh. Sesi tentang kepemimpinan feminis masyarakat adat juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya menggeser relasi kuasa dari kelompok dominan, seperti donor, pemerintah, dan elite, kepada komunitas dan gerakan akar rumput, termasuk melalui pengakuan atas kedaulatan masyarakat adat atas tanah, budaya, pengetahuan, dan ekosistem mereka.
Sesi ini juga menekankan pentingnya partisipasi politik yang bermakna bagi perempuan adat, terutama karena kepemimpinan adat masih kerap didominasi laki-laki. Melalui testimoni Koreka Wenda, aktivis Papua Barat, sesi ini mengingatkan bahwa perubahan mendasar harus kembali berada di tangan masyarakat adat, termasuk perempuan adat, bukan dikendalikan pihak luar.
Bagi saya, pesan ini memperkuat pentingnya mendorong perempuan adat di wilayah dampingan agar memiliki posisi setara dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan kontrol atas sumber daya adat, terutama dalam konteks kebencanaan yang sering kali kembali didominasi perspektif laki-laki.
Baca juga: Perempuan di Garis Terdepan Isu Masa Depan: Konferensi Beijing +30
Kekerasan digital yang kita normalisasi, dan remaja yang tidak mau diam
Dua sesi lain yang mengesankan bagi saya adalah tentang kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi dan tentang suara remaja perempuan dalam pengambilan keputusan.
The Lotus Flower, didukung UN Women, memaparkan bagaimana kekerasan digital kini menyebar dengan kecepatan algoritmik: melalui komentar, deepfake, doxing, hingga pelecehan terorganisir di platform. Yang paling mengganggu bukan hanya skala ancamannya, tetapi bagaimana ia pelan-pelan dinormalisasi. Kita sudah terbiasa melihat kolom komentar berisi serangan seksual terhadap perempuan yang vocal, dan menganggap itu sebagai “risiko” menjadi perempuan di internet, padahal itu kekerasan.
PREVENT, koalisi global yang diluncurkan dalam konferensi ini, menghubungkan organisasi akar rumput di 12 negara untuk berbagi data dan mendorong perlindungan yang lebih kuat dari pemerintah dan platform teknologi. Indonesia belum ada di daftar itu, dan ini seharusnya menjadi pertanyaan bersama. Jika ruang digital semakin menentukan siapa yang bisa berbicara, bekerja, berorganisasi, dan memimpin, maka kekerasan digital tidak bisa lagi diperlakukan sebagai isu pinggiran.
Hal yang sama berlaku untuk remaja perempuan. Sesi pleno menegaskan bahwa mereka tidak homogen. Perempuan muda di kota besar punya kebutuhan yang sangat berbeda dari mereka yang tinggal di perdesaan, menghadapi ancaman perkawinan anak, atau memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi. Namun, ada satu pola yang sering sama: sistem masih merespons mereka sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek perubahan.
Adolescent Girls’ Manifesto yang dibacakan oleh sekelompok perempuan muda dalam konferensi ini menjadi pernyataan tegas bahwa suara mereka harus berada di pusat diskusi tentang kesetaraan gender. Bukan sekadar ornamen representasi dalam brosur program pemberdayaan, bukan pula simbol bahwa sebuah program terlihat “melibatkan anak muda”, tetapi sebagai pihak yang ikut menentukan agenda, keputusan, dan sumber daya.
Di Exhibition Hall, saya membaca satu pernyataan dari Global Greengrants Fund yang terus terngiang setelah pulang: “Gerakan tidak dibangun dalam sebuah momen—ia dirawat, tahun demi tahun, lintas generasi.”
Di era ketika segalanya dituntut cepat dan viral, kalimat itu menjadi pengingat penting. The Melbourne Declaration for Gender Equality yang diluncurkan dalam WD2026 adalah salah satu wujud kerja panjang tersebut. Deklarasi ini disusun bersama lebih dari 650 orang di berbagai penjuru dunia, didukung lebih dari 700 organisasi, dan menyerukan dunia di mana negara menghormati hak asasi manusia, gerakan feminis memiliki sumber daya untuk menuntut akuntabilitas, dan ekosistem kesetaraan gender menyelaraskan pengaruhnya secara nyata.
Baca juga: Menuntut Pertanggungjawaban Platform untuk Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual
Pulang dari Melbourne, saya merasa kembali diyakinkan bahwa pendekatan yang selama ini dipilih organisasi kami masih relevan. Pada saat yang sama, konferensi ini juga mengingatkan pentingnya terus melihat kebutuhan strategis perempuan perdesaan dan perempuan petani, termasuk di tengah perubahan iklim, kekerasan digital, beban kerja perawatan, dan ruang gerak masyarakat sipil yang tidak selalu semakin mudah.
Sebagaimana disampaikan di WD2026, peluncuran Deklarasi Melbourne hanyalah permulaan. Setelah konferensi, deklarasi perlu bergerak dari visi ke praktik: masuk ke dalam strategi kelembagaan, keputusan pendanaan, prioritas advokasi, dan kolaborasi lintas sektor. Konsultasi dan percakapan perlu terus dilanjutkan agar komitmen yang dibangun tidak berhenti di ruang konferensi.
Bagi saya, Women Deliver 2026 bukan hanya ruang belajar, tetapi juga ruang untuk mengukur kembali kerja gerakan. Perubahan menuju keadilan gender memang sedang berjalan, meski tidak secepat yang diharapkan. Justru karena itu, kerja bersama perlu terus diperkuat: memperluas jaringan, membangun kemitraan baru, dan menjaga agar gerakan perempuan tetap berakar pada pengalaman mereka yang paling terdampak. Kebebasan belum sepenuhnya tercapai, tetapi gerakan ini terus bergerak.
Dina Lumbantobing adalah Koordinator PERMAMPU, konsorsium organisasi masyarakat sipil di Sumatera yang berfokus pada pemberdayaan perempuan serta kesehatan seksual dan reproduksi. Melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia, INKLUSI, PERMAMPU mengadvokasi penghapusan perkawinan anak dan mendorong layanan terpadu pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, untuk mewujudkan norma sosial yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan dan kelompok marginal.
