Kita hidup di masa ketika berita datang dari berbagai penjuru. Ia muncul di Instagram Story, lewat video TikTok, utas X, pesan WhatsApp keluarga, notifikasi portal berita, sampai potongan konten yang direkomendasikan algoritma. Dalam beberapa menit, kita bisa berpindah dari video lucu, kabar politik, gosip selebritas, iklan sepatu, sampai tragedi kemanusiaan.
Masalahnya, banjir informasi ini tidak selalu membuat kita lebih tahu. Sering kali, malah sebaliknya. Kita merasa lelah, curiga, dan makin sulit membedakan mana berita, opini, promosi, propaganda, atau sekadar konten yang dirancang untuk memancing reaksi.
Di Indonesia, kebingungan ini tidak bisa dilepaskan dari lanskap media yang sejak lama terhubung dengan kekuasaan ekonomi dan politik. Akademisi Australia, Ross Tapsell, dalam Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital, menyebutnya sebagai “multi-oligarchy”: ketika pemilik modal besar tidak hanya menguasai televisi, tetapi juga membangun ekosistem digital yang terhubung dengan berbagai layanan lain. Berita, hiburan, transaksi, gim, perbankan, hingga layanan harian bisa berada dalam satu jejaring kepentingan.
Dalam situasi seperti ini, informasi tidak lagi hanya diproduksi untuk kepentingan publik. Ia juga menjadi bagian dari sistem yang mengumpulkan data, mempertahankan perhatian, dan mengarahkan perilaku pengguna. Kita merasa sedang memilih sendiri apa yang ingin dibaca, padahal pilihan itu sudah disaring oleh algoritma dan kepentingan platform.
Dulu, sebelum media sosial menjadi pusat perhatian, internet sempat menjanjikan ruang yang lebih mandiri. Blog dan platform warga seperti Kompasiana pernah memberi kesan bahwa siapa pun bisa memiliki “rumah” untuk menulis, berdebat, dan membangun narasi sendiri. Ada alamat yang jelas, arsip yang bisa dicari, dan hubungan yang lebih langsung antara penulis dan pembaca.
Namun perlahan, perhatian publik berpindah ke platform pihak ketiga. Kita tidak lagi selalu datang ke “rumah” media atau penulis. Kita menunggu konten lewat di beranda. Media pun mengikuti pola itu. Dari sinilah muncul fenomena yang sering disebut homeless media atau media tanpa rumah: entitas informasi yang hidup terutama di media sosial, tanpa selalu bergantung pada situs web sendiri.
Media seperti ini tumbuh karena memahami cara audiens muda mengonsumsi informasi. Laporan perusahaan konsultansi komunikasi Vero tentang homeless media dan Gen Z Indonesia menunjukkan bagaimana media sosial-native mampu menjangkau generasi muda lewat format visual, cepat, dan mudah dibagikan. Di Indonesia, akun-akun seperti Folkative atau USS Feed sering dianggap lebih dekat dengan bahasa audiens muda dibanding media arus utama yang kaku.
Baca juga: Ramai-ramai Bantah Pemerintah, ‘Homeless Media’ dan Perusahaan Pers: “Kami Bukan Mitra Negara”
Ketika berita menumpang di rumah platform
Kecepatan ini punya sisi positif. Isu yang dulu sulit menembus media besar kini bisa menyebar cepat. Gerakan seperti “Peringatan Darurat” pada 2024 menunjukkan bagaimana visual sederhana di media sosial bisa menggerakkan percakapan dan bahkan mobilisasi publik. Dalam beberapa kasus, homeless media membantu memperluas akses informasi dan mengangkat isu yang sebelumnya berada di pinggir.
Namun, di balik kegesitan itu, ada harga mahal yang harus dibayar: hilangnya kendali atas ruang sendiri. Karena hidup di platform orang lain, media-media ini bergantung pada algoritma yang tidak transparan. Agar tetap muncul di beranda, mereka didorong memproduksi konten yang cepat, ringkas, emosional, dan mudah dibagikan. Dalam logika ini, akurasi dan konteks sering kalah oleh kecepatan dan keterlibatan.
Di sinilah risiko misinformasi tumbuh. Ketika konten harus segera tayang, proses verifikasi bisa melemah. Ketika judul dan visual harus memancing reaksi, kompleksitas isu sering dipotong. Ketika media sosial menjadi sumber utama informasi publik, batas antara berita, opini, aktivisme, iklan, dan komunikasi pemerintah juga semakin kabur.
Risiko ini makin besar ketika kekuasaan mencoba masuk ke ruang yang dipercaya audiens muda. Jika media sosial-native yang menjadi rujukan jutaan orang mulai dirangkul sebagai saluran komunikasi pemerintah, publik perlu bertanya: apakah yang disampaikan masih informasi publik, atau sudah menjadi bagian dari strategi pencitraan dan propaganda?
Kekacauan ini bertambah rumit dengan kehadiran kecerdasan buatan atau AI. Di satu sisi, AI bisa membantu kerja redaksi: merangkum dokumen, menerjemahkan, mencari pola, atau mempercepat produksi konten. Namun di sisi lain, seperti dibahas dalam artikel D+C tentang lanskap media Indonesia dan AI, penggunaannya juga membawa tantangan etik, mulai dari akurasi, bias, transparansi, sampai ancaman terhadap kerja jurnalistik.
AI bisa membuat konten semakin banyak, tetapi tidak otomatis membuat informasi semakin bermakna. Ringkasan cepat dapat membantu pembaca memahami isu, tetapi juga bisa membuat orang berhenti membaca sumber asli. Artikel panjang diperas menjadi beberapa poin. Konteks hilang. Nuansa menguap. Yang tersisa adalah potongan informasi yang terasa cukup, padahal belum tentu memadai.
Akibatnya, kita tidak hanya menghadapi banjir berita, tetapi juga kelelahan mental. Banyak orang mulai menghindari berita bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu lelah. Fenomena news avoidance ini muncul ketika publik merasa berita terlalu negatif, terlalu banyak, terlalu membingungkan, atau terlalu sulit dipercaya.
Dalam kondisi seperti ini, menjadi audiens bukan lagi kegiatan pasif. Kita perlu menjadi navigator. Artinya, kita tidak cukup hanya bertanya, “Apa isi beritanya?” Kita juga perlu bertanya: siapa yang membuatnya, di platform mana ia beredar, siapa yang diuntungkan, apa yang tidak disebutkan, dan mengapa konten ini muncul di beranda kita sekarang?
Baca juga: ‘Media Capture’ di Era Prabowo: Ketika Redaksi Belajar Diam
Media arus utama tetap perlu memperbaiki diri agar tidak kehilangan kepercayaan publik. Homeless media perlu lebih serius memikirkan verifikasi dan akuntabilitas. Platform digital harus didesak lebih transparan tentang algoritma dan distribusi konten. Sementara kita sebagai audiens perlu membangun kebiasaan membaca yang lebih pelan, tidak langsung membagikan konten yang memancing emosi, dan mencari sumber pembanding sebelum percaya.
Kita mungkin tidak bisa keluar sepenuhnya dari labirin informasi ini. Namun kita bisa belajar mengenali dinding-dindingnya. Di tengah arus konten yang makin cepat, kemampuan untuk berhenti sebentar, meragukan dengan sehat, dan membaca lebih kritis mungkin menjadi bentuk literasi paling penting hari ini.
Valent Mustamin adalah endiri IDWRITERS. Saat ini bekerja penuh waktu sebagai konsultan komunikasi dan paruh waktu sebagai penyunting lepas.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
