Ramai-ramai Bantah Pemerintah, ‘Homeless Media’ dan Perusahaan Pers: “Kami Bukan Mitra Negara”
Polemik hubungan Indonesia New Media Forum (INMF) dan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mencuat setelah Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menyebut puluhan homeless media sebagai mitra pemerintah dalam distribusi informasi publik. Namun, hingga (8/5), sedikitnya 21 media justru membantah keterlibatan formal mereka dalam INMF maupun kerja sama resmi dengan pemerintah.
“Kami menyambut hangat teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia,” kata Qodari dalam pertemuan di Istana Negara.
Baca Juga: Kebebasan Pers dan Berekspresi Terancam Pasca-Pemilu 2024?
Beberapa media yang disebut antara lain Narasi, Menjadi Manusia, Bapak-Bapak ID, Big Alpha, Dagelan, Folkative, Indomusikgram, Indozone, USS Feed, Creativox, Pandemic Talks, GNFI, NKTSHI, Modestalk, Kok Bisa?, hingga Infipop.
Sejumlah media kemudian memberikan klarifikasi melalui media sosial masing-masing. Mayoritas menyatakan tidak mengetahui adanya kerja sama resmi dengan pemerintah maupun keterlibatan formal dalam INMF.
Narasi, misalnya, menyatakan tidak tergabung dalam INMF dan tetap beroperasi berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang diatur Dewan Pers. Sementara itu, Indomusikgram menegaskan keterlibatan mereka hanya sebatas berada dalam grup percakapan.
“Segala klaim yang menyebut Indomusikgram sebagai bagian dari kemitraan dengan Badan Komunikasi Pemerintah RI adalah keliru dan tidak berdasar,” tulis Indomusikgram melalui akun mereka pada 7 Mei.
INMF juga memberikan klarifikasi melalui akun media sosial yang baru dibuat. Mereka menyatakan tidak pernah memiliki komitmen maupun kesepakatan kerja sama dengan Bakom RI. Menurut INMF, forum tersebut lahir pada Juli 2025 atas inisiatif komunitas media baru yang ingin memperjuangkan ekosistem media yang independen, akurat, sehat, kredibel, dan transparan.
“Daftar media yang beredar di publik merupakan pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi. INMF masih dalam tahap penggodokan internal dan belum membuka pendaftaran secara formal,” tulis INMF.
Mengutip Detik, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhan juga membantah adanya kontrak maupun kerja sama resmi antara pemerintah dengan INMF atau media-media yang disebut sebagai anggota. Menurut Kurnia, dalam pertemuan antara INMF dan Qodari, forum tersebut menyerahkan dokumen bertajuk “New Media Forum 2026” yang memuat pemetaan pelaku media baru di Indonesia.
“Bakom menganggap new media sebagai mitra komunikasi sebagaimana halnya media konvensional. Mitra dalam pengertian media membutuhkan berita dan pemerintah perlu menyampaikan informasi ke masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Indeks Kebebasan Pers Indonesia Turun, Alarm Bahaya buat Demokrasi
AJI Soroti Ancaman Independensi Media
Di tengah polemik tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyoroti potensi bahaya apabila homeless media berubah fungsi menjadi corong pemerintah atau buzzer. Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana menilai homeless media memiliki pengaruh besar karena kedekatannya dengan audiens dan gaya penyampaian konten yang menarik.
“Jika kemudian mereka jadi humas pemerintah atau buzzer, mereka seperti memperdaya netizen. Lain halnya kalau dari awal mereka konten-konten buzzer ya,” ujarnya kepada Magdalene melalui pesan singkat pada 8 Mei.
Bayu menjelaskan, homeless media terbagi dalam dua jenis, yakni media yang memproduksi karya jurnalistik dan media berbasis konten non-jurnalistik. Menurutnya, media yang menghasilkan karya jurnalistik tetap wajib mematuhi kode etik jurnalistik.
Pandangan serupa disampaikan Sekretaris Jenderal AJI Jakarta Fidelis Satriastanti. Ia menilai independensi menjadi hal krusial bagi homeless media, terutama di tengah maraknya misinformasi dan disinformasi.
“Menjadi independen cukup krusial dalam homeless media terutama dengan rentannya misinformasi dan disinformasi kepada publik. Independensi justru memberikan nilai lebih bagi homeless media dalam meningkatkan branding mereka kepada target audiens mereka karena informasi yang diberikan terpercaya dan valid,” ujarnya kepada Magdalene pada 8 Mei.
Fidelis menilai praktik pengaturan informasi oleh pemerintah berbahaya bagi independensi media. Menurutnya, ketika pemerintah mulai mengatur informasi atau berita yang diterbitkan, kondisi tersebut dapat mengarah pada praktik propaganda.
Baca Juga: Hari Pers Dirayakan, tapi Jurnalisnya Rentan dan Diupah Rendah
“Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar, jadi ini menurut saya menjadi preseden yang berbahaya kalau informasi dan berita pesanan masih tetap berlangsung,” katanya.
Jejak digital menunjukkan Indonesia New Media Forum (INMF) telah beberapa kali bertemu dengan pejabat pemerintah. Pada 6 Februari, INMF bertemu Menteri Ketenagakerjaan. Selanjutnya, forum tersebut bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 Maret dan Menteri Koordinator Bidang Pangan pada 14 April.
Pertemuan terbaru berlangsung pada 5 Mei bersama Kepala Bakom RI Muhammad Qodari. Pertemuan tersebut kemudian memicu polemik setelah sejumlah media membantah keterlibatan formal mereka dalam INMF maupun kemitraan dengan pemerintah.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
