Dalam satu foto, ada anak kecil yang harus ditinggal saat ibunya pergi kontrol rutin. Dalam foto lain, ada uang yang dihitung berulang kali sebelum seseorang memutuskan jadi atau tidak untuk mengikuti sesi konseling. Ada tangkapan layar aplikasi konseling daring yang dibuka dengan ragu, ruang tunggu layanan kesehatan yang penuh, obat yang belum tentu cocok, dan jalan berbatu yang harus ditempuh belasan kilometer untuk mencapai psikiater terdekat.
Sekilas, semuanya tampak seperti potongan-potongan keseharian yang biasa. Tetapi ketika diletakkan berdampingan, foto-foto itu bercerita tentang sesuatu yang jauh lebih besar: bagi banyak perempuan, mencari pertolongan untuk kesehatan jiwa saja sudah menjadi beban.
Gambaran itu muncul dalam studi photovoice yang dilakukan tim Fakultas Psikologi Universitas YARSI pada Maret hingga Mei 2025 di Medan, Jakarta, Banjarmasin, Bali, dan Kupang. Penelitian ini merupakan bagian dari kolaborasi Indonesia–Australia yang didukung program KONEKSI. Melalui metode ini, peserta diminta memotret dan memaknai pengalaman mereka saat mengakses layanan kesehatan jiwa, lalu mendiskusikannya bersama dalam kelompok. Hasilnya melampaui statistic, bagaimana di balik istilah “akses layanan”, ada negosiasi yang rumit: waktu yang harus dicuri, izin yang harus diperoleh, biaya yang harus dipikirkan, serta keberanian yang belum tentu disambut dengan aman.
Di situlah persoalannya. Selama ini, akses sering dipahami secara sempit sebagai soal ada atau tidak adanya fasilitas. Padahal akses juga menyangkut hal yang jauh lebih mendasar: apakah seseorang cukup aman untuk bercerita, cukup dihargai untuk didengar, dan cukup dipahami untuk bertahan dalam proses pemulihan. Bagi banyak perempuan, pertanyaan-pertanyaan ini menentukan segalanya.
Padahal kebutuhan akan layanan kesehatan jiwa terus membesar. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat 3,3 juta penduduk usia di atas 15 tahun mengalami depresi, dengan prevalensi lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri juga mencatat ratusan kasus bunuh diri dalam delapan bulan pertama 2024, dengan depresi sebagai salah satu motif utama. Namun Profil Kesehatan Masyarakat 2023 menunjukkan hanya sebagian kecil yang mendapatkan pengobatan. Artinya, jutaan orang hidup dengan beban gangguan jiwa tanpa pertolongan yang memadai.
Di satu sisi, memang ada perkembangan yang patut dicatat. Fasilitas layanan bertambah, aplikasi konseling bermunculan, percakapan tentang kesehatan jiwa makin sering hadir di ruang publik maupun privat, dan semakin banyak anak muda yang tidak lagi terlalu sungkan mengakui kecemasan atau gangguan yang mereka alami. Praktik memasung orang dengan gangguan jiwa juga dilaporkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kelompok-kelompok sebaya tumbuh, terutama di kota-kota besar, menawarkan dukungan yang sebelumnya sulit ditemukan.
Namun perkembangan ini belum otomatis menjawab kebutuhan yang nyata, baik dari segi jumlah maupun keragaman pengalaman penggunanya. Terutama bagi perempuan, stigma sosial dan desain layanan yang belum responsif masih menjadi tembok yang tinggi. Tak sedikit yang mundur bahkan sebelum sempat mencoba. Masalahnya bukan semata soal kurangnya literasi atau keberanian individual. Masalahnya adalah sistem yang masih dibangun dengan asumsi bahwa semua orang datang ke layanan dari titik berangkat yang sama.
Baca Juga: Alasan Psikolog Sarankan Anda Berhenti Gunakan Label “Orang Gila”
Ketika akses tidak pernah netral
Pada perempuan, persoalan ini menjadi lebih rumit karena pengalaman mereka tidak pernah tunggal. Banyak perempuan hidup di bawah tekanan untuk menjaga nama baik keluarga, memenuhi harapan moral, merawat anak, mengelola rumah tangga, menjaga relasi, dan tetap tampak “baik-baik saja”. Di balik itu, ada pula pengalaman yang sering tersembunyi: kekerasan masa kecil, perlakuan diskriminatif sejak dari rumah, relasi yang timpang, hingga kekerasan seksual. Semua ini memengaruhi kesehatan jiwa, tetapi tidak selalu dikenali atau ditangani dengan baik oleh sistem layanan.
Karena itu, akses layanan kesehatan jiwa yang sensitif gender penting bukan karena perempuan dianggap lebih lemah, melainkan karena realitas hidup mereka memang berbeda. Ketika sistem layanan hanya berfokus pada jam operasional, rujukan berlapis, antrean panjang, atau prosedur administratif yang melelahkan, layanan yang tampak netral justru menghasilkan ketimpangan. Seorang ibu harus memikirkan siapa yang akan menjaga anaknya saat ia kontrol ke psikiater. Perempuan pekerja harus menyembunyikan jadwal konseling agar tidak dicurigai atasan. Ada yang harus menempuh perjalanan jauh karena di wilayahnya tidak ada tenaga profesional yang memadai. Ada pula yang sudah kelelahan bahkan sebelum bertemu tenaga kesehatan, karena harus bernegosiasi dengan izin pasangan, ongkos perjalanan, dan waktu yang bukan sepenuhnya milik mereka sendiri.
Pengalaman perempuan juga dibentuk oleh lapisan identitas lain: kelas sosial, suku, agama, kondisi disabilitas, lokasi tinggal, dan situasi ekonomi. Perempuan miskin, perempuan difabel, atau perempuan yang hidup dalam lingkungan keluarga yang ketat sering menghadapi hambatan berlapis. Dalam banyak kasus, mencari pertolongan bukan sekadar soal mau atau tidak mau, tetapi soal apakah mereka punya biaya, punya waktu, diizinkan, dan merasa aman untuk melangkah. Tak sedikit yang akhirnya berhenti di langkah pertama.
Dalam banyak kisah perempuan yang berupaya berobat, hambatan pertama bukan karena fasilitas sama sekali tidak tersedia, melainkan karena pengalaman awal yang menjengkelkan, melelahkan, atau menghakimi. Tetapi pengalaman seperti ini kerap dibingkai sekadar sebagai persoalan literasi kesehatan jiwa. Seolah-olah masalahnya ada pada perempuan yang belum cukup paham, bukan pada sistem yang belum cukup ramah. Padahal justru di sanalah letak persoalannya: ketika layanan gagal membuat perempuan merasa aman dan dihormati, maka yang gagal bukan pengguna, melainkan desain sistem itu sendiri.
Waktu juga menjadi isu yang sangat penting. Bagi banyak perempuan, waktu jarang benar-benar menjadi milik mereka sendiri. Ia terpecah oleh kerja perawatan yang tidak dibayar dan tuntutan relasi sehari-hari. Ketika kebijakan mengandaikan bahwa siapa pun bisa datang dengan mudah ke fasilitas layanan, menunggu antrean berjam-jam, memperpanjang rujukan, atau bolak-balik mengurus administrasi, kebijakan itu sedang berbicara dari posisi yang bias. Ia mengabaikan fakta bahwa bagi banyak perempuan, mencari bantuan berarti harus terlebih dahulu menyelesaikan urusan orang lain.
Sistem rujukan BPJS yang berjenjang, antrean panjang, keharusan memperpanjang rujukan, dan ketidakpastian ketersediaan obat membuat proses pemulihan terasa melelahkan bahkan sebelum dimulai. Banyak perempuan berhenti bukan karena tidak membutuhkan pertolongan, melainkan karena tak sanggup menghadapi kerumitan prosedur dan kehilangan waktu yang mereka perlukan untuk merawat keluarga. Layanan daring memang menawarkan kemungkinan, terutama bagi ibu dengan anak kecil dan perempuan difabel. Namun kualitas interaksi yang terbatas, respons yang lambat, tindak lanjut yang minim, biaya yang tidak selalu transparan, serta kendala teknis dan akses internet menunjukkan bahwa digitalisasi belum otomatis menghadirkan keadilan akses. Dalam situasi distribusi tenaga profesional yang masih timpang, layanan digital seharusnya menjadi jembatan, bukan sekadar etalase.
Baca Juga: Ruang (Ny)aman Soroti Gangguan Kesehatan Mental Perempuan
Yang juga perlu dipahami, hak atas layanan kesehatan jiwa yang manusiawi tidak hanya terancam oleh prosedur yang berbelit, tetapi juga oleh stigma yang terlembagakan. Stigma bukan sekadar komentar menyakitkan dari orang sekitar. Ia bekerja lebih halus, melalui relasi sosial, ekspektasi moral, dan praktik layanan yang membuat perempuan merasa sakitnya harus disembunyikan. Selama perempuan masih takut dihakimi ketika mencari bantuan, selama mereka harus menjelaskan diri berkali-kali agar dianggap layak ditolong, selama mereka harus memilih antara merawat diri dan memenuhi tuntutan sosial, maka layanan kesehatan jiwa belum benar-benar hadir untuk mereka.
Kesehatan jiwa tidak bisa terus diperlakukan sebagai urusan privat yang harus ditanggung perempuan sendirian. Ia adalah tanggung jawab bersama, dan negara harus memikul peran utama dalam memastikan perawatannya berlangsung secara manusiawi dan bebas diskriminasi. Kemajuan layanan tidak bisa diukur hanya dari banyaknya fasilitas, aplikasi, atau kampanye yang tersedia. Ukurannya adalah seberapa sedikit perempuan yang berhenti di pintu pertama, seberapa banyak yang bisa bertahan dalam proses pemulihan, dan seberapa jauh sistem bersedia menyesuaikan diri dengan realitas hidup mereka.
Selama layanan kesehatan jiwa masih membuat perempuan harus menyembunyikan sakitnya, kelelahan oleh prosedur, atau takut dihakimi, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya kesadaran individu. Yang lebih mendesak adalah tata kelola, desain layanan, dan arah kebijakan yang mengaturnya. Sebab bagi banyak perempuan, persoalannya bukan tidak mau mencari pertolongan. Persoalannya adalah: apakah sistem kita sungguh siap menyambut mereka dengan adil.
Dilfa Juniar adalah dosen dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas YARSI
