‘No Kings Protest’: Jutaan Warga AS Turun ke Jalan, Bisakah Menginspirasi Indonesia?
Foto oleh Grant Baldwin / Getty Images
Di tengah ketegangan politik yang meningkat, gelombang demonstrasi bertajuk “No Kings” mencatat mobilisasi besar dalam sejarah modern Amerika Serikat. Mengutip The Guardian, lebih dari 8 juta orang turun ke jalan pada Sabtu (28/3) untuk memprotes pemerintahan Presiden Donald Trump. Aksi ini berlangsung di lebih dari 3.300 titik di seluruh AS dan meluas ke sejumlah negara lain.
Partisipasi massa tidak hanya datang dari kelompok aktivis, tetapi juga keluarga dan pelajar yang ikut turun ke jalan. Britt Jacovich dari MoveOn menyebut mobilisasi ini sebagai yang terbesar dalam satu hari sepanjang sejarah AS. Dalam liputan Fox Local Washington DC, seorang siswi sekolah menengah menyuarakan kegelisahannya di tengah kerumunan.
“Saya tidak ingin hidup di negara di mana presiden kita adalah seorang kriminal. Aku tidak mau tumbuh besar di lingkungan seperti ini. Banyak temanku adalah imigran, dan mereka adalah bagian dari negara ini. Jadi, kalau kamu mau merebutnya dari kami, silakan saja melawan kami,” serunya ke arah kamera.
Baca Juga: Demonstrasi Berujung Mimpi Buruk: Cerita Rian, Remaja Korban Kekerasan Aparat
Melampaui Wilayah dan Identitas Politik
Demonstrasi “No Kings” memperlihatkan keterlibatan lintas kelas sosial, generasi, dan afiliasi politik. Protes tidak hanya terjadi di kota besar yang dikenal progresif, tetapi juga menjangkau wilayah konservatif dan battleground states. Laporan The Guardian mencatat hampir separuh aksi berlangsung di wilayah yang selama ini identik dengan Partai Republik.
Leah Greenberg, salah satu pendiri Indivisible, menyebut dua pertiga peserta yang melakukan RSVP berasal dari luar pusat kota besar. Partisipasi tersebut mencakup daerah yang dikuasai Partai Republik serta wilayah penentu suara nasional. Hal ini menandai perluasan basis gerakan hingga ke akar rumput yang sebelumnya jarang terlihat dalam mobilisasi skala besar.
Konteks politik turut membentuk intensitas protes yang terjadi. Dalam tulisannya di Jacobin, Ben Burgis dari Rutgers University menjelaskan sejak kembali menjabat pada Januari, pemerintahan Trump mengambil langkah yang dinilai melampaui batas hukum dalam kerangka demokrasi konstitusional. Sejumlah kebijakan mencakup upaya menghapus kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir serta penangkapan warga yang terlibat dalam protes atau menulis opini.
Situasi semakin memanas ketika pemerintah mengerahkan agen federal ke berbagai kota dan memperluas operasi melalui Immigration and Customs Enforcement (ICE). Kebijakan ini diikuti penangkapan dan deportasi terhadap imigran yang dinilai represif oleh sebagian warga. Keputusan terkait kebijakan luar negeri, termasuk invasi militer ke Iran, turut memperbesar gelombang kritik publik.
Demonstrasi ini tidak berangkat dari satu isu tunggal, melainkan memuat beragam tuntutan. Sejumlah peserta mengkritik anggota Kongres dengan seruan “lakukan tugasmu”, sementara kelompok lain menyoroti kebijakan imigrasi, isu Palestina, hingga kebijakan lingkungan dan hak kelompok queer. Ragam tuntutan ini menunjukkan spektrum keresahan publik yang luas.
Dalam wawancara dengan TIME, seorang veteran perang bernama Ken Wyben menyatakan kekecewaannya terhadap Trump yang ia nilai sebagai “presiden yang tidak terkendali”. Di sisi lain, peserta muda seperti Natalia dan Sailor, 21 hadir untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan perbatasan.
“Berada di sini, dan melihat mayoritas orang dari generasi yang lebih tua benar-benar membakar semangat saya.”
Sementara itu, seorang imigran bernama Beatrice Moritz menyampaikan alasan partisipasinya.
“Cara orang diperlakukan sekarang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika.”
Ia juga menyoroti rancangan undang-undang SAVE Act yang tengah dipertimbangkan di Kongres karena dinilai berpotensi membatasi hak memilih.
Baca Juga: Kartu Pers Tak Lagi Cukup Melindungi: Intimidasi Jurnalis dalam Aksi Massa
Sejarah, Strategi, dan Relevansinya bagi Indonesia
Nama “No Kings” merujuk pada sejarah berdirinya Amerika Serikat yang menolak sistem monarki. Sebelum merdeka, wilayah tersebut merupakan koloni Inggris di bawah kekuasaan Raja George III. Ketidakpuasan terhadap pajak tanpa representasi mendorong Perang Kemerdekaan dan melahirkan sistem pemerintahan yang menolak konsentrasi kekuasaan pada satu individu.
Melalui situs resminya, penyelenggara menegaskan prinsip dasar gerakan ini berangkat dari gagasan negara sebagai milik warga, bukan raja atau tiran. Gerakan ini mulai dikenal luas sejak pertengahan 2025 dengan mobilisasi jutaan orang di ribuan lokasi, lalu terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada Maret 2026 dengan partisipasi sekitar 8 juta orang.
Pengorganisasian dilakukan oleh koalisi seperti 50501 Movement, Indivisible, dan MoveOn melalui strategi desentralisasi. Ribuan aksi kecil digelar di berbagai wilayah, termasuk daerah pedesaan dan konservatif, untuk memperluas partisipasi warga. Pendekatan ini dilengkapi dengan panduan hak konstitusional, pelatihan keamanan aksi, serta strategi komunikasi publik.
Dalam wawancara dengan TIME, Sarah Parker dari Voices of Florida menyebut pelatihan deeskalasi menjadi bagian penting dalam menjaga aksi tetap damai. Selain itu, gerakan ini menyediakan pelatihan media dan panduan pengorganisasian komunitas untuk memperkuat jangkauan informasi hingga tingkat global.
Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, sejumlah insiden tetap terjadi. BBC melaporkan penangkapan di Los Angeles setelah bentrokan dengan aparat federal. Di Dallas, Reuters mencatat penangkapan akibat konflik antara peserta aksi dan kelompok kontra-protes.
Terlepas dari gesekan tersebut, gerakan ini terus berlanjut melalui pertemuan komunitas lokal yang dijadwalkan antara 29 Maret hingga 12 April. Penyelenggara juga merencanakan aksi lanjutan pada peringatan Hari Buruh Internasional di bulan Mei sebagai bagian dari konsolidasi jangka panjang.
Dalam konteks yang lebih luas, skala partisipasi dalam aksi “No Kings” menunjukkan mobilisasi publik lintas wilayah dan generasi masih menjadi instrumen penting dalam demokrasi modern. Strategi desentralisasi, penguatan komunitas lokal, serta edukasi hak warga menjadi faktor yang memperluas partisipasi hingga ke luar pusat kota.
Di Indonesia, dinamika ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai terlihat dalam sejumlah isu kebijakan, termasuk ekonomi, penegakan hukum, dan ruang kebebasan sipil. Sejumlah aksi massa oleh mahasiswa, buruh, dan kelompok masyarakat sipil masih muncul secara sporadis dengan isu yang terfragmentasi dan belum terkonsolidasi secara nasional.
Berbeda dengan “No Kings” yang menggabungkan berbagai isu dalam satu payung gerakan, aksi di Indonesia cenderung berjalan sektoral dan berjangka pendek. Kondisi ini membuat mobilisasi sulit berkembang menjadi gerakan luas lintas kelompok dan wilayah.
Pengalaman “No Kings” memperlihatkan pola pengorganisasian yang terstruktur, kesinambungan aksi, serta penguatan kapasitas warga melalui edukasi dan jaringan komunitas. Dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut menjadi rujukan untuk membaca bagaimana aksi kolektif dapat berkembang lebih luas di tengah dinamika ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah.
