Cara Bertahan Hidup Paling Ekstrem di Jakarta: Andalkan ‘Paylater’ sampai Dosen Jadi ‘Driver’ Ojol
Per Juni 2026, tagihan paylater Tara, seorang pekerja lepas, membengkak dari Rp5 juta ke Rp8 juta. Ia menggunakan metode pembayaran tersebut untuk mengatur cash flow transportasi—memprioritaskan ojek online, makan, dan belanja bulanan. Kenaikan yang signifikan ini sempat membuat Tara bingung membayar tagihan.
“Aku sempat ngehubungin teman yang (hidupnya) lumayan sejahtera untuk dipinjemin uang, tapi dia juga enggak bisa bantu untuk saat ini,” ceritanya.
Per bulan, penghasilan Tara berkisar belasan juta. Sementara pengeluarannya mencapai Rp13,5 juta. Nominal yang hampir mencapai penghasilan ideal pekerja single di Jakarta, yakni Rp15 juta, menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.
Dalam wawancaranya bersama Kompas.id, Bhima mengungkapkan, hitungan gaji tersebut berkaitan dengan kelayakan biaya hidup. Sebab, realitasnya, banyak pekerja di Jakarta yang tidak dapat memenuhi standar hidup layak, karena upah minimum yang begitu rendah dan tingginya kebutuhan hidup.
Selain membayar tagihan paylater untuk kebutuhan harian, Tara juga mengeluarkan Rp2,3 juta untuk sewa kos, listrik, iuran BPJS Kesehatan, dan biaya internet di rumah orang tua.
Seiring bertambahnya usia, keperluan Tara pun meningkat. Ia perlu mengonsumsi delapan jenis vitamin, dan berolahraga di gym untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Belum lagi biaya hidup hewan peliharaan, karena sejak didiagnosis masalah kesehatan mental, psikiater menyarankannya mengadopsi anabul untuk membantu berfungsi sehari-hari.
Jika ditotal, Tara menghabiskan Rp3,1 juta untuk ketiga hal tersebut. Rinciannya Rp1,8 juta untuk gym, Rp800 ribu untuk vitamin, dan Rp500 ribu untuk makanan anabul. Dengan biaya hidup sebesar itu dan penghasilan yang tak sebanding, Tara mengaku keberatan.
“Sebenarnya butuh Rp20 juta sih untuk hidup layak in this economy,” ucapnya.
Baca Juga: Perempuan Kelas Menengah Kota: Dianggap Kaya Negara, tapi Buat Bertahan Hidup Saja Sulit
Tantangan Menghidupi Diri Sendiri di Jakarta
Dalam survei biaya hidup oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, biaya hidup rumah tangga di Jakarta per bulan mencapai Rp14,88 juta. Angka ini tak sebanding dengan Upah Minimum Regional senilai Rp5,7 juta. Ditambah survei tersebut merujuk pada pengeluaran komunal sebuah keluarga, beranggotakan dua sampai 10 orang, dengan minimal satu orang yang bekerja.
Kenyataannya, di ranah domestik, angka tersebut mencekik pemenuhan kebutuhan. Terutama di bawah ketidakpastian ekonomi global, menciptakan ketidakpastian pendapatan. Salah satunya bagi Nina, 34, ibu tunggal di Jakarta Selatan, yang bekerja sebagai pekerja lepas di bidang strategi kreatif.
Baginya, perlu pendapatan sekitar Rp20 juta per bulan untuk hidup nyaman dengan anak. Namun, realitasnya, pendapatan Nina tak menentu. Ia bisa menghasilkan Rp10-20 juta per bulan, atau Rp1,5 juta sampai Rp6 juta per proyek.
“Nggak sedikit yang meminta saya bekerja dengan scoop lebih besar, tapi bayarannya nggak sebanding. Jumlah project juga nggak seberapa karena brand lagi ngurangin budget,” cerita Nina.
Di tengah ketidakpastian, kebutuhan biaya hidup Nina konstan. Per bulan, keperluan Nina dan anak sekitar Rp10-15 juta. Nominal itu mencakup sewa kos—termasuk listrik, laundry, internet, dan air—biaya sekolah anak, jasa antar jemput anak ke sekolah, dan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Kemudian uang makan, bensin dan perawatan motor, keanggotaan gym, layanan streaming, serta bulanan untuk orang tua.
Demi menyambung hidup, Nina berjualan roti, kue, dan minuman lewat media sosial. Ia memberlakukan sistem pre-order, maupun membuka pesanan dalam jumlah banyak—bahkan tetap menerima pesanan meski hanya dua snack box. Namun, di tengah kondisi ekonomi ini, pembeli pun tak menentu. Kata Nina, mereka menunggu tanggal muda untuk memesan.
“Rasanya nggak punya ruang gerak yang cukup buat menghasilkan produk berkualitas, tanpa menaikkan harga. Padahal bahan baku utama dan plastik juga naik,” ujar Nina.
Sedangkan saat tidak ada penghasilan besar, ia membuka sesi baca tarot. Dibanderol harga Rp250 ribu sampai Rp300 ribu, dengan durasi 45 menit sampai satu jam.
Kesulitan yang dihadapi Nina dan Tara mencukupi kebutuhan hidup, sebenarnya mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, dengan upah tunggal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ditambah tekanan ekonomi akibat kenaikan harga pangan, transportasi, dan perumahan yang tak sepadan dengan upah.
Tak ada pilihan yang bisa diambil selain menekan kebutuhan, atau menambah pekerjaan di luar pekerjaan utama—disebut polyworking.
Radit, 34, seorang dosen di perguruan tinggi swasta di Jakarta salah satunya. Gaji pokok yang jumlahnya sekitar Rp1,4 juta, seperempat dari Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta, tak bisa digunakan untuk bertahan hidup. Belum lagi selama libur semester, dosen tak menerima pendapatan.
Realita ini menggambarkan pemerintah yang tak memerhatikan dosen. Padahal, besar modal yang dikeluarkan untuk menjalankan profesi tersebut, baik ekonomi maupun kultural.
Misalnya harus studi S3 agar bisa mengajar, tetapi mengorbankan pekerjaan tetap karena banyak tuntutan yang perlu dikerjakan. Dampaknya, pemasukan pun berkurang. Dan ketika kembali mendaftar pekerjaan, Radit tak bisa melanjutkan proses rekrutmen karena waktunya diprioritaskan untuk kuliah.
Sementara kebutuhan hidup terus mengejar Radit setiap bulan. Ia harus makan, bayar kos, internet, dan pulsa, beli bensin untuk motor, serta olahraga demi meregulasi kesehatan mental. Setiap tiga bulan sekali, Radit juga ke psikiater untuk konsultasi dan menebus obat sebagai penderita bipolar menggunakan BPJS Kesehatan. Jika ditotal, pengeluarannya per bulan berjumlah Rp6 juta.
Untuk mencukupi itu, Radit bekerja sebagai fasilitator, pengelola event, dan sedang mendaftar sebagai driver ojek online demi pemasukan tambahan. Ketika ditanya keadaannya di tengah kesulitan ekonomi, ia menjawab, “Rasanya kesempatan makin sempit. Jadi dosen tuntutan dan kewajibannya banyak, tapi yang diterima nggak setara.”
Radit pun mengaku lelah, hidup dengan survival mode. Ia hanya menjalankan hal-hal yang harus dilakukan, dan bekerja dengan baik untuk membuka kesempatan kerja. Apalagi, sebagai laki-laki, ada ekspektasi gender yang dibebankan orang-orang di sekitar padanya: provider dalam relasi romantis.
Hal itu sempat menjadi perhatian Radit, yang juga dipermasalahkan oleh keluarganya. Radit khawatir, omongan keluarga—yang sebenarnya tidak memahami proses yang dilalui bersama pasangan—akan mengganggu hubungan.
Sebab, Radit dan pasangannya telah mengomunikasikan ini. Pasangan Radit, seorang dokter yang sedang residensi, tak keberatan dengan perbedaan gaji mereka. Bahkan mengiyakan jika Radit ingin menjadi bapak rumah tangga.
“Aku bersyukur dapat partner yang mendukung dan mau ngerti, karena dia tahu aku kayak apa. Anggap aja saat ini jalannya lagi nggak beruntung,” katanya.
Baca Juga: Dulu Kami Tidak Merasa Miskin, Sampai Algoritma Ajari Kami Bandingkan Hidup
Apa Solusi dari Situasi Ini?
Tara, Nina, dan Radit punya cara bertahan hidup masing-masing. Mereka berusaha untuk tetap waras, sekaligus mengatur keuangan untuk mencukupi hari esok.
Bagi Tara, kuncinya adalah menikmati hari demi hari dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Ia hidup dalam survival mode. Tak punya tabungan, atau ambisi dan target jangka panjang.
“Bersyukur dan menikmati apa yang kupunya aja. Ada AC pas cuaca lagi panas, tempat tinggal enggak bocor, akses internet, listrik, air bersih, dan bisa makan kalau pengen makan,” ungkapnya.
Sementara Nina memilih olahraga angkat beban, selama tiga sampai empat jam setiap hari. Ini menjadi hiburan dan me time, sekaligus menekan pengeluaran. Sedangkan bersama anak, Nina memilih menonton di layanan streaming. Sebab, butuh biaya ekstra untuk melakukan aktivitas lain, seperti ngopi atau jalan-jalan.
Baca Juga: ‘Financial Freedom’ bagi Perempuan: Penting, tapi Masih Hadapi Tantangan
Lain halnya dengan Radit. Ia memasak ketika ingin makan makanan enak. Lalu tidur untuk melepaskan stres. Sebulan sekali, Radit mencoba makanan baru untuk menjawab rasa ingin tahu.
“Basic-nya, aku hidup fungsional aja. Beli sesuatu karena butuh, kalau enggak ya pake yang ada,” tuturnya.
Sebenarnya Tara, Nina, dan Radit tak perlu berupaya dengan cara ekstrem untuk menghadapi situasi ini. Asalkan pemerintah hadir untuk menopang masyarakat.
Misalnya mengubah acuan penetapan upah, yang biasanya dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mencerminkan biaya hidup masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengadopsi Upah Layak Hidup, yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak di kota besar. Ini mencakup komponen hunian sehat, biaya membesarkan anak, dan nutrisi yang seimbang —seperti disebutkan International Labour Organization dalam situsnya.
Sementara menurut Bhima, ketika diwawancara Magdalene, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah.
Pertama, penyediaan lapangan ekrja formal, dar realokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa ke dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri pengolahan. Kedua, subsidi transportasi publik lebih besar untuk mengintervensi pengeluaran masyarakat.
Ketiga, menurunkan tarif PPN dari 11 persen ke sembilan persen, untuk meringankan pengeluaran kelas menengah. Keempat, mendukung perumahan rakyat dengan KPR berbunga rendah, bukan sekadar tenor yang panjang.
Artikel ini diperbarui pada 13 Juli pukul 19.00 WIB karena ada tambahan wawancara dengan Direktur CELIOS Bhima Yudhistira.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
