Kala Lidah Penguasa Jadi Masalah, Pelajaran Berharga dari  Partai ‘Kecoa’ di India

Saya masih ingat stereotip lama tentang politisi yang gemar berbohong. Mereka tampil rapi dengan jas dan dasi, berbicara santun seolah peduli kepada rakyat, tetapi diam-diam mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan.

Belakangan, stereotip itu terasa tak lagi cukup menggambarkan para penguasa di berbagai belahan dunia. Mereka bukan sekadar berpura-pura peduli, melainkan terang-terangan menunjukkan sikap semena-mena lewat ucapan yang dilontarkan di ruang publik.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Ketua Hakim Agung India Surya Kant langsung terlintas di benak saya ketika memikirkan fenomena ini. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki tim yang bertugas meninjau setiap pidato dan pernyataan sebelum disampaikan ke publik. Kalau memang ada, tampaknya tim itu tidak bekerja dengan baik.

Baca juga: Benarkah Singapura Curi Budaya Indonesia? Penelusuran Saya di Haji Lane dan Marina Bay

Saat Penguasa Menghina di Ruang Publik

Salah satu contohnya terlihat ketika Trump mencemooh jurnalis CNN, Kaitlan Collins, dalam acara Makan Malam Jurnalis Gedung Putih di Washington DC (25/7). Dalam pidato yang disiarkan di hadapan sekitar 700 jurnalis dan pejabat, Trump menyebut Collins bekerja di media pembuat berita palsu dan mengatakan ia tidak pernah tersenyum.

“Aku bilang padanya, Kaitlan, apakah kamu pernah tersenyum? Tersenyumlah. Kamu punya posisi yang bagus, kamu bekerja untuk berita palsu CNN, kamu seharusnya senang. Maka tersenyumlah, Kaitlan, tersenyumlah,” kata Trump dilansir dari kanal YouTube C-SPAN.

Ini bukan kali pertama Trump menghina jurnalis. Sebelumnya, ia juga melontarkan komentar serupa kepada Collins dalam konferensi pers awal tahun. Di kesempatan lain, Trump menolak menjawab pertanyaan jurnalis ABC yang menurutnya “terlalu berisik” ketika berebut giliran bertanya dengan jurnalis lain.

Padahal, konferensi pers memang bukan ruang yang sunyi. Jurnalis datang untuk mengejar informasi dan menyampaikan pertanyaan yang telah mereka siapkan. Meninggikan suara demi mendapatkan perhatian narasumber merupakan bagian dari dinamika peliputan.

Ironisnya, setelah perhatian Trump berhasil didapat, pertanyaan itu justru tidak diberi ruang untuk disampaikan.

“Kamu adalah orang yang berisik, ABC adalah berita palsu, berikan yang lain kesempatan bertanya,” ucapnya, dilansir dari kanal YouTube New York Post.

Menghina jurnalis hanyalah sebagian kecil dari gaya komunikasi Trump yang kerap memicu kontroversi. Pada 2019, ia juga pernah menyuruh warga yang tidak senang tinggal di AS untuk meninggalkan negara tersebut. Pernyataan itu ditujukan kepada anggota DPR dari Partai Demokrat, Ilhan Omar, yang kerap mengkritik kebijakannya.

“Kalau mereka tidak senang berada di AS, mereka bisa tinggalkan AS, mereka bisa pergi, aku yakin akan banyak orang yang tidak merindukan mereka, tapi mereka harus mencintai negara kita jika ingin ada di sini,” ujarnya dilansir dari C-SPAN.

Fenomena serupa juga muncul di India. Ketua Hakim Agung India, Surya Kant, melabeli para pemuda pengangguran sebagai kecoa.

Ucapan itu disampaikan dalam salah satu sidang Mahkamah Agung India pada Mei lalu.

“Ada banyak pemuda seperti kecoa, mereka tidak dipekerjakan, mereka tidak punya tempat di profesi apapun, sebagian dari mereka ada di media, sebagian dari mereka ada di media sosial, dan sebagian dari mereka menjadi aktivis,” ucap Kant.

Pernyataan tersebut memicu kemarahan banyak anak muda India. Mereka menilai ucapan itu tidak pantas keluar dari ruang sidang lembaga peradilan tertinggi.

Abhijeet Dipke, yang saat itu merupakan mahasiswa ilmu komunikasi di Boston University, kemudian menyalurkan kemarahannya dengan mendirikan akun Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Rakyat Kecoa.

Nama itu merupakan plesetan dari partai penguasa Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Lewat akun CJP, Dipke mengajak para “kecoa” bersatu membangun gerakan perlawanan.

Respons publik datang begitu cepat. Dalam 78 jam setelah akun dibuat, CJP berhasil meraih tiga juta pengikut. Lima hari kemudian jumlahnya meningkat menjadi sepuluh juta. Kini, akun Instagram @cockroachjantaparty telah memiliki lebih dari 26 juta pengikut.

Perlawanan mereka tidak berhenti di ruang digital. CJP juga menggelar aksi di jalan untuk memprotes kebocoran soal ujian masuk perguruan tinggi yang membuat jutaan peserta harus mengulang ujian dan gagal dalam sistem penilaian daring. Menurut BBC, sedikitnya ada 21 peserta ujian yang mengakhiri hidup akibat kasus kebocoran soal tersebut.

Massa aksi di New Delhi menuntut Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya. Setelah aksi berlangsung selama berminggu-minggu dan diwarnai tindakan represif aparat, tuntutan itu akhirnya terwujud. CJP mengklaim kemenangan setelah Pradhan menyatakan mundur dari jabatannya.

Melansir Al Jazeera, pengunduran diri menteri di pemerintahan Modi akibat tekanan publik belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Dipke menegaskan keberhasilan tersebut bukanlah akhir dari gerakan mereka.

“Ini bukan akhir, kita akan bertemu lagi secepatnya,” ujarnya.

Sementara itu, anggota CJP Sudhir Sangwan mengatakan gerakan mereka masih akan terus berlanjut.

“Intinya, kami ingin membawa gerakan ini ke akar rumput,” kata Sangwan.

Baca juga: ‘We Are Not Numbers’: Ada Cerita di Balik Statistik Korban Genosida Palestina

Refleksi untuk Indonesia

Saya tidak benar-benar memahami mengapa dua kisah yang terjadi jauh dari Indonesia itu terasa begitu dekat. Penguasa yang gemar menghina jurnalis atau memberi label merendahkan kepada kelompok tertentu bukan lagi sekadar berita yang saya baca atau tonton, tetapi sesuatu yang terasa relevan dengan keseharian.

“Wah londo ireng habis diomeli menteri,” kata saya kepada seorang teman yang dipertanyakan bekerja untuk media apa oleh seorang menteri setelah melontarkan pertanyaan kritis.

“Lah, kita semua londo ireng, kan kita semua jurnalis,” jawabnya santai sambil cengengesan.

Saya memang menjadikannya bahan lelucon. Namun, ketika pertama kali mendengar istilah londo ireng dilontarkan di ruang publik, kepala saya dipenuhi pertanyaan. Apa yang saya lakukan hingga pantas mendapat julukan itu? Apakah karena saya menulis artikel yang terkadang mengkritik pemerintah? Atau karena jurnalis memang bertugas mengajukan pertanyaan kritis?

Apakah mereka mengira kami menerima Dolar untuk menulis artikel dan mempertanyakan isu publik demi menghancurkan Indonesia? Mereka tahu, kan, gaji sebagian besar jurnalis maupun pegawai NGO berkisar di Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP)?

Untungnya, saya tidak pernah merasa bersalah disebut londo ireng atau antek asing. Pekerjaan yang saya lakukan tidak melanggar hukum maupun etika jurnalistik.

Saya tidak pernah menculik aktivis, tidak kabur ke Yordania untuk menghindari konsekuensi politik dan hukum, tidak pernah terpikir memasukkan Indonesia ke organisasi internasional yang menguntungkan Israel, apalagi mengategorikan budaya LGBT sebagai ancaman nonmiliter.

Mungkin para penutur istilah londo ireng atau antek asing perlu lebih berhati-hati saat berbicara di ruang publik. Pengalaman India menunjukkan, sebuah hinaan bisa berubah menjadi gerakan massa yang besar. Siapa tahu, suatu hari nanti benar-benar ada yang mendirikan Partai Londo Ireng atau Ormas Antek Asing.