Dibikin Patah Hati Melulu oleh Negara, tapi Apa Kita Benar-benar Tak Berdaya?

Belakangan, video Nadiem Makarim dipeluk para pengemudi ojek online (ojol) Gojek usai sidang tuntutan kasus dugaan korupsi Chromebook ramai beredar di media sosial. Dalam laporan Detik News, jaksa menuntut Nadiem 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta uang pengganti mencapai Rp5,6 triliun. Sejumlah driver tampak menangis dan menyebut eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu berjasa dalam hidup mereka.

Respons emosional terhadap video itu berkembang jauh melampaui pembahasan soal proses hukum biasa. Saya dan WNI lainnya mungkin tahu Nadiem bukan figur tanpa kritik. Gojek sejak lama disorot karena skema kerja gig economy yang membuat driver berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan kerja memadai. Saat menjadi Menteri, kebijakan Nadiem juga panen kontroversi, mulai dari Merdeka Belajar, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), ketimpangan digital, hingga kekhawatiran soal komersialisasi pendidikan.

Namun di tengah situasi politik yang terasa stagnan dan minim harapan, sebagian publik tetap melihat Nadiem sebagai representasi generasi baru yang kompeten, modern, dan dekat dengan perubahan teknologi. Saya melihat respons terhadap video tersebut bukan sekadar bentuk simpati terhadap mantan pejabat atau politisi. Ada rasa kehilangan kala figur yang dulu diproyeksikan sebagai simbol perubahan, ikut terseret dalam krisis kepercayaan terhadap institusi.

Terlebih hari-hari ini kita menyaksikan masyarakat hidup di tengah rentetan kabar yang melelahkan. Belasan perempuan pekerja meninggal akibat kecelakaan Kereta Listrik Commuter Line. Di kasus lain, pemuda meninggal setelah sebelumnya mengeluhkan sepatu yang kekecilan. Anak-anak keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di saat pemilik dapurnya disebut Indonesia Corruption Watch berpotensi melakukan korupsi, pekerja rumah tangga mengakhiri hidupnya, hingga ibu pekerja dihakimi karena menitipkan anak mereka di daycare yang justru melakukan penyiksaan.

Semua itu terjadi di tengah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, harga kebutuhan pokok yang melambung usai melemahnya kurs Rupiah, kelas menengah yang makin tertekan, kekerasan aparat, dan kebijakan publik yang terasa jauh dari realitas rakyat. Belum selesai menghadapi satu persoalan, publik kembali dihadapkan pada persoalan lain yang menguras perhatian dan emosi. Akibatnya, rasa lelah perlahan berubah menjadi pengalaman bersama.

Patah hati terhadap negara akhirnya menjadi sesuatu yang mudah dikenali banyak orang. Bukan cuma kecewa terhadap satu pejabat atau satu pemerintahan, melainkan rasa dikhianati oleh institusi yang sejak kecil diajarkan untuk dipercaya dalam sistem demokrasi. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan kerja keras, pendidikan tinggi, dan kepatuhan terhadap aturan dapat menghadirkan rasa aman sosial. Namun realitas hari ini justru memperlihatkan biaya hidup meningkat, kualitas hidup stagnan, dan ketidakpastian ekonomi yang makin terasa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi sekitar 47,85 juta orang pada 2024. Artinya hampir 10 juta orang mengalami penurunan status ekonomi dalam lima tahun terakhir. Berbagai survei opini publik sepanjang 2025 juga menunjukkan meningkatnya kecemasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan biaya hidup. Banyak orang merasa harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan standar hidup yang sama.

Baca Juga: Perempuan dalam Lingkaran Korupsi

Membuat Rakyat Lelah adalah Strategi Politik Pemerintah

Saya melihat kondisi paling mengkhawatirkan hari ini bukan muncul saat rakyat marah. Kemarahan masih menunjukkan adanya kepedulian terhadap keadaan sosial dan keyakinan sesuatu masih layak diperjuangkan. Situasi justru menjadi lebih berbahaya ketika masyarakat berubah menjadi lelah, sinis, dan mati rasa terhadap persoalan publik.

Ketika publik mulai berkata “percuma”, “semua sama saja”, atau “tidak ada yang bisa diubah”, ruang sosial perlahan dipenuhi rasa putus asa politik. Orang tetap mengikuti berita, ramai-ramai mengeluh, bahkan tetap marah di media sosial, tetapi kehilangan energi untuk benar-benar percaya perubahan bisa terjadi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat perlahan menarik diri dari ruang publik dan lebih fokus bertahan hidup secara individual.

Dalam situasi seperti itu, perhatian publik habis untuk bertahan hidup sehari-hari, sementara ruang untuk terlibat dalam persoalan sosial maupun politik ikut menyempit. Saya misalnya jadi terlalu sibuk membayar cicilan, takut kehilangan pekerjaan, atau mengejar kestabilan hidup yang terasa makin sulit dicapai. Saya yakin banyak WNI merasakan hal serupa. Imbasnya, kritik sosial perlahan kehilangan daya dorong kolektif karena masyarakat lebih dulu kehabisan tenaga secara emosional maupun ekonomi.

Fenomena semacam ini terlihat di berbagai negara, meski konteks politiknya berbeda-beda. Di Rusia, pemerintahan Vladimir Putin selama dua dekade terakhir memperketat kontrol terhadap media independen, oposisi politik, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah Rusia memberlakukan hukum foreign agents atau “agen asing” untuk memberi label pada media dan organisasi yang dianggap menerima pengaruh luar negeri.

Setelah invasi Ukraina 2022, Rusia juga mengesahkan aturan yang mengkriminalisasi informasi yang dianggap “mendiskreditkan militer”. Kebijakan tersebut menyebabkan banyak media independen tutup atau hengkang dari negara tersebut. Situasi itu membuat ruang publik di Rusia semakin dipenuhi rasa takut sekaligus putus asa politik.

Jurnalis dan penulis Rusia Masha Gessen menjelaskan situasi tersebut dalam bukunya The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia (2017). Gessen menunjukkan efek terbesar dari sistem semacam itu bukan cuma rasa takut, tetapi hilangnya keyakinan politik dapat membawa perubahan. Ketika masyarakat terus dibanjiri propaganda, konflik, dan informasi yang saling bertabrakan, banyak warga akhirnya merasa politik tidak lagi bisa dipercaya.

Pola serupa juga terlihat di Turki pada era Recep Tayyip Erdoğan, terutama setelah percobaan kudeta 2016. Pemerintah melakukan penangkapan massal terhadap akademisi, jurnalis, hakim, guru, hingga oposisi politik dengan alasan keamanan nasional. Data Committee to Protect Journalists (CPJ) menunjukkan sedikitnya 81 jurnalis dipenjara pada 2016 dan lebih dari 100 media ditutup pemerintah Turki pascakudeta.

Menurut laporan Human Rights Watch dan CPJ, dampak terbesar dari situasi tersebut bukan cuma penahanan, melainkan munculnya budaya self-censorship. Banyak warga, jurnalis, dan akademisi mulai takut berbicara terbuka karena khawatir kehilangan pekerjaan, diproses hukum, atau dicap anti-negara. Dalam jangka panjang, masyarakat lebih memilih diam dibanding terlibat dalam kritik politik.

Kejadian di berbagai negara membuat penjelasan ilmuwan politik Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) terasa masuk akal buat saya. Ia menjelaskan demokrasi modern sering tidak runtuh lewat kudeta dramatis, melainkan lewat pelemahan perlahan terhadap norma demokrasi dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat terus dihantam krisis ekonomi, polarisasi, dan ketidakpastian, energi kolektif untuk mengawasi kekuasaan ikut terkuras.

Perasaan kolektif seperti ini juga dijelaskan Mark Fisher dalam Capitalist Realism: Is There No Alternative? (2009). Fisher menulis sistem modern membuat masyarakat perlahan menerima keadaan rusak sebagai sesuatu yang normal dan sulit diubah. Orang akhirnya percaya korupsi akan selalu ada, pemerintah akan selalu mengecewakan, dan hidup memang akan terus sulit. Di titik tersebut, yang hilang bukan cuma optimisme politik, tetapi juga kemampuan membayangkan alternatif masa depan.

Imbasnya, masyarakat hidup dalam situasi paradoks. Negara terus meminta rakyat optimistis, produktif, dan tahan banting, tetapi pada saat yang sama gagal menyediakan rasa aman ekonomi maupun sosial. Orang diminta bekerja lebih keras di tengah PHK massal, percaya pada meritokrasi ketika akses makin timpang, dan tetap tenang saat biaya hidup terus naik.

Baca Juga: Lelah Dikepung Berita Buruk? Tenang, Kamu Enggak Sendiri

Patah Hati Boleh tapi Jangan Lama-lama

Rasa kecewa terhadap negara sering berhenti sebagai emosi personal. Orang merasa marah, lelah, lalu perlahan menarik diri dari persoalan publik karena menganggap suaranya tidak lagi berpengaruh. Dalam situasi seperti itu, politik akhirnya dipandang cuma sebagai sumber frustrasi yang terus berulang tanpa pernah benar-benar menghadirkan perubahan.

Tanpa bermasuk menginvalidasi perasaan patah hati kita, saya merasa kita tak bisa tinggal diam atau berlarut-larut merutuk. Sara Ahmed dalam The Cultural Politics of Emotion (2004) menjelaskan emosi bukan sekadar pengalaman individual. Marah, takut, sedih, dan kecewa dapat membentuk solidaritas sosial ketika masyarakat menyadari rasa sakit tersebut dialami bersama. Artinya, rasa patah hati terhadap negara tidak selalu berujung pada apatisme, tetapi juga dapat menjadi titik awal munculnya kesadaran kolektif.

Banyak masyarakat mulai memahami kecemasan mereka bukan semata kegagalan pribadi. Ada sistem sosial, politik, dan ekonomi yang terus memproduksi ketidakpastian, sementara rakyat diminta menanggung dampaknya sendiri-sendiri. Kesadaran tersebut membuat persoalan publik tidak lagi dipahami sebagai nasib individual, melainkan persoalan struktural yang dialami bersama.

Karena itu, mengatasi patah hati terhadap negara bukan berarti memaksa diri tetap optimistis setiap saat. Saya justru melihat kemampuan untuk tetap peduli menjadi hal penting agar masyarakat tidak jatuh pada mati rasa. Tetap bersuara, menjaga ingatan kolektif, dan terus mempertanyakan ketimpangan menjadi cara sederhana mempertahankan harapan sosial di tengah situasi yang melelahkan.

Sebab perubahan jarang lahir dari keadaan yang nyaman. Perubahan sering muncul ketika terlalu banyak orang merasa lelah dipatahkan, lalu mulai sadar diam tidak lagi cukup.