Kontrol Negara atas Tubuh Perempuan Hambat Akses Aborsi Aman
Sejumlah aktivis menyoroti praktik kontrol negara atas tubuh perempuan dan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi dalam diskusi “Melawan Kontrol Negara atas Hak Kesehatan Reproduksi” yang diselenggarakan Perempuan Mahardhika bersama Amnesty International Indonesia di Jakarta, (24/2).
Dalam forum tersebut, seorang tenaga medis mengaku pernah menolak permintaan perempuan untuk mengakses layanan aborsi. Ia mengenang, saat itu dirinya memandang kehamilan sebagai risiko dari hubungan seksual. Namun setelah proses relearn dan unlearn, ia mengaku memiliki perspektif yang lebih terbuka mengenai pentingnya akses aborsi aman.
Baca juga: Bagaimana Seharusnya Media Memotret Aborsi?
Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia mengatakan diskriminasi terhadap perempuan yang ingin mengakses aborsi masih kerap terjadi. Menurutnya, kondisi ini berkaitan dengan perspektif negara yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).
“Aborsi yang seharusnya menjadi bagian hak. Bagian untuk menyelamatkan jiwa kita atau memperbaiki situasi kesehatan kita. Tapi tidak mudah diaksesnya. Padahal tidak enak mengalami kehamilan yang tidak kita inginkan selama sembilan bulan,” ungkap Nurina.
Ia menjelaskan, negara seharusnya memastikan perlindungan dan akses terhadap layanan kesehatan yang aman. Namun, dalam praktiknya, kata Nurina, perempuan kerap berada dalam situasi terbatas.
“Kontrol negara terhadap tubuh perempuan ternyata tidak terbatas pada undang-undang dan peraturan, tetapi juga lewat narasi bahwa aborsi adalah tindakan ilegal. Padahal yang seharusnya dilihat adalah apakah aborsi itu aman atau tidak aman,” ujarnya.
Baca juga: KUHP Baru dan Masa Depan Suram Layanan Aborsi Aman
Isu Aborsi dan Ketimpangan Akses
Ika Ayu dari Samsara menyatakan isu aborsi masih sering terpinggirkan dalam diskursus HKSR. Ia menilai regulasi perlu menjamin akses layanan kesehatan secara setara.
“Yang bisa akses adalah yang punya uang. Isu aborsi bukan cuma soal gagal kontrasepsi, tapi juga isu kelas,” katanya.
Sarah, Koordinator Perempuan Mahardhika Jakarta menyoroti kontrol negara atas tubuh perempuan dalam konteks sejarah kebijakan negara. Ia menyebut praktik serupa masih relevan dalam situasi saat ini.
“Tubuh kita menopang sistem reproduksi yang ada di dunia. Sehingga negara ingin mengontrol agar kuasa tetap berada pada status quo,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, mengatakan diskusi tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian menuju Hari Perempuan Internasional. Ia menyebut forum ini bertujuan membuka ruang dialog mengenai HKSR dan pengalaman diskriminasi yang dialami perempuan serta kelompok marginal.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
