Kendaraan Listrik Berpotensi Memperlebar Ketimpangan: Warga di Luar Kota Menanggung Beban Lebih Besar
Marina Nasution, tim Kampanye Trend Asia harus memutar ulang cara baru dalam membangun kesadaran soal transportasi publik dan polusi udara di Jakarta. Ia mencoba pendekatan lewat skema ‘jalan bareng’ yang dipadu dengan membaca buku di dalam transportasi listrik dan diskusi pada Sabtu, 7 Februari lalu.
Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan komunitas literasi Literatourid dan Menemukenali. Hasilnya ada tiga puluh peserta yang mayoritas anak muda.
Marina bilang, kehidupan anak muda sebagai pengguna transportasi publik menjadi alasan utama menyasar generasi tersebut. Menurutnya, membaca isu sosial dan kebijakan transportasi tidak cukup hanya lewat teori, tetapi juga perlu pengalaman langsung.
“Tujuannya memang menyasar teman-teman muda, membaca situasi sosial, arah angin politik, dan kebijakan pemerintah. Agar lebih sadar isu urban, khususnya transportasi listrik seperti bus,” ujarnya kepada Magdalene (15/2).
Baca juga: Mayoritas Muslim Indonesia Gagal Paham tentang Transisi Energi
Anak muda, kata Marina, dalam hal ini merasakan macetnya transportasi publik, menunggu bus yang lama datang, berdesakan di kereta, hingga menghirup udara yang tercemar.
“Nah kita, itu punya ukuran keberhasilan sebuah transportasi publik itu. Pertama soal akses, mudah nggak aksesnya buat teman-teman. Harganya juga terjangkau engga? Lalu aman dan nyaman bagi semua kalangan,” katanya.
Sementara itu laporan ‘How Urban Mobility Will Change by 2030’ yang disusun Oliver Wyman bersama Forum dan Institusi Transportasi dari Universitas California, memproyeksikan transportasi listrik akan tumbuh hingga sepuluh persen sampai 2030 mendatang. Laporan tersebut juga menyebutkan moda listrik berpotensi memperbaiki kualitas udara, mengurangi kebisingan dan menurunkan jejak karbon.
Namun, Marina menilai transportasi massal listrik belum menjadi prioritas pemerintah dan jumlahnya masih terbatas. Padahal, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas sangat bergantung pada transportasi publik.
Juru Kampanye Energi Trend Asia Novita Indri menjelaskan, pemerintah lebih gencar mendorong pembelian kendaraan listrik pribadi ketimbang memperkuat transportasi massal listrik.
“Ini kan jadi hanya memindahkan masalah tanpa menyelesaikan kemacetan dan polusi udara. Kalau memang listrik itu jadi solusi, seharusnya diprioritaskan untuk transportasi massal, bukan kendaraan pribadi,” katanya (7/2).
Belum lagi, kata Novita, ia menyoroti ketimpangan dalam rantai produksi kendaraan listrik. Menurutnya, warga kota menikmati udara bersih dari bus listrik, sementara masyarakat di daerah penghasil bahan baku baterai justru menanggung dampak kerusakan lingkungan.
Baca juga: Studi: 94 Persen Provinsi di Indonesia Belum Siap Melakukan Transisi Energi Terbarukan
“Mereka tidak pakai kendaraan listrik, tidak menikmati bus listrik, tapi dampaknya mereka yang dapat,” ungkapnya.
Selain itu, warga penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Depok masih harus menghabiskan banyak waktu produktif di jalan akibat kemacetan dan sistem transportasi yang belum terintegrasi. Sedangkan laporan Oliver Wyman, dan Universitas of California juga menempatkan Jakarta sebagai kota dengan mobilitas kendaraan terburuk di dunia.
Tanpa perbaikan tata kelola, integrasi sistem dan jaminan keselamatan, kehadiran kendaraan listrik dikhawatirkan hanya akan menambah persoalan baru, alih-alih menjadi solusi bagi krisis transportasi dan polusi udara di perkotaan.
