Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menanggapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat meresmikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Dalam sambutannya, ia menilai situasi masih aman terkendali sehingga masyarakat tidak perlu terlalu cemas meski rupiah telah menembus level Rp17.600 per dolar AS.
Prabowo kemudian menambahkan mayoritas warga pedesaan tidak menggunakan dolar dalam keseharian Karena itu, menurutnya, fluktuasi nilai tukar tersebut tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat.
“Selama Purbaya (Menteri Keuangan) masih bisa tersenyum, tenang saja. Tidak perlu cemas. Mau dolar naik berapa pun, warga desa kan tidak bertransaksi pakai dolar. Yang pusing itu mereka yang hobi ke luar negeri,” ujar Prabowo via kanal YouTube Sekretariat Presiden (16/5).
Tak lama setelah pernyataan tersebut beredar, kritik berdatangan dari sejumlah pengamat ekonomi. Dalam wawancaranya bersama BBC Indonesia, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menilai pernyataan Prabowo terkesan menyepelekan persoalan yang sedang terjadi.
Menurut Ronny, persoalan utamanya bukan soal masyarakat memegang dolar atau tidak. Nilai tukar dolar tetap memengaruhi harga barang di Indonesia, mulai dari pupuk, bahan bakar minyak, pakan ternak, obat-obatan, mesin pertanian, hingga sebagian bahan pangan.
Ketika rupiah melemah hingga kisaran Rp17.600 sampai Rp17.750 per dolar AS (21/5), tekanan biaya produksi berpotensi merembet pada harga kebutuhan sehari-hari.
“Artinya, masyarakat desa tetap terkena dampaknya mesti tidak pernah melihat dolar secara fisik,” jelasnya.
Baca Juga: Dunia Diplomasi Masih Berparas Lelaki, Begini Curhat Perempuan Diplomat
Komunikasi Publik yang Tertutup
Persoalan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar: Mengapa pernyataan kontroversial semacam ini terus berulang dalam komunikasi publik pemerintah? Guru Besar sekaligus Pakar Komunikasi Politik LSPR Institute, Prof. Lely Arrianie, menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo cenderung tertutup dan defensif. Dalam pola seperti ini, kritik lebih sering dipandang sebagai ancaman terhadap citra pemerintah dibanding bahan evaluasi kebijakan.
Menurut Lely, pola komunikasi tersebut tampak dari kecenderungan pemerintah merespons kritik melalui penyangkalan atau penyederhanaan masalah. Akibatnya, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin sempit. Komunikasi publik kemudian berubah menjadi arena saling membantah, bukan mencari solusi atas persoalan yang sedang terjadi.
“Padahal, fokus utamanya (seharusnya) mengakui ada masalah lalu membangkitkan rasa optimisme di tengah masyarakat dengan menunjukkan bahwa pemerintah terus bergerak dan bekerja keras untuk menaikkan kembali nilai rupiah,” jelasnya pada Magdalene.
Pola tersebut bertolak belakang dengan konsep komunikasi publik yang ideal. James Grunig, ahli komunikasi dari University of Maryland, melalui teori two-way symmetrical model of communication, menjelaskan hubungan sehat antara pemerintah dan masyarakat dibangun melalui komunikasi dua arah yang setara. Dalam model ini, negara tidak hanya berbicara kepada publik, tetapi juga mendengarkan kritik dan masukan masyarakat.
Penjelasan serupa disampaikan Rizkiya Ayu Maulida, Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, dalam risetnya yang diterbitkan The Conversation. Ia menjelaskan pemerintah dan masyarakat seharusnya diposisikan sejajar dalam komunikasi publik. Karena itu, kepentingan dan keluhan masyarakat semestinya menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan kebijakan.
Namun menurut Lely, pola komunikasi di lingkungan pemerintahan justru berjalan satu arah dan terlalu hierarkis. Ia menilai arus informasi di lingkar kekuasaan cenderung tersaring sebelum sampai ke presiden. Akibatnya, pemimpin berpotensi menerima laporan yang sudah disesuaikan dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan.
“Sayangnya, ada jarak komunikasi yang lebar di sana. Saya rasa saat rapat, para menteri tidak akan berani mengkritik Presiden secara terbuka. Jadi interaksi tersebut hanya berputar pada prinsip ‘asal bapak senang’. Para menteri cenderung selalu mengiyakan dan memuji bahwa semua kebijakan sudah bagus,” tutur Lely.
Situasi tersebut, menurutnya, dapat menciptakan ruang gema di lingkar kekuasaan. Presiden menjadi semakin jauh dari realitas di lapangan karena kritik dan informasi negatif tersaring sebelum sampai ke meja pengambilan keputusan.
“Teddy pernah bilang inflasi pengamat gitu ya. Jangan-jangan bukan inflasi pengamat, tapi inflasi pejabat. Karena pejabat rata-rata kepinginnya asal Bapak senang gitu kan,” tambahnya.
Kecenderungan defensif tersebut, menurut Rizkiya, juga dapat dibaca melalui Situational Crisis Communication Theory yang dikembangkan Timothy W. Coombs dari Texas A&M University. Dalam riset yang sama, ia menilai pendekatan komunikasi Prabowo saat menghadapi gejolak ekonomi dapat dikategorikan sebagai strategi denial atau penangkalan. Strategi ini membuat kritik publik lebih sering dijawab melalui pernyataan kasual dibanding penjelasan yang substantif.
Pola tersebut terlihat dalam beberapa pernyataan Prabowo yang sebelumnya juga menuai kontroversi. Salah satunya saat ia melontarkan kata “ndasmu” ketika merespons kritik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ukuran kabinet yang dianggap terlalu gemuk. Contoh lain muncul ketika publik menyoroti urgensi efisiensi fiskal di tengah tekanan ekonomi domestik.
“Untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana!” cetus Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan April lalu.
Menurut Rizkiya, respons semacam itu berisiko menggeser perhatian publik dari substansi persoalan yang sedang diperdebatkan. Akibatnya, diskusi publik lebih sibuk membahas kontroversi pernyataan dibanding membicarakan solusi atas masalah ekonomi yang sedang terjadi.
Baca Juga: Ketika Diplomasi Makin Gencar, Ke Mana Perspektif Gender di Tahun Pertama Prabowo?
Dari Kontra-Narasi ke Komunikasi yang Empatik
Lely menilai pola komunikasi defensif semacam ini dapat berdampak lebih luas daripada sekadar kontroversi di ruang publik. Ketika kritik terus menumpuk tanpa ruang dialog yang sehat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah berisiko semakin besar. Dalam jangka panjang, situasi tersebut dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik.
Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi persepsi investor dan pelaku usaha internasional yang sensitif terhadap gejolak politik domestik. Ketika hubungan pemerintah dan masyarakat terus diwarnai ketegangan, kepercayaan terhadap stabilitas nasional ikut tergerus.
“Jika kemudian rakyat tidak suka dengan cara-cara pemerintah, demo terjadi terus-menerus, kritik pemerintah terus-menerus, lama-lama kan investor juga berpikir. Wah, ini rakyatnya aja enggak bisa kelola, gimana kita mau menanamkan saham di sini,” sebutnya.
Menurut Lely, gaya komunikasi kepala negara pada akhirnya ikut membentuk citra Indonesia di mata dunia. Karena itu, pemerintah tidak bisa terus merespons kritik melalui penyangkalan atau penyederhanaan masalah. Pola komunikasi yang lebih terbuka dan empatik dinilai menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Sikap semacam ini jika terus dilakukan akan mendegradasi branding-nya Indonesia di mata dunia.”
Lely menilai langkah awal yang perlu dilakukan ialah membangun komunikasi yang lebih asertif dan setara. Pemerintah juga perlu meninggalkan dikotomi yang membedakan dampak krisis antara masyarakat desa dan kota. Sebab seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh transparansi informasi dan penjelasan atas situasi ekonomi yang sedang terjadi.
“Pemerintah wajib menanamkan prinsip bahwa objek komunikasi itu harus dianggap equal bagi pemerintah, mau masyarakat desa mau masyarakat kota,” tuturnya.
Baca Juga: Solusi Dua Negara ala Prabowo: Palsu dan Warisan Kolonial
Pembenahan tersebut, menurut Lely, juga harus dilakukan di dalam kabinet dengan mengikis budaya Asal Bapak Senang (ABS). Presiden perlu membuka ruang diskusi yang lebih jujur agar para menteri berani menyampaikan realitas lapangan tanpa rasa takut. Dengan begitu, komunikasi pemerintah tidak berhenti sebagai alat mempertahankan citra, tetapi benar-benar menjadi sarana menyampaikan solusi.
Pesan publik yang keluar dari istana, menurut Lely, juga perlu dirancang lebih matang dan berbasis empati. Pemerintah harus meninggalkan strategi penangkalan maupun ungkapan kasual yang mudah dibaca sebagai sikap antikritik. Sebab publik membutuhkan kejelasan arah sekaligus keyakinan jika pemerintah memahami situasi yang sedang mereka hadapi. “Tidak menganggap remeh, tidak menyederhanakan masalah, tapi membangun optimisme di tengah masalah itu dengan jalan keluar yang ditawarkan,” pungkasnya.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
