Mau Diculik hingga Dikuntit Orang Asing, Teror Beruntun Ketua BEM UGM Usai Kritik MBG

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Tiyo Ardianto dikabarkan menerima rentetan teror dan intimidasi usai kritik program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tak cuma dirinya, sang ibu juga jadi bulan-bulanan teror pada (14/2). 

Intimidasi tersebut terungkap setelah Tiyo mengunggah tangkapan pesan singkat ibunya ke media sosial pribadi. 

“Ibu takut, gus.” 

Bagi Tiyo, pesan itu menandai tekanan yang ia alami telah meluas, tak lagi terbatas pada dirinya sebagai aktivis mahasiswa. 

“Rezim hari ini memang kita kenal sebagai rezim yang pengecut sejak awal bahkan sebelum rezim ini berdiri. Karena sejatinya siapa pun yang mengkritik motivasinya cuma satu kepedulian pada bangsa supaya bangsa ini tidak hancur lebur karena kesalahan kelola,” katanya pada (17/2). 

Baca juga: Libur Sekolah dan Kritik Tak Hentikan MBG, Orang Tua: Harusnya Bantu Banjir Sumatera Saja

Tiyo menjelaskan kepada Tempo, ia dikirimi pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor berkode Inggris. Dalam pesan itu, pengirim juga menuduh Tiyo sebagai agen asing serta mencari panggung. 

Selain ancaman lewat pesan, Tiyo bilang dirinya sempat dikuntit oleh dua orang saat berada di sebuah kedai. Peristiwa itu terjadi sehari setelah ancaman diterima. 

“Mereka memotret dan bergegas pergi,” kata Tiyo kepada Tempo. 

Teror dan intimidasi mulai muncul empat hari usai ia mengirim surat kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF). Dalam surat itu, ia meminta lembaga internasional itu ikut mengawasi tata kelola anggaran pendidikan Indonesia yang disebutnya dipangkas untuk mendanai program MBG.

Langkah itu dipicu oleh peristiwa di Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa kelas empat berinisial YBS ditemukan meninggal dunia, diduga bunuh diri. Informasi yang beredar menyebutkan korban mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis. 

Peristiwa tersebut disoroti Tiyo sebagai refleksi kondisi akses pendidikan. 

“Ketiadaan perlengkapan sekolah adalah ironi yang tak boleh dianggap biasa,” katanya. 

Dalam konferensi pers bersama Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik pada (17/2), Tiyo juga mengkritik kebijakan prioritas anggaran pemerintah. Ia menyebut program MBG sebagai “Maling Berkedok Gizi”. 

Tiyo menyebut program tersebut menyedot anggaran pendidikan hingga 223 triliun. Dampaknya, menurut dia, terasa pada terbatasnya akses pendidikan tinggi serta nasib guru honorer. 

“Makan bergizi gratis yang sebenarnya tidak bergizi dan juga tidak gratis, justru malah menjadi lahan korupsi yang luar biasa basah. Sehingga lebih layak kita sebut sebagai maling berkedok gizi,” katanya. 

Dia bahkan menyatakan dengan Rp180 triliun, negara seharusnya mampu menggratiskan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN-PTS-PTKIN). Pemimpin presiden yang menjabat hari ini bodoh. 

“Presiden bodoh, kita sedang dipimpin oleh orang bodoh yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Karenanya tak pernah mau belajar, tapi justru memilih menularkan kebodohannya kepada yang lain,” ujarnya. 

“Ajaibnya orang pintar di sekelilingnya rela-rela saja dibuat bodoh dan dengan bangga menjunjung kebodohan pimpinannya.” 

Baca juga: Ada ‘Darah’ YBS di Tangan Negara: Apa Hak Perlindungan Anak di Masa Depan

Respons Pemerintah hingga Organisasi Masyarakat Sipil 

Di sisi lain, pemerintah membantah terlibat dalam teror tersebut. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan tudingan yang mengaitkan pemerintah dengan intimidasi merupakan bentuk penggiringan opini. 

“Itu menggiring opini seakan-akan pemerintah menekan oposisi, aktivis, atau mahasiswa. Tidak begitu. Apalagi lewat WhatsApp,” ucapnya dikutip dari Tempo. 

Sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya juga menyoroti pentingnya jaminan rasa aman bagi warga yang menyampaikan pendapat. Perlindungan tersebut mencakup kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, serta kepastian hukum atas setiap dugaan ancaman atau teror. 

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait pihak yang bertanggung jawab atas dugaan teror yang dilaporkan Tiyo. Situasi ini menempatkan kasus tersebut dalam perhatian publik yang lebih luas, terutama di tengah meningkatnya diskusi mengenai keamanan digital, intimidasi, dan ruang kebebasan sipil di Indonesia.