Pemutusan BPJS PBI dan Beban Tak Terlihat Perempuan ‘Caregiver’  

Eni, 41, tak pernah menyangka kalau hidupnya semakin terasa sulit di awal tahun ini. Per (6/2) lalu ia baru mengetahui kalau status keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI) miliknya dinonaktifkan mendadak. Hal ini pun terjadi pada anaknya yang mengidap tumor payudara. Tanpa sosialisasi, kini, bantuan tersebut sudah tak bisa ia terima lagi. 

Informasi itu pertama kali ia dengar dari orang tua murid di sekolah anaknya. Kala itu, sejumlah ibu membicarakan penonaktifan status BPJS PBI yang mereka alami. Selepas percakapan tersebut, Eni segera memeriksa aplikasi BPJS Kesehatan di ponselnya. Hasilnya membuatnya cemas: Seluruh keluarganya tak lagi tercatat sebagai peserta aktif. 

BPJS PBI merupakan skema kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, dengan iuran yang sepenuhnya dibayarkan pemerintah. Penonaktifan BPJS PBI mulai berlaku pada 1 Februari 2026. Mengutip BBC, kebijakan ini mengikuti terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mengatur tata cara perubahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perubahan tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Kepada Kompas.com (9/2) Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bilang, layanan kesehatan peserta BPJS PBI tetap ditanggung pemerintah selama tiga bulan ke depan. Namun hingga kini, status BPJS PBI milik Eni dan keluarganya belum dapat digunakan kembali. 

Situasi serupa dialami banyak peserta lain. Ajat, 37, pedagang es keliling, bahkan terpaksa menghentikan cuci darah setelah BPJS PBI miliknya nonaktif. Mengutip BBC Indonesia, Ajat telah menggunakan layanan tersebut selama sebelas tahun. Tahun ini menjadi kali pertama ia tak lagi merasakan manfaatnya. 

Baca juga: Ibu Hamil dan Bayinya Meninggal di Papua: Permintaan Maaf Negara Saja Tak Cukup

Kenapa Perempuan Sangat Dirugikan? 

Bagi Eni, penonaktifan BPJS PBI bukan sekadar persoalan administratif. Sebagai ibu tunggal, ia langsung dihadapkan pada kecemasan baru: biaya pengobatan anaknya. Selama ini, biaya berobat dapat mencapai jutaan rupiah jika tidak ditanggung jaminan sosial. 

“Kalo kita BPJS-nya aktif mah kan enggak akan keluar uang sepeserpun. Tapi kalau begini, pasti kita harus mikir lagi buat bayar berobat,” tutur Eni. 

Eni bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kawasan Depok, Jawa Barat. Ia bekerja setengah hari dengan upah Rp 1,5 juta per bulan. Pemberi kerja tidak menyediakan jaminan kesehatan maupun keselamatan kerja. Dalam kondisi tersebut, BPJS PBI menjadi satu-satunya perlindungan kesehatan yang ia miliki selama lima tahun terakhir. 

Sebagai ibu sekaligus caregiver, perubahan status BPJS PBI memaksanya mencari alternatif. Sejak menerima kabar tersebut, Eni berupaya mendaftarkan kepesertaan mandiri. Hingga kini, ia belum menemukan solusi yang sesuai dengan kemampuan finansialnya. 

Upayanya untuk mengklarifikasi status kepesertaan pun menemui jalan buntu. Setelah pemutakhiran data kemiskinan, Eni tak lagi masuk kelompok miskin desil 1–4 yang ditetapkan pemerintah. 

Mengacu pada kondisi tersebut, Hariati Sinaga, Dosen Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, menilai penonaktifan BPJS PBI berdampak signifikan bagi perempuan. Selama ini, skema PBI turut menopang kerja-kerja perawatan pasien yang kerap diasosiasikan dengan perempuan. Ketika subsidi dihentikan, beban perawatan sekaligus biaya kesehatan kembali ditanggung keluarga. 

“Ketika BPJS PBI ini diputus, berarti layanan kesehatan (yang tadinya ditopang pemerintah) itu dikembalikan lagi ke keluarga. Nah hal ini otomatis menyebabkan penambahan kerja perawatan bagi keluarga, khususnya perempuan. Dan pada situasi perawatannya enggak bisa dilakukan di rumah, keluarga, terutama perempuan, biasanya akan memutar otak untuk mencari tambahan,” kata Hariati (12/2). 

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Kementerian Kesehatan menunjukkan caregiver bagi individu dengan ketergantungan berat paling banyak berasal dari relasi keluarga. Sistem perawatan orang sakit masih bertumpu pada keluarga, bukan tenaga profesional. 

Dalam praktiknya, peran caregiver lebih banyak diisi perempuan. Studi “Gambaran Beban Caregiver Keluarga Pada Pasien Kanker di Rumah Singgah Yayasan Kanker” (2017) mencatat 57,5 persen caregiver pasien kanker adalah perempuan. 

Baca juga: UMK ‘Semungil’ Itu Bergelut dengan Tingginya Biaya Hidup: Cerita Gen Z Bali Jadi Gig Worker

Sebuah Kemunduran 

Hariati melihat penonaktifan BPJS PBI sebagai minimnya pengakuan terhadap kerja perawatan dalam kebijakan publik. Subsidi jaminan kesehatan, menurutnya, merupakan salah satu bentuk keterlibatan negara dalam redistribusi beban perawatan. 

“Ketika layanan kesehatan itu dikaitkan ke dalam kerja perawatan, ini kan jadi bagian dari apa yang dikerjakan. Nah ketika ada subsidi BPJS ini, otomatis negara ambil tanggung jawab atas beban perawatan yang mungkin sebelumnya ditanggung pasar atau rumah tangga,” ungkapnya. 

Dalam laporan “Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions” (2023), jaminan sosial kesehatan disebut sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pengakuan kerja perawatan. Perlindungan kesehatan yang ditanggung pemerintah berperan mengurangi informalitas sektor perawatan sekaligus membantu redistribusi tanggung jawab perawatan dari keluarga ke sistem publik. 

Hariati menekankan pentingnya transparansi dalam pemutakhiran data peserta BPJS PBI. Selain kejelasan mekanisme, sosialisasi yang memadai dinilai krusial agar peserta tidak menghadapi perubahan status secara mendadak. 

“Pemerintah itu terkesan tidak transparan. Ini bisa terlihat dari pernyataan saling lempar antar kementerian. Kalau memang mau ada pemutakhiran data, seharusnya dikomunikasikan, tidak mendadak,” pungkas Hariati. 

Ilustrasi oleh Karina Tungari