Sebagai penyintas yang menulis memoar tentang gangguan kesehatan mental, saya tahu rasanya berjalan di lorong sunyi nyaris tanpa dukungan. Ada masa ketika saya sebisa mungkin menyembunyikan mental status saya dari ruang publik. Saat itu saya seorang pengusaha, dan di hadapan klien maupun kolega, yang dinilai adalah stabilitas: seberapa tahan banting seseorang menghadapi tekanan, seberapa sanggup ia mengelola masalah tanpa terlihat goyah. Kondisi mental kerap dibaca sebagai ukuran kapabilitas kerja. Karena itu, seperti banyak orang lain, saya memilih tampak baik-baik saja.
Masalahnya, menutupi kondisi dan terus menyangkal kenyataan tidak membuat saya membaik, malah sebaliknya. Kekambuhan datang lebih berat, depresi makin dalam, dan pada akhirnya tindakan menyakiti diri sendiri menjadi risiko terburuk yang harus saya hadapi. Dari situ saya pelan-pelan memahami bahwa persoalan kesehatan mental tidak pernah semata urusan personal. Ia selalu bertaut dengan stigma sosial, tekanan ekonomi, dan satu hal yang terlalu sering diabaikan: kebijakan negara.
Kita sering mendengar nasihat untuk “kuat”, “jangan kebanyakan mikir”, atau “cari hiburan saja”. Tetapi sangat jarang ada yang bertanya mengapa pertolongan profesional justru terasa jauh dan mahal. Padahal, di Indonesia, banyak orang hidup dalam kecemasan, depresi, kelelahan berkepanjangan, dan rasa putus asa yang diperparah oleh kondisi ekonomi. Tekanan hidup meningkat, tetapi layanan kesehatan mental masih diperlakukan seolah bukan kebutuhan mendasar. Seakan-akan bantuan baru boleh dicari ketika seseorang sudah benar-benar runtuh.
Di titik inilah absennya negara paling terasa. Bagi orang-orang yang hidup dengan banyak pertimbangan biaya, termasuk saya, persoalan kesehatan mental sering langsung berhadapan dengan tagihan. Obat-obatan psikiatri mahal. Konsultasi psikolog atau psikiater tidak selalu terjangkau. Jika ingin sesi yang lebih panjang atau jadwal yang lebih fleksibel, biayanya bisa semakin berat. Pengobatan yang seharusnya berkelanjutan justru kerap tersendat karena urusan anggaran. Kalimat seperti, “Ke psikolog mah mahal, mending cari hiburan aja,” terdengar biasa, padahal di situlah letak masalah besar kita: bantuan profesional masih dianggap kemewahan.
Padahal kesehatan mental bukan urusan kecil. Ia memengaruhi kemampuan seseorang bekerja, menjaga relasi, mengasuh anak, dan bertahan menjalani hidup sehari-hari. Orang yang tidak tertangani dengan baik bisa kehilangan pekerjaan, menjauh dari lingkungan sosial, mengalami konflik keluarga, atau terus terjerumus dalam keputusasaan. Namun karena lukanya tidak selalu terlihat, kebutuhannya sering didorong ke belakang.
Baca juga: Ongkos Mahal Kesehatan Mental di Negeri Konoha
Yang mahal bukan hanya biaya layanan kesehatan mental
Dalam kondisi mental yang tertekan, banyak orang akhirnya mencari jalan keluar yang justru berbahaya. Ada yang lari ke obat-obatan terlarang, ada yang terseret judi online, ada yang melukai diri sendiri, ada pula yang terus menumpuk utang sambil berharap semuanya membaik dengan sendirinya. Pelarian ini tidak menyelesaikan masalah. Ia hanya memperpanjang lingkaran penderitaan secara emosional, fisik, dan finansial.
Kita sering kaget saat mendengar kabar bunuh diri atau self-harm, seolah keputusan itu muncul mendadak. Padahal, sering kali seseorang sudah lama kehabisan pilihan yang aman, murah, dan mudah dijangkau. Ketika layanan terlalu mahal, ketika keluarga tidak memahami, dan ketika lingkungan terus memberi stigma, seseorang bisa merasa bahwa meminta tolong justru lebih menakutkan daripada memendam semuanya sendiri.
Masalah lainnya, layanan kesehatan mental masih kerap dianggap sebagai solusi sekunder. Banyak keluarga belum melihat gangguan mental sebagai kondisi yang membutuhkan pertolongan serius. Ada yang menganggapnya sekadar kurang ibadah, terlalu sensitif, kurang bersyukur, atau hanya sedang lemah menghadapi hidup. Kurangnya pengetahuan membuat banyak orang datang terlambat ke layanan, atau tidak datang sama sekali. Di sisi lain, konsultasi psikolog dan psikiater masih terasa sebagai sesuatu yang hanya bisa diakses kelas menengah perkotaan. Padahal kesehatan mental bukan gaya hidup. Ia kebutuhan dasar.
Kita bisa bicara panjang tentang subsidi untuk beras, listrik, bahkan pupuk. Semua itu penting. Tetapi ketika menyangkut layanan kesehatan mental, negara belum menunjukkan keseriusan yang sama. Padahal dampak gangguan mental tidak berhenti pada individu. Ia berdampak pada produktivitas kerja, relasi keluarga, kualitas pengasuhan, sampai stabilitas sosial. Jika begitu besar dampaknya, mengapa akses terhadap layanannya masih dibiarkan timpang dan mahal?
Saya pernah berada di titik ketika kebutuhan rumah tangga terasa lebih mendesak daripada terapi. Dan saya paham betul mengapa banyak orang mengambil keputusan yang sama. Saat anggaran terbatas, layanan kesehatan mental sering kalah dari kebutuhan yang lebih kasat mata: makan, transportasi, tagihan listrik, atau kuota internet. Ini bukan karena kesehatan mental tidak penting, melainkan karena sistem membuatnya terlalu mahal untuk diperjuangkan. Yang mahal bukan hanya biaya konsultasi atau obat. Yang mahal juga rasa takut dihakimi, risiko dianggap tidak kompeten, dan beban sosial saat mengakui bahwa kita butuh bantuan.
Mengakui diri membutuhkan pertolongan adalah langkah yang tidak mudah. Setelah itu, masih ada kemungkinan menghadapi gunjingan rekan kerja, tatapan meragukan dari orang sekitar, atau penilaian tidak adil dari atasan hanya karena kita perlu cuti untuk konsultasi. Dalam situasi seperti ini, banyak orang akhirnya memilih diam. Mereka terus bekerja, terus tersenyum, terus tampak “normal”, sementara di dalam diri mereka ada sesuatu yang pelan-pelan runtuh.
Baca juga: Ironi Kesehatan Mental: Ketika Negara Justru Menambah Beban Pikiran Warganya
Dukungan komunitas penting, tapi negara tetap wajib hadir
Karena itu, support group menjadi penting bagi banyak orang, termasuk saya. Di ruang-ruang kecil, sering kali daring, saya menemukan rasa bahwa saya tidak sendirian. Ada kelegaan ketika mendengar orang lain berkata, “Saya juga pernah di titik itu.” Keterhubungan seperti itu bisa sangat menolong. Ia memberi ruang aman yang kadang tidak diberikan oleh keluarga, tempat kerja, atau lingkungan sekitar.
Namun support group tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakhadiran negara. Solidaritas komunitas memang penting, tetapi ia tidak bisa menggantikan layanan yang seharusnya tersedia secara sistematis. Kesehatan mental tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada daya tahan individu atau kemurahan hati sesama penyintas. Ia membutuhkan intervensi struktural: layanan yang terjangkau, tenaga profesional yang cukup, edukasi publik yang kuat, dan kebijakan yang benar-benar memperlakukan kesehatan mental sebagai bagian utuh dari kesehatan.
Kalau kita sungguh ingin menurunkan angka bunuh diri, mengurangi self-harm, menekan burnout, dan mencegah berbagai dampak sosial dari tekanan mental yang tidak tertangani, maka investasi pada layanan kesehatan mental bukan pilihan tambahan. Ia kebutuhan mendesak. Subsidi untuk layanan kesehatan mental seharusnya dipahami sebagai langkah pencegahan jangka panjang, bukan beban anggaran. Jauh lebih masuk akal membangun sistem dukungan sejak awal daripada membiarkan orang jatuh semakin dalam, lalu menanggung konsekuensi sosial yang jauh lebih mahal dan lebih tragis.
Saya tidak sedang mengajak semua orang untuk membuka kondisi mentalnya ke ruang publik. Tidak semua orang punya privilese untuk itu, dan tidak semua ruang aman untuk kejujuran semacam itu. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa persoalan ini bukan urusan pribadi segelintir orang. Ini kepentingan bersama. Ketika satu orang mendapatkan layanan yang ia butuhkan, yang tertolong bukan hanya dirinya. Ada keluarga yang lebih kuat, ada relasi yang lebih sehat, ada lingkungan kerja yang lebih manusiawi, dan ada lingkaran sosial yang tidak ikut runtuh.
Baca juga: #HariKesehatanMental: Generasi Z Curhat Masih Susah Akses Layanan Kesehatan Mental
Yang paling menyakitkan dari absennya negara adalah ketika masyarakat ikut menambah beban lewat stigma. Orang yang sudah kesulitan mencari bantuan masih juga diminta diam, menyaru sebagai “orang normal”, dan tidak usah “mengumbar” mental statusnya. Seolah masalahnya akan selesai jika tidak dibicarakan. Padahal justru sikap itulah yang membuat banyak orang menahan semuanya sendirian sampai terlambat.
Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan kesehatan mental sebagai urusan pinggiran. Sudah saatnya negara hadir bukan hanya lewat slogan, tetapi lewat layanan yang nyata, terjangkau, dan mudah diakses. Dan sudah saatnya masyarakat berhenti menghukum orang yang sedang berjuang hanya karena mereka tidak tampak “waras” sesuai standar yang kita buat sendiri.
Sebab ketika seseorang butuh didengarkan dan ditolong, hal paling berbahaya yang bisa kita lakukan adalah menyuruhnya diam.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari
