Dunia di Pintu Kebangkrutan Air tapi Masih Ada Solusi yang Bisa Diusahakan 

Bukan lagi menghadapi krisis air, dunia kini telah masuk ke dalam era kebangkrutan air. Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era mencatat, penggunaan air global telah melampaui kemampuan alam untuk memulihkan diri. 

Dipimpin Kaveh Madani, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan di Universitas PBB, laporan tersebut menjelaskan kebangkrutan air bukan sekadar metafora kekurangan musiman. Ini kondisi kronis ketika penggunaan air jangka panjang melampaui aliran yang dapat diperbarui serta batas penarikan aman. Dampaknya, degradasi lingkungan tidak lagi mudah dipulihkan secara realistis. Fungsi ekosistem dan tingkat pasokan air seperti di masa lalu tidak dapat kembali. 

“Kita sedang menarik modal alam jauh lebih cepat daripada kemampuan planet ini untuk menyetorkannya kembali melalui siklus hidrologi alam,” tulis Madani dalam laporan tersebut. 

Madani menggambarkan air seperti rekening keuangan. Hujan dan salju menjadi “pendapatan” tahunan. Masalah muncul saat kebutuhan meningkat tanpa kendali. Air tanah yang tersimpan ribuan tahun diambil melebihi kapasitas pengisian ulang. Praktik ini terlihat menopang kebutuhan jangka pendek, namun cadangan jangka panjang terus menyusut. 

Pada tahap awal, gejalanya sering diabaikan. Saat musim kering datang, pengambilan air tanah ditingkatkan, pompa diperbesar, sumur digali lebih dalam. Aliran air dialihkan dari satu cekungan ke cekungan lain, lahan basah dikeringkan, sungai diluruskan demi ekspansi pertanian dan kota. Setiap langkah membawa konsekuensi ekologis. 

Baca Juga: Krisis Air Bersih Marak, Orang Kota Serasa Minum Air Sungai  

Dampak dan Tanda Kebangkrutan Air 

Dalam lima dekade terakhir, hampir 410 juta hektare lahan basah alami hilang, luasnya setara Uni Eropa. Penyusutan perairan permukaan terjadi dalam kecepatan yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah manusia. 

Lebih dari separuh danau besar dunia menyusut sejak awal 1990-an. Hampir seperempat populasi global yang bergantung pada ekosistem tersebut terdampak langsung. Laut Aral di Asia Tengah menjadi contoh paling nyata. Dulu merupakan badan air pedalaman terbesar keempat di dunia. Setelah pengalihan aliran besar-besaran untuk pertanian pada era Uni Soviet, kini tersisa sekitar 10 persen dari ukurannya pada 1960. 

Lebih dari 40 persen air irigasi global diambil dari akuifer yang terus menyusut. Sekitar 70 persen akuifer utama dunia menunjukkan penurunan permanen. Sekitar 4 miliar orang menghadapi kelangkaan air parah setidaknya satu bulan setiap tahun. Sekitar 75 persen populasi dunia tinggal di negara dengan status tidak aman air atau sangat tidak aman air. 

Di Indonesia, fenomena ini terlihat dari defisit air di berbagai wilayah. Data Kementerian Lingkungan Hidup 2024 mencatat Pulau Jawa mengalami defisit air mencapai 118 miliar meter kubik per tahun. Defisit diproyeksikan memasuki status langka di sebagian besar wilayah dan berpotensi meluas ke Bali. 

Laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2020 memproyeksikan krisis air bersih parah. Badan Pusat Statistik memperkirakan proporsi wilayah krisis air meningkat dari 6 persen pada 2000 menjadi 9,6 persen pada 2045. Pada 2035, ketersediaan air per kapita per tahun diperkirakan tersisa 181.498 meter kubik. 

Kebangkrutan air juga ditandai penurunan permukaan tanah. Madani menyebut penurunan ini sebagai ciri khas utama yang jarang disadari. Jakarta menjadi salah satu titik paling kritis. Pemantauan Dinas Perindustrian dan Energi serta teknologi InSAR periode 1974–2020 mencatat tanah Jakarta turun hingga 4,5 meter dengan rata-rata 5 hingga 10 sentimeter setiap tahun. 

Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menyoroti akar persoalan pada desain kota dan kebijakan perizinan. 

“Jakarta itu tidak didesain untuk jadi kota metropolitan sejak awal, ia didesain untuk jadi kota transit saja, terus kemudian jadi kota metropolitan. Kenapa dia bisa jadi kota metropolitan dan dihujani dengan gedung-gedung tinggi apartemen dan gedung perkantoran? Ya karena perizinannya,” jelas Jeanny pada Magdalene 

Jeanny lantas menyebut soal Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) yang masih belum dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan tata ruang DKI Jakarta. Daerah Resapan Air (DAS) menyusut drastis digantikan dengan gedung-gedung perkantoran dan apartemen yang rakus air tanah. 

“Kita lupa bahwa kemampuan alam tidak secepat keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu dari alam itu sendiri,” tambahnya. 

Dampak sosial ikut menguat. Jeanny memperingatkan potensi konflik akibat perebutan sumber air yang kian terbatas, urbanisasi paksa, serta lonjakan harga air sebagai komoditas. Beban tidak proporsional juga dialami perempuan. 

“Di tengah budaya patriarki yang ada di Indonesia, seolah-olah kalau ketersediaan air bersih itu terbatas dan kemudian tidak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau dia harus membeli air bersih, yang disalahkan siapa? Perempuan,” tutur Jeanny. 

Laporan Pro Health Januari lalu mencatat krisis air bersih di Kampung Empang, Penjaringan, Jakarta Utara. Darnia mengeluarkan Rp300 hingga Rp450 ribu per bulan untuk mandi dan mencuci. Air minum dibeli Rp8.000 per galon, jumlahnya bertambah saat menstruasi. 

“Ketika cucian tidak bersih, makanan air bersih untuk diminum tidak ada, terus tiba-tiba suami pulang kerja atau pulang dari laut marah-marah sama istrinya karena seolah-olah itu tidak terpenuhi. Ini bukan cuma semata-mata soal materi tapi ketersediaan kan, yang kena siapa? Kelompok perempuan,” jelasnya. 

Baca Juga: Tak Ada Tanah dan Air untuk Perempuan

Solusi Individu hingga Struktural 

Laporan PBB mencatat solusi kebangkrutan air tidak berhenti pada peningkatan efisiensi teknis dalam model pembangunan yang tetap eksploitatif. Fokusnya mengembalikan total penggunaan air ke dalam batas daya dukung lingkungan, sekaligus melindungi kebutuhan dasar manusia dan integritas ekosistem. Upaya tersebut dimulai dari pembenahan struktural: pembatasan ekstraksi air tanah sesuai kapasitas pengisian ulang alami, perlindungan lahan basah, serta pemulihan aliran sungai. Penetapan batas penggunaan air diposisikan sebagai langkah untuk menstabilkan kembali neraca hidrologi yang telah terganggu. 

Dalam konteks ini, tekanan terhadap sumber air tidak hanya berasal dari sektor tradisional seperti pertanian dan ekspansi kawasan perkotaan. Perkembangan infrastruktur digital juga menjadi faktor yang semakin diperhitungkan. Pertumbuhan layanan cloud dan artificial intelligence mendorong pembangunan pusat data berskala besar yang beroperasi tanpa henti. Operasional fasilitas ini bergantung pada sistem pendinginan intensif untuk menjaga stabilitas ribuan server. 

Dikutip dari Adie Tomer dan Caroline George dalam artikel “AI, data centers, and water” (2024), pusat data berukuran besar dapat mengonsumsi jutaan galon air per hari, terutama di wilayah yang menggunakan teknologi pendinginan berbasis air. Ketika kapasitas komputasi meningkat, kebutuhan pendinginan ikut bertambah. Kenaikan ini berdampak langsung pada beban sistem air lokal, khususnya di daerah yang telah mengalami tekanan ketersediaan air. 

Konsumsi air sektor digital kemudian mendorong pembahasan di tingkat regulasi dan industri. Dikutip dari ITPro dalam laporan “Cloud providers in Europe to disclose water usage from data center operators” (2024), Cloud Infrastructure Providers in Europe mulai mendorong pelaporan terbuka penggunaan air oleh operator pusat data. Transparansi ini ditujukan untuk mengukur dampak sektor teknologi terhadap sumber daya air sekaligus menjadi bagian dari standar keberlanjutan industri. 

Respons terhadap isu tersebut juga muncul di tingkat lokal. Dikutip dari IDN Financials dalam berita “Arizona residents’ aspiration to reject AI data centre project granted” (2025), warga Arizona menolak proyek pusat data AI karena kekhawatiran terhadap tambahan konsumsi air di wilayah yang telah menghadapi tekanan kekeringan. Kasus ini menunjukkan persoalan air menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan proyek infrastruktur digital. 

Baca Juga: Riset: Krisis Iklim Perburuk Separuh Penyakit Menular Manusia  

Di Indonesia, pendekatan green data center mulai diperkenalkan sebagai bagian dari pengelolaan sektor digital yang lebih terkendali. Dikutip dari Tenggara.id dalam artikel “Green Data Center” (2023), konsep ini menekankan efisiensi energi sekaligus pengelolaan air melalui optimalisasi sistem pendinginan dan pengurangan konsumsi bersih. Pendekatan tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya menekan jejak sumber daya di tengah pertumbuhan ekonomi digital. 

Selain kebijakan dan pembenahan industri, langkah di tingkat komunitas juga disebut dalam laporan PBB dan berbagai respons lokal. Penerapan sumur resapan dan lubang biopori di lingkungan permukiman dapat membantu meningkatkan infiltrasi air hujan serta mengurangi tekanan terhadap cadangan air tanah. 

Di tingkat individu, penggunaan teknologi secara efisien turut menjadi bagian dari diskusi pengurangan jejak sumber daya. Dikutip dari National Centre for Atmospheric Science dalam artikel “Conscious use of AI: Practical tips and thoughts from environmental researchers” (2023), penggunaan kecerdasan buatan secara efisien dapat dilakukan dengan menghindari permintaan komputasi berulang yang tidak perlu, menggunakan model seperlunya, serta memverifikasi keluaran melalui sumber tepercaya agar proses komputasi tidak berlebihan. 

Namun, Jeanny menekankan pembenahan struktural tetap menjadi kunci. 

“Apa gunanya 10 juta warga Jakarta bikin wilayah resapan mandiri kalau deforestasi di wilayah-wilayah tertentu itu masih terus dilakukan? Kalau kemudian eksploitasi pembangunan dengan membangun gedung-gedung tinggi di SCBD masih terus berjalan?” pungkasnya.