Wacana Penutupan Prodi di Kampus, Pakar: ‘Pemerintah Jangan Jadi Makelar Industri’
Rencana pemerintah menutup sejumlah program studi di perguruan tinggi memicu perdebatan di kalangan akademisi dan mahasiswa. Kebijakan ini dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri. Namun kritik publik dikaitkan dengan arah pendidikan tinggi yang dicap berorientasi pada pasar kerja.
Pernyataan terkait rencana tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, dalam simposium nasional di Bali pada (23/4). Ia menyebut kemungkinan penutupan sejumlah prodi sebagai bagian dari upaya penyesuaian kebutuhan masa depan.
“Tentunya bapak rektor yang ada di perguruan tinggi di sini semuanya ada kerelaan. Nanti mungkin ada beberapa yang kami eksekusi (prodi) dalam waktu tidak terlalu lama terkait prodi-prodi yang kita pilih, dan kita pilah, serta kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini. Sebenarnya apa yang dibutuhkan prodi apa ke depan,” katanya seperti dikutip dari akun YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Baca Juga: Menjadi Ibu atau Tidak, Perempuan Tetap Berhak Berpendidikan
Langkah Mundur
Pernyataan tersebut memicu tanggapan dari sejumlah pegiat pendidikan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pendekatan berbasis kebutuhan industri berisiko menyempitkan fungsi pendidikan tinggi. Ia menyoroti posisi perguruan tinggi yang tidak hanya berperan sebagai penyedia tenaga kerja.
“Pemerintah jangan hanya jadi makelar industri di dunia pendidikan. Penutupan prodi secara sepihak tanpa evaluasi mendalam terhadap hak pendidikan warga negara adalah langkah mundur. Kita butuh sarjana yang mampu berpikir kritis dan menciptakan solusi bagi masyarakat, bukan sekadar lulusan yang siap ‘diperas’ oleh industri,” ujarnya kepada Magdalene (29/4).
Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki mandat lebih luas, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan kapasitas berpikir. Ia menyebut dinamika industri yang berubah cepat tidak selalu selaras dengan proses pendidikan yang bersifat jangka panjang.
“Jika kampus hanya mengekor pada keinginan pasar saat ini, kita akan selalu tertinggal. Apa yang dibutuhkan industri hari ini, belum tentu relevan lima tahun mendatang. Kalau semua prodi diukur dengan penguasa pasar, maka ilmu-ilmu murni, humaniora, dan filsafat akan punah, padahal itu adalah fondasi peradaban,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti potensi dampak pada bidang ilmu tertentu. Prodi humaniora disebut berisiko terdampak apabila kebijakan ini diterapkan tanpa pertimbangan komprehensif. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ekosistem pengetahuan yang lebih luas, termasuk kemampuan masyarakat dalam memahami isu sosial dan sejarah.
“Rakyat akan lebih rugi lagi, karena mereka sedang dilucuti senjatanya untuk memahami ketidakadilan dan sejarahnya sendiri,” katanya.
Baca Juga: #RaporMerahPemerintah: Institusi Pendidikan Tertiup Angin Kekuasan
Respons Mahasiswa dan Arah Kebijakan Pendidikan
Penolakan terhadap rencana ini juga datang dari kalangan mahasiswa. Ira Safaat, 22, mahasiswa Universitas Bina Bangsa, menilai kebijakan tersebut berpotensi membatasi pilihan studi bagi mahasiswa. Ia menekankan setiap bidang ilmu memiliki peran yang tidak selalu terlihat secara langsung dalam dunia kerja.
“Setiap bidang ilmu punya perannya masing-masing. Mungkin tidak selalu terlihat langsung di dunia kerja, tapi penting untuk membangun daya kritis dan keilmuan,” katanya kepada Magdalene (29/4).
Menurut Ira, memaksakan pilihan studi berdasarkan kebutuhan industri dapat berdampak pada proses belajar mahasiswa. Ia menyebut pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan kerja, tetapi juga pembentukan cara berpikir dan pengembangan kapasitas individu.
Alih-alih menutup prodi, ia menilai pemerintah dapat memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hal ini mencakup fasilitas kampus, dukungan anggaran, serta penguatan sistem pembelajaran yang mendukung perkembangan mahasiswa secara menyeluruh.
“Karena tiap bidang ilmu pasti punya perannya masing-masing, walaupun tidak selalu terlihat langsung pengaruhnya di dunia kerja. Tapi tiap prodi penting untuk mahasiswa membangun daya kritis dan meningkatkan keilmuan, serta skill-nya,” ujarnya.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
