Zahra, 27, tak menampik pengeluarannya semakin membengkak dalam beberapa bulan terakhir. Kepada Magdalene, ia bercerita pengeluaran rumah tangganya kian sulit dikendalikan karena harga bahan makanan pokok terus meningkat. Uang belanja yang biasanya cukup untuk beberapa hari kini tak lagi mencukupi.
“Biasanya Rp 200 ribu itu cukup untuk 4 sampai 6 hari, dan udah masuk protein hewani. Tapi sekarang? Enggak cukup segitu,” kata Zahra (29/10).
Zahra merupakan ibu rumah tangga dengan satu anak. Setiap bulan, ia harus mengelola pendapatan suami yang tidak mengalami kenaikan seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok. Situasi ini membuatnya khawatir pengeluaran rumah tangga akan semakin membebani keuangan keluarga, terlebih ketika kondisi ekonomi belum menunjukkan perbaikan.
Kekhawatiran Zahra tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, APBN bukan sekadar dokumen berisi perhitungan pendapatan dan belanja negara. Kebijakan di dalamnya turut menentukan alokasi anggaran untuk layanan publik, perlindungan sosial, serta berbagai program yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam rancangan APBN 2027, pemerintah memperkirakan anggaran belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun, sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.435,1 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, belanja negara direncanakan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh pemerintah.
Meski Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis APBN 2027 dirancang secara ekspansif dan terarah, pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, melihat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Menurutnya, persoalan bukan hanya terletak pada besaran defisit, tetapi juga bagaimana pemerintah membiayai belanja negara dan memenuhi target penerimaannya. Pilihan kebijakan tersebut berpotensi membawa konsekuensi bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah.
“Defisit APBN 2027 ini diperkirakan sampai di atas 3 persen, apalagi dengan melihat penerimaan pajak dan tantangan mengendalikan belanja program prioritas. Efeknya bisa dalam bentuk pertambahan pajak yang makin menyasar kelompok menengah,” kata Bhima (28/10).
Baca juga: Ramai ‘Downgrade’ Ekonomi, ini 4 Pelajaran Penting untuk WNI
Bertambahnya Beban Pajak hingga Krisis Biaya Hidup
Salah satu risiko yang disoroti Bhima adalah bertambahnya beban pajak masyarakat. Ia menilai, kecenderungan tersebut mulai terlihat melalui perubahan ketentuan PPh final bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) melalui PP Nomor 20 pada tahun ini. Perubahan kebijakan perpajakan tersebut perlu dicermati karena dapat memengaruhi biaya operasional pelaku usaha kecil.
Dengan perhitungan pajak yang dititikberatkan pada penghasilan kena pajak dan bukan sekadar omzet, Bhima khawatir perubahan tersebut berpotensi menambah beban administrasi dan operasional UMKM. Pelaku usaha bisa saja meneruskan kenaikan biaya tersebut melalui harga barang atau jasa. Jika terjadi, konsumen, terutama kelompok kelas menengah, berpotensi ikut menanggung beban tambahan.
“Perubahan PPh UMKM jadi tanda bahwa kepatuhan pajak usaha kecil ini semakin didorong,” kata Bhima.
Selain pajak UMKM, Bhima juga menyoroti belum adanya rencana pemerintah untuk menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat ini, Indonesia memberlakukan tarif umum sebesar 11 persen untuk barang konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Ia menilai kondisi tersebut membuka kemungkinan perluasan kategori barang dan jasa yang menjadi objek pajak.
“Tidak adanya penurunan PPN juga jadi indikasi bagaimana kepatuhan pajak masyarakat terus didorong,” imbuhnya.
Dari laporan Bisnis Indonesia, pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2027 meningkat dibandingkan 2026. Khusus untuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan sebesar 13,4 persen dari outlook penerimaan 2026, yakni sebesar Rp1.126,10 triliun. Target tersebut menjadi yang pertama kali mencapai angka di atas Rp1.000 triliun.
Di luar potensi kenaikan pajak, Bhima juga mengingatkan dampak beban utang pemerintah akibat defisit anggaran. Ketika pemerintah menggunakan utang untuk menutup kekurangan APBN 2027, sebagian anggaran perlu dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilannya. Pada saat bersamaan, pemerintah juga harus membiayai berbagai program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembayaran bunga dan cicilan utang menjadi salah satu komponen belanja negara yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan APBN. Jika kebutuhan pembiayaan semakin besar, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai sektor lain bisa semakin terbatas. Hal ini penting bagi masyarakat karena alokasi anggaran negara turut menentukan ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja.
“Jangan sampai APBN lebih sibuk membayar bunga utang dan membiayai program prioritas yang belum terbukti efektif, sementara anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja justru tertekan di tahun depan,” jelas Bhima.
Risiko lainnya berkaitan dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan inflasi. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor, sementara kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok langsung menambah pengeluaran rumah tangga. Ketika pendapatan tidak bertambah seiring kenaikan harga, daya beli masyarakat pun berpotensi semakin tertekan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia per Oktober 2026 mencapai 3,23 persen secara tahunan, mendekati batas atas sasaran inflasi sebesar 3,5 persen. Angka ini menjadi salah satu indikator tekanan harga yang perlu diperhatikan dalam melihat kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bhima memperingatkan, kombinasi tekanan nilai tukar dan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memicu krisis biaya hidup (cost of living crisis). Dalam situasi tersebut, ketimpangan ekonomi juga berpotensi semakin melebar karena kelompok berpenghasilan rendah dan menengah memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menghadapi kenaikan pengeluaran.
“Tahun depan kalau tekanan ekonomi memburuk, kurs melemah, inflasi terutama bahan pangan naik, maka dampak paling berisiko adalah cost of living crisis atau krisis biaya hidup. Bentuk ekonomi akan jadi K shaped, yang kaya makin kaya, yang miskin makin ditekan. Ketimpangan makin lebar,” kata Bhima.
Baca juga: Gali Lubang Tutup Lubang, 90 Persen Pengemudi Ojol Terjerat Utang
Terpaksa Downgrade (Lagi) Gaya Hidup
Di tengah berbagai risiko tersebut, Bhima menyebut masyarakat dapat mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi kondisi ekonomi pada 2027. Salah satunya dengan melakukan downgrading lifestyle atau menurunkan standar pengeluaran sesuai kemampuan finansial. Ia juga menyarankan masyarakat memperbesar simpanan dana darurat dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
“Masyarakat sebaiknya sudah mulai perbesar simpanan dana darurat, jangan belanja barang tersier berlebihan, fokus ke pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut saya downgrade demi survival tidak masalah. Karena kita akan hadapi tahun yang lebih berat di 2027,” kata Bhima.
“Diah”, 38, menjadi salah satu perempuan yang sudah melakukan penyesuaian gaya hidup dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengaku mulai menurunkan kualitas sejumlah kebutuhan dan menghilangkan pengeluaran tersier, seperti menonton konser dan film di bioskop. Meski membantu menekan pengeluaran, keputusan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan mentalnya.
Bagi Diah, penyesuaian pengeluaran bukan berarti ia tidak membutuhkan ruang untuk menikmati hidup. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang meringankan beban masyarakat, termasuk kelompok kelas menengah yang juga menghadapi tekanan biaya hidup. Baginya, kebutuhan dasar tetap perlu dijamin agar masyarakat tidak harus terus-menerus mengorbankan kualitas hidup demi memenuhi pengeluaran sehari-hari.
“Sebetulnya sedih juga banyak kualitas hidup yang diturunkan. Seharusnya semua hal yang berhubungan sama kebutuhan dasar tuh ada standar maksimalnya. Subsidi untuk kelas menengah juga mungkin bisa dipertimbangkan,” kata Diah (29/10).
Meski begitu, Bhima juga menekankan bahwa pemerintah wajib mengantisipasi dampak terburuk dari defisit APBN kali ini. Pemangkasan anggaran belanja yang boros jadi salah satu yang harus dilakukan.
“Pemerintah perlu mengurangi pemborosan anggaran belanja terutama pada program-program populis. Fokus pada pemanfaatan anggaran secara produktif untuk meningkatkan lapangan pekerjaan jauh lebih mendesak,” tegas Bhima.
Baca juga: Cara Bertahan Hidup Paling Ekstrem di Jakarta: Andalkan ‘Paylater’ sampai Dosen Jadi ‘Driver’ Ojol
Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan APBN 2027 tetap dirancang dengan kebijakan fiskal yang ekspansif dan kredibel. Melalui laman resmi Kementerian Keuangan (24/9), ia menyampaikan APBN akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus melindungi perekonomian Indonesia. Pemerintah juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kredibilitas kebijakan fiskal.
“Kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel,” ujarnya.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
