Tak Ada yang Lebih Tabah dari Ibu di Bulan Juni, Kala Pendidikan Digital Bebani Keluarga

Bulan Juni mungkin membuat banyak orang teringat pada Sapardi Djoko Damono melalui karyanya Hujan Bulan Juni. Namun, di banyak rumah keluarga akar rumput, Juni punya suasana lain: bulan ujian semester, tugas sekolah menumpuk, kuota internet cepat habis, dan ibu-ibu kembali pusing menghadapi anak dan telepon genggam atau HP.

Kegelisahan itu terasa dalam diskusi bulanan komunitas kami. Hari itu, ketua komunitas datang dengan wajah kusut. Belum sempat kami bertanya, ia sudah lebih dulu mengeluhkan soal HP dan anaknya.

“Kepalaku pusing. Aku harus gimana?” katanya.

Soal HP dan anak, kali ini saya tidak punya nasihat. Kepala saya pun sama pusingnya.

Memang, anak saya belum memiliki HP sendiri. Kami punya perjanjian: ia baru boleh punya HP saat SMA nanti. Tetapi ia tetap boleh meminjam HP saya, dengan hak pakai di tangannya dan hak kontrol di tangan saya. Ini tetap bikin pusing juga.

Menjelang ujian semester, negosiasi itu makin sering terjadi. Informasi kelas masuk lewat grup WhatsApp. Tugas harus dicari di internet. Jawaban kadang diminta ditemukan lewat Google. Dalam kondisi seperti ini, HP bukan lagi sekadar alat hiburan. Ia sudah menjadi bagian dari kebutuhan sekolah.

Larangan saja tidak cukup. Saya harus terus menimbang kapan HP boleh dipakai, berapa lama, untuk apa, dan bagaimana memastikan anak tidak tergelincir terlalu jauh ke ruang digital yang bahkan orang tuanya sendiri belum tentu paham sepenuhnya. Di komunitas akar rumput, ini bukan persoalan kecil.

Saya sering melihat anak-anak seperti kecanduan layar. Kalau sudah memegang HP, fokus mereka hanya tertuju pada benda kecil itu. Mereka bisa duduk di pojok, rebahan di lantai, bergeser ke bawah kolong meja, lalu berjam-jam menatap layar sambil sesekali tertawa sendiri.

Kalau diingatkan ibunya untuk berhenti main HP, sebagian anak akan tantrum. Saya ngeri kalau anak saya mengalami hal serupa.

Namun, bagi sebagian keluarga, persoalannya bukan hanya soal mengawasi anak menggunakan HP. Ada masalah lain yang lebih berat: bagaimana menyediakan HP dan kuota internet agar anak tetap bisa belajar.

Baca juga: ‘Stunting’ dan Hilangnya Ruang Hidup: Kisah Suku Anak Dalam di Pelakar Jaya

Ketika Kuota Menjadi Belanja Pokok

Beban itu ditanggung Kak Sri, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan. Ia memiliki dua anak yang masih bersekolah di SMP dan SMA. Demi memenuhi kebutuhan belajar mereka, ia terpaksa mengurangi belanja dapur untuk membeli dua HP.

Saya pernah bertanya kepada Kak Sri, selain untuk belajar, HP itu digunakan untuk apa saja. Kak Sri menjawab ia tidak tahu. Yang ia lihat, anak-anaknya asyik dengan HP hampir sepanjang hari. Sementara itu, ia sendiri nyaris tidak pernah menggunakan perangkat tersebut.

“Enggak ngerti aku makeknya. Ada paswod,” kata Kak Sri malu-malu.

Walah. HP itu dibeli dari hasil kerja kerasnya. Paket datanya ia isi dengan mengurangi kebutuhan lain. Tetapi benda itu tetap terasa seperti dunia asing baginya.

“Sejak anak-anak sekolah pakai HP, belanja nomor satu itu paket data. Kalau paket data enggak diisi, merajuklah anakku, enggak bisa belajar. Pening mikirnya, Buk,” kata Kak Sri dengan senyum yang dipaksakan.

Sejak percakapan itu, saya tidak lagi melihat HP anak sekolah sebagai benda kecil di tangan anak-anak. HP adalah hitungan panjang di kepala ibu: beras cukup atau tidak, kuota harus diisi kapan, anak masih bisa ikut belajar atau tidak, dan bagaimana menegur anak yang terlalu lama bermain HP tanpa membuat rumah pecah oleh pertengkaran.

Di banyak rumah keluarga miskin, pendidikan digital tidak dimulai dari laptop, aplikasi belajar, atau kata-kata keren tentang transformasi digital. Ia dimulai dari satu pertanyaan sederhana di kepala ibu: uang hari ini dipakai untuk membeli beras atau mengisi kuota internet anak sekolah?

Baca juga: Indonesia Punya PP Tunas untuk Lindungi Anak di Internet, Apa itu?

Pendidikan Digital yang Tidak Berangkat dari Titik yang Sama

Sejak pandemi, belajar lewat HP memang bukan lagi cerita baru. Anak-anak terbiasa menerima tugas, mencari jawaban di Google, dan mengikuti informasi sekolah melalui grup WhatsApp. Di era sekarang, semua itu tampak biasa. Kemajuan teknologi digital seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tetapi kemajuan itu tidak jatuh di ruang kosong.

Ada anak yang belajar dengan Wi-Fi, laptop, meja belajar, dan orang tua yang bisa mengatur waktu layar. Ada anak lain yang belajar dengan HP murah, layar retak, sinyal tidak stabil, kuota terbatas, rumah sempit, dan ibu yang bahkan tidak tahu cara membuka aplikasi sekolah.

Keduanya sama-sama mengikuti pendidikan digital. Namun, titik berangkatnya berbeda.

Masalahnya, pendidikan digital sering dijalankan seakan semua keluarga punya modal yang sama. Seakan semua rumah memiliki perangkat yang memadai, semua orang tua punya literasi digital yang cukup, dan kuota internet hanyalah pengeluaran kecil di antara belanja dapur.

Baca juga: #RaporMerahPemerintah: Institusi Pendidikan Tertiup Angin Kekuasan

Padahal tidak.

Di rumah keluarga miskin, kuota internet bisa menggeser belanja lauk, menunda kebutuhan lain, bahkan membuat ibu harus berutang sambil menghitung ulang uang belanja. Kalau kuota tidak diisi, anak tidak bisa mengerjakan tugas. Kalau terus diisi, uang dapur makin menipis.

Karena itu, ketika sekolah semakin bergantung pada HP, kuota internet tidak lagi bisa dianggap sebagai pengeluaran tambahan. Ia telah menjadi bagian dari ongkos pendidikan.

Tetapi siapa yang menghitung ongkos itu?

Mungkin inilah Juni yang lain. Bukan Juni yang puitis, melainkan Juni ketika anak-anak menghadapi ujian semester dan ibu-ibu menghadapi ujian yang berbeda.

Mereka harus memastikan anak tetap belajar, memastikan kuota tetap tersedia, menahan cemas saat anak terlalu lama menatap layar, dan pada saat yang sama menjaga dapur tetap menyala.

Jangan-jangan, pendidikan digital selama ini hanya berarti tugas berpindah ke HP, biaya berpindah ke rumah, dan beban berpindah ke ibu, sementara tanggung jawab publik menguap entah ke mana.

Penafian: Penulis menggunakan alat bantu Akal Imitasi (AI), seperti ChatGPT, secara terbatas untuk penyuntingan bahasa dan perapian struktur tulisan. Seluruh isi, analisis, dan argumen merupakan hasil riset, observasi, dan pemikiran penulis.