Kritik Kenaikan Harga BBM hingga Militerisme, Tuntutan Mahasiswa di Aksi #MenujuIndonesiaBangkrut
Front Mahasiswa Nasional (FMN) bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa menggelar aksi nasional bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut di Jakarta dan sejumlah daerah (12/6).
Berdasarkan rilis FMN yang diterima Magdalene, demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga kebutuhan pokok, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga meningkatnya keterlibatan militer dalam ruang sipil.
Di Jakarta, aksi diikuti mahasiswa dari sejumlah kampus, termasuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Pancasila, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Melansir Tempo, massa bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) setelah melakukan konsolidasi sejak pagi.
Seperti dilaporkan BBC News Indonesia, massa mahasiswa sudah memadati area Jalan Sudirman sejak pukul 14.32 WIB. Sebelumnya, sebagian peserta aksi sempat diadang polisi di dekat Jembatan Semanggi. Aparat disebut-sebut berupaya mengalihkan demonstrasi ke kawasan Gedung DPR atau Patung Kuda di Monas.
Mahasiswa menolak usulan tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI. Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan bilang, massa memilih Bundaran HI sebagai lokasi aksi karena menilai DPR tidak menjalankan fungsinya.
“Ya, sudah kita menggelar di Bundaran HI untuk menyadarkan rakyat bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja,” kata Yatalathof pada media yang sama.
Baca Juga: Di Tengah Aksi Buruh dan Mahasiswa, DPR Justru Ramai-ramai WFH
Tolak Kenaikan Harga BBM dan Program Pemerintah
Dalam rilisnya, FMN menilai kondisi ekonomi saat ini semakin menekan kelompok masyarakat rentan. Organisasi tersebut menyebut petani menghadapi kesulitan produksi dan lilitan utang, sementara buruh serta masyarakat miskin perkotaan menghadapi beban kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Ketua Umum FMN, Symphati Dimas Rafi’i, menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dinilai memperburuk kondisi masyarakat. Ia juga mengkritik keberlanjutan sejumlah program pemerintah di tengah kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok.
Dikutip dari Katadata, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut. Selain itu, massa aksi juga menuntut penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Katadata melaporkan aksi tersebut membawa sedikitnya lima tuntutan utama, mulai dari penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih hingga penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Selain persoalan harga dan biaya hidup, mahasiswa juga menyoroti praktik korupsi yang dianggap memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dalam tuntutannya, mereka meminta penindakan terhadap pihak-pihak yang dinilai terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Nyawa Anak Kami Tak Semurah Janji Program MBG
Militerisme dan Jabatan Sipil
Selain isu ekonomi, demonstrasi juga menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil. Dalam rilisnya, FMN menolak pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan dan meminta pemerintah menghentikan penempatan aparat aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil strategis.
Menurut FMN, keterlibatan militer dalam berbagai sektor sipil perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu fondasi demokrasi pasca-Reformasi.
Dikutip dari Media Indonesia, sejumlah mahasiswa yang terlibat dalam aksi juga menyoroti kondisi yang mereka sebut sebagai krisis Indonesia. Isu yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga demokrasi, lapangan pekerjaan, dan kebijakan publik yang dinilai tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam rilisnya, FMN juga menyoroti berbagai kasus penggusuran dan perampasan tanah yang dinilai masih terjadi di sejumlah wilayah. Organisasi tersebut menilai negara perlu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak konflik agraria maupun proyek pembangunan.
Melalui aksi #MenujuIndonesiaBangkrut, FMN dan organisasi mahasiswa yang terlibat menyampaikan enam tuntutan utama, yakni menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, membatalkan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan, menghentikan penempatan aparat aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil strategis, menindak kapitalis birokrat yang korup, serta menghentikan berbagai bentuk perampasan hak rakyat, termasuk penggusuran dan perampasan tanah.
Aksi serupa berlangsung di sejumlah daerah pada hari yang sama. Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi, demokrasi, dan kehidupan masyarakat.
