Lebih dari Pena dan Buku: Yang Tak Terlihat dari Kematian Anak di NTT

*Peringatan pemicu: Artikel ini tidak bertujuan mendorong tindakan bunuh diri. Jika kamu mengalami krisis emosional atau memiliki pikiran untuk melukai diri, carilah dukungan dan bantuan profesional. Khusus bagi warga Jakarta, layanan kesehatan mental gratis tersedia melalui JakCare (telekonsultasi 24/7 via aplikasi JAKI atau telepon 0800-1500-119), Puskesmas kecamatan, dan RSUD setempat. 

Kasus kematian anak akibat bunuh diri kembali terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). YBS, 10, siswa kelas IV sekolah dasar, ditemukan meninggal dunia di pekarangan rumahnya. Dari laporan Kompas, bersama dengan kematiannya, YBS meninggalkan sepucuk surat pamit untuk ibunya. 

Kepala Seksi Humas Polres Ngada Inspektur Dua Benediktus R Pissort menyampaikan dugaan sementara korban meninggal akibat bunuh diri. Dari keterangannya, surat yang memuat pesan terakhir untuk ibunya tersebut ditulis oleh YBS sebelum ia mengakhiri hidupnya. 

“Ini berdasarkan hasil pencocokan dengan tulisan korban di beberapa buku tulis. Penyidik menemukan adanya kecocokan,” tutur Benediktus kepada Kompas.id (3/2). 

YBS merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Mengutip media yang sama, ibu YBS adalah seorang orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Dari keterangannya, YBS sempat meminta pena dan buku, namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi. Meski nominalnya tidak sampai Rp10 ribu, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil bagi keluarga mereka. 

Baca juga: Narasi Moralitas di Balik Tragedi Ibu di Bandung: Masalahnya Tak Sesederhana itu 

Bukan Kasus Pertama 

Melihat kejadian yang menimpa YBS, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitarini menyampaikan bahwa KPAI turut prihatin. Kematian YBS menambah panjang rentetan kasus bunuh diri pada anak yang terjadi di Indonesia. 

Pada skala Asia Tenggara, Diyah menyebut angka bunuh diri anak di Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi. Penyebabnya antara lain perundungan hingga kemiskinan. 

“Anak mengakhiri kehidupan (bunuh diri) di Indonesia itu yang tertinggi Mbak di Asia Tenggara,” kata Diyah kepada Magdalene (4/2). 

Sepanjang 2023, Dyah menyebut sebanyak 46 anak tercatat mengakhiri hidupnya. Pada 2024, terdapat 43 anak mengakhiri hidup. Sementara pada 2025 tercatat 26 anak mengakhiri hidup. Meski angkanya menurun, jumlah tersebut menurutnya tetap membutuhkan perhatian serius. 

“Tidak bisa dinormalisasi,” tutur Diyah. 

Terkhusus pada kasus YBS, Diyah menyebut peristiwa tersebut tidak dapat dilihat sebagai fenomena tunggal. Dalam kasus bunuh diri anak, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku tersebut, termasuk kondisi ekonomi keluarga dan situasi anak di sekolah. 

Menurut Diyah, permintaan YBS akan buku dan pena yang tidak terpenuhi dapat menjadi salah satu bagian dari persoalan yang dihadapi anak. 

“Kasus ini jelas perlu diperluas. Pihak sekolah juga harus ikut terlibat untuk benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada anak,” jelas Diyah. 

Baca juga: Kematian Ibu di Bandung: Utang, Kemiskinan, dan Beban Tak Terlihat Perempuan 

Di Balik Urusan Buku dan Pena 

Mengamini keterangan tersebut, Psikolog Klinis Anak dan Remaja Yustika Makmur menyampaikan bahwa kasus bunuh diri pada anak tidak dapat dilihat dari satu sisi. Pada kasus YBS, ia menyebut kemiskinan dapat menjadi salah satu pemicu. 

“Kemiskinan sering kali mempengaruhi kebutuhan dasar, akses pendidikan, dan juga hubungan interpersonalnya. Kalau kebutuhan dasarnya aja sulit dipenuhi, apakah kesehatan mental bisa jadi prioritas?” terangnya (5/2). 

Yustika menambahkan kondisi hidup yang sulit dapat memicu perasaan frustrasi hingga ketidakberdayaan pada diri anak, yang sering kali tidak terlihat oleh orang dewasa. 

“Mungkin kita melihatnya ah ‘cuma pena dan buku’. Tapi sebenarnya, kesulitan-kesulitan yang anak alami yang disebabkan kondisi kemiskinan ini bisa memicu anak punya rasa malu dan frustasi, sampai perasaan tidak berdaya. Dan kalau dialami terus-menerus akhirnya ini yang akan jadi tekanan mental yang sering kali ‘gak keliatan’ buat orang dewasa,” imbuh Yustika. 

Menurut Yustika, seperti halnya pada orang dewasa, pikiran untuk bunuh diri pada anak dapat muncul ketika anak merasa tidak memiliki solusi atas persoalan yang dihadapinya. 

“Jadi, pikiran untuk bunuh diri sering kali sebenarnya jadi sinyal bahwa individu atau anak sudah frustasi atas situasi dan masalah yang sedang dihadapinya,” jelasnya. 

Selaras dengan penjelasan tersebut, survei JAMA Pediatrics (2020) di Amerika Serikat menunjukkan anak yang tinggal di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi 37 persen lebih mungkin meninggal akibat bunuh diri. Pada anak usia 5 hingga 19 tahun, kemiskinan tercatat sebagai salah satu faktor risiko utama.

Baca juga: Ongkos Mahal Kesehatan Mental di Negeri Konoha 

Di Mana Peran Negara? 

Andy Ardian, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, menyebut orang tua bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Ia menyoroti minimnya jaring pengaman sosial di lingkungan tempat tinggal YBS. 

“Seharusnya memang ada peran kolektif juga yang berperan di sana. Keluarga besar, tetangga sekitar, memang sewajarnya ikut berperan dalam tumbuh kembang anak. Cuma memang kita juga tidak bisa meniadakan kondisi di sana. Apalagi di lingkungan rumah YBS. Mereka juga sama-sama mengalami kemiskinan serupa,” ucap Andy. 

Selain itu, Andy menyebut pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai regulator. Ketika negara tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara struktural, kondisi tersebut dapat mendorong anak pada situasi rentan. 

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut kematian YBS seharusnya menjadi perhatian serius negara. Dalam rilis resmi di laman Amnesty Indonesia, Usman membandingkan kebutuhan pendidikan anak dengan kebijakan anggaran negara. 

“Layaknya sebuah ironi, saat seorang anak mengakhiri hidupnya sebagai respons kemiskinan keluarga, negara di lain sisi malah menggelontorkan Rp350 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Usman (4/2). 

Menanggapi pernyataan tersebut, Diyah menyampaikan pendidikan merupakan hak dasar anak. 

“Ya pendidikan adalah hak dasar, memberikan makan bergizi tumbuh kembang anak juga tujuan pemerintah, tapi perlu dipertimbangkan prioritasnya saja dulu,” pungkas Diyah. 

Ilustrasi oleh Karina Tungari