Cuti Ayah hingga Dukungan ‘Daycare’: 12 BUMN Dorong Tempat Kerja Ramah Keluarga
Foto: UN Women/Putra Djohan
Sebanyak 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menerapkan kebijakan tempat kerja ramah keluarga melalui berbagai inisiatif, mulai dari penguatan cuti ayah, fleksibilitas kerja, hingga dukungan fasilitas pengasuhan. Program tersebut diperkenalkan pada (19/5) sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung keseimbangan kehidupan pekerja.
Ke-12 perusahaan lintas sektor tersebut diperkenalkan sebagai First Movers Tempat Kerja Ramah Keluarga setelah menjalani pendampingan intensif selama enam bulan oleh UN Women. Program tersebut merupakan bagian dari Women’s Empowerment Principles (WEPs) Corporate Action Lab di bawah UN Women Gender Action Lab yang didukung Pemerintah Australia.
Langkah tersebut muncul di tengah masih rendahnya partisipasi perempuan di dunia kerja Indonesia. Beban pengasuhan dan kerja perawatan yang tidak seimbang masih menjadi salah satu hambatan utama yang memengaruhi keberlanjutan karier perempuan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada 2024 tercatat sebesar 56,42 persen. Angka itu masih berada jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84,66 persen.
Temuan The Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) pada 2018 juga menunjukkan sekitar 1,7 juta perempuan usia 20–24 tahun meninggalkan pekerjaan setelah menikah atau memiliki anak. Temuan tersebut menunjukkan tantangan dunia kerja tidak berhenti pada akses masuk, tetapi juga kemampuan perempuan bertahan dalam dunia kerja.
“Ketika BUMN memimpin transformasi menuju tempat kerja ramah keluarga, dampaknya melampaui kebijakan internal perusahaan. Ini mengirimkan sinyal kuat bahwa kesetaraan gender adalah fondasi untuk peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta keberlanjutan organisasi,” kata Ulziisuren Jamsran, UN Women Indonesia Representative and Liaison to ASEAN.
Baca juga: Negara Dorong Ekspansi Daycare, Tapi Risikonya Dititipkan ke Perempuan
Cuti Ayah hingga Dukungan Pengasuhan
Empat solusi utama dikembangkan oleh 12 BUMN dalam program tersebut. Salah satunya berfokus pada penguatan cuti ayah dan peningkatan keterlibatan laki-laki dalam pengasuhan.
PT Pelabuhan Indonesia, Perum Perumnas, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Bio Farma memperkuat kebijakan cuti ayah, sistem pemantauan, serta mendorong perubahan pola pikir organisasi terkait keterlibatan laki-laki dalam kerja perawatan.
Sementara pada bidang kesehatan mental dan fleksibilitas kerja, PT Bank Tabungan Negara, AirNav Indonesia, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), dan Pertamina mengembangkan sejumlah skema. Program tersebut meliputi compressed working time arrangement, evaluasi kebijakan hybrid working, hingga program employee assistance bersama psikolog.
Pada sektor infrastruktur pengasuhan, PT PLN, MIND ID, dan PT Wijaya Karya memperkuat fasilitas melalui standardisasi daycare, penyediaan ruang laktasi, serta penyusunan pedoman pengelolaan fasilitas pengasuhan.
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia, Perumnas, Wijaya Karya, PT Pelabuhan Indonesia, dan Bank Mandiri mengembangkan kebijakan fleksibilitas kerja, mentoring, rekrutmen inklusif, serta dukungan bagi caregiver. Berbagai solusi tersebut diperkirakan menjangkau sedikitnya 15 ribu pekerja di lingkungan BUMN.
Baca juga: Cuti Ayah Cuma 2 Hari: Bukti Nyata Bias Kita Soal Peran Orang Tua
Pada kesempatan yang sama, UN Women bersama Danantara Indonesia dan Srikandi Danantara turut meluncurkan Danantara Respectful & Inclusive Workplace Playbook sebagai panduan membangun lingkungan kerja yang lebih inklusif dan ramah keluarga.
Senior Director Human Capital Talent Management and Culture PT Danantara Asset Management, Wiwik Wahyuni, mengatakan tantangan berikutnya terletak pada penerapan kebijakan di tingkat organisasi agar tidak berhenti sebagai dokumen.
“Yang paling penting adalah bagaimana mendapatkan buy-in dari board masing-masing BUMN. Begitu kita mendapatkan buy-in dari pemimpin, maka komitmen bisa lebih terjamin. Dan untuk itu, kita harus pintar cari angle bagaimana kebijakan ini dapat menguntungkan organisasi,” tambahnya.





















