Anggaran BGN 2025 Disorot: Motor Listrik, Kaos Kaki, hingga Tablet

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu program unggulan pemerintah kini mulai jadi perhatian publik. Sorotannya bukan pada idenya, melainkan pada susunan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya menunjukkan prioritas utama: menyediakan makanan bergizi untuk masyarakat.

Alih-alih mayoritas anggaran dialokasikan untuk bahan pangan, komposisi belanja Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2025 justru memperlihatkan porsi besar terserap ke pos lain. Mulai dari kendaraan, perangkat teknologi, hingga kebutuhan penunjang seperti kaos kaki.

Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan: apakah arah belanja tersebut sudah benar-benar selaras dengan tujuan utama program?

Baca Juga: Ada Jejak Orba dalam Setiap Ompreng MBG

Kendaraan Serap Anggaran Jumbo

Dikutip dari The Conversation, Efek polemik MBG: Pengadaan motor listrik BGN tetap bakal dikritik meskipun prosesnya sah, polemik seputar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan sorotan publik, kali ini terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Meski prosesnya dinilai sah, keputusan ini tetap memantik kritik karena dianggap kurang selaras dengan tujuan utama program.

Dua lembaga yang menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sama-sama tercatat melakukan belanja kendaraan dalam jumlah besar. Setelah Koperasi Merah Putih mengadakan 160 ribu unit mobil pick-up dari India, kini BGN merealisasikan pengadaan 21 ribu unit motor listrik dengan harga per unit yang hampir menyentuh Rp50 juta.

Lantas, apakah pengadaan motor listrik MBG ini sah? Masih mengacu pada The Conversation, sebagai badan negara, BGN memang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang yang diatur oleh undang-undang beserta aturan turunannya, termasuk peraturan presiden. Karena nilai belanjanya diperkirakan mencapai triliunan rupiah, rencana pengadaan juga semestinya disusun jauh-jauh hari, setidaknya satu tahun sebelumnya. Mekanisme pengadaannya pun idealnya dilakukan melalui lelang.

Motor listrik merek Emmo yang dibeli BGN sudah terverifikasi dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Produk itu dipasok oleh PT Yasa Artha Trimanunggal, perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pengadaan umum, alat kesehatan, serta ekspor-impor, dan berdiri sejak 2016 di Jakarta.

Kalau pertanyaannya mengapa memilih motor listrik, pemerintah sebenarnya sudah punya dasar kebijakan. Pengadaan ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan begitu, pengadaan motor untuk operasional MBG dapat dipandang sebagai bagian dari kewajiban kebijakan tersebut.

Setidaknya dari sisi dasar hukum, pengadaan motor listrik oleh BGN terlihat sudah berjalan dalam koridor yang wajar. Kepala BGN Dadan Hindayana juga telah mengonfirmasi bahwa pembelian ini menggunakan anggaran tahun 2025, dengan harga di bawah pasar, yakni Rp42 juta per unit dari harga awal Rp52 juta.

Baca Juga: #RaporMerahPemerintah: Jual Kecap Prabowo di Isu Lingkungan 

Reaksi warganet

Dikutip dari BBC Indonesia, Kepala BGN klaim nilai pengadaan ribuan motor listrik di bawah harga pasar, penjelasan Kepala BGN soal nilai pengadaan ribuan motor listrik yang disebut lebih murah dari harga pasar tak sepenuhnya meredakan kritik. Di media sosial, video yang memperlihatkan motor-motor listrik baru itu justru ramai memancing komentar warganet.

Sebagian pengguna media sosial membandingkan belanja yang dinilai “jor-joran” untuk MBG dengan kondisi kesejahteraan guru. “Apa kabar guru yang di pelosok?” tulis seorang warganet dalam komentar di Instagram media nasional.

Warganet lain juga menyoroti soal urgensi dan efisiensi anggaran di tengah situasi global yang sedang tidak stabil, termasuk konflik di Timur Tengah. “Buat apa? Ada urgensinya?” tulis komentar lainnya.

Sorotan terhadap motor listrik operasional MBG ini juga muncul saat pemerintah mengumumkan defisit anggaran pada kuartal I 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun per akhir Maret 2026, atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Menkeu, defisit yang membesar di awal tahun terjadi karena pemerintah mempercepat belanja. Ia mengatakan ingin agar belanja negara lebih merata sepanjang tahun, supaya dampak ekonominya tidak menumpuk di akhir tahun saja. “Jadi, defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa belanja pemerintah memang dibuat lebih merata, tetapi yang paling menonjol tetap BGN karena anggarannya besar.

Dalam situasi seperti ini, nilai proyek yang besar dan munculnya kesan tak tertib sering kali cukup untuk memunculkan dugaan awal soal kerugian negara, bahkan sebelum audit resmi benar-benar dilakukan. Di banyak kasus belakangan ini, proses hukum juga kerap bergerak cepat ketika kasusnya viral dan memantik sentimen negatif, meski besaran kerugian negaranya belum jelas.

Karena itu, pertanyaan utamanya bukan hanya apakah ada pelanggaran atau tidak, melainkan juga apakah pengadaan ini sudah sesuai prosedur, patut, dan benar-benar memberi manfaat. Apalagi, perhatian publik terhadap BGN dan MBG memang sangat besar.

Baca Juga: Nyawa Anak Kami Tak Semurah Janji Program MBG 

Belanja Pakaian hingga Kaos Kaki

Dikutip dari Project Multatuli, Proyek MBG, Potensi Markup Belanja BGN, dan Overclaim Kesuksesan Rezim, dalam sorotan terhadap Proyek MBG, potensi markup belanja BGN, dan klaim berlebihan soal keberhasilan rezim, salah satu pos belanja BGN yang paling mencolok selain motor listrik adalah pembelian pakaian dengan nilai mencapai Rp622,3 miliar.

Anggaran untuk pakaian ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari seragam, PDH, PDL, sepatu dinas, sepatu olahraga, topi, baret, kaos, kaos kaki, hingga aksesori seperti ikat pinggang.

Untuk kaos kaki saja, BGN mengalokasikan dana pajak masyarakat sebesar Rp6,9 miliar. Sebagiannya dibeli lewat e-katalog 5.0 dari PT Gajah Mitra Paragon dengan total Rp3,4 miliar untuk kaos kaki hitam harian, kaos kaki olahraga, dan kaos kaki lapangan.

Di laman e-katalog, harga satuan kaos kaki yang dijual PT Gajah Mitra Paragon bervariasi, mulai dari Rp34.999 untuk kaos kaki harian sampai Rp100.000 untuk kaos kaki lapangan. Harga ini terbilang tinggi, apalagi produk tersebut tidak memiliki merek dan juga tidak berlabel SNI.

Khusus untuk kaos kaki lapangan, BGN menghabiskan Rp1,7 miliar dari dana pajak. Artinya, lembaga ini membeli sekitar 17.000 pasang kaos kaki lapangan dengan harga Rp100.000 per pasang, sesuai harga yang tercantum di e-katalog. Kalau dibandingkan dengan harga pasar, Rp100.000 sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan kaos kaki bermerek.

Selain pakaian, belanja besar lain yang menyedot dana publik adalah perangkat keras dan komputer. Salah satu yang paling menonjol adalah pembelian komputer tablet untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, dengan total anggaran mencapai Rp508,4 miliar.

Sebagai konteks, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia adalah proyek pendidikan bergaya semi-militer yang digagas Prabowo saat masih menjabat Menteri Pertahanan. Program ini berada di bawah payung Komponen Cadangan atau Komcad, yakni semacam tentara rakyat, di mana para sarjana dari kalangan sipil dilatih secara militer lewat Universitas Pertahanan.

Kini, saat Prabowo menjadi presiden, para sarjana paramiliter ini menjadi bagian penting dalam proyek MBG. Bahkan, rencananya puluhan ribu dari mereka akan diangkat menjadi ASN melalui skema PPPK di bawah BGN sebagai lembaga pemberi kerja. Mereka nantinya ditempatkan sebagai kepala unit dapur MBG di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Pola ini kembali menunjukkan arah militerisasi: BGN memiliki “tangan” di bawah lewat pegawai sipil yang dididik ala militer, sementara Kementerian Pertahanan punya “mata” sipil untuk mengurus proyek pangan dan, dalam situasi tertentu, bisa juga dikerahkan untuk urusan yang lebih jauh dari fungsi utamanya.

Salah satu pengadaan komputer lewat e-katalog dilakukan melalui PT Mitrawira Hutama Teknologi dengan total Rp84,7 miliar.

Dalam laman e-katalog PT Mitrawira Hutama Teknologi, hanya tersedia satu jenis produk, yaitu tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 (bundling), dengan harga Rp17.927.000 per unit.

Masih mengacu pada Project Multatuli, BGN juga membeli produk yang sama dengan harga serupa dari perusahaan lain. Dalam masing-masing e-katalog perusahaan, tercatat penjualan produk tersebut berada di kisaran 1.000 hingga 5.000 unit. Dengan asumsi BGN membeli produk yang sama dengan harga yang sama, maka anggaran Rp508,4 miliar itu setara dengan sekitar 28.359 unit tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

Sementara itu, harga pasaran tablet dengan spesifikasi serupa di lokapasar seperti Tokopedia hanya berada di kisaran Rp8 jutaan per unit. Artinya, ada potensi kemahalan sekitar 100 persen pada pembelian tablet melalui e-katalog tersebut.

Pada akhirnya, menghabiskan anggaran untuk barang yang jauh lebih mahal dari harga pasar jelas bukan bentuk penghematan. Dari sudut pandang publik, ini lebih terlihat sebagai pemborosan, selain juga membuka ruang bagi dugaan markup.