Bagi perempuan muda di keluarga saya, menstruasi tidak pernah menjadi perkara sederhana. Di masa belianya, eyang putri saya mengalami menstruasi berkepanjangan hingga sepuluh hari. Ibu saya kerap merasakan nyeri luar biasa, bahkan beberapa kali sampai pingsan. Saya sendiri, sejak SMA, hampir selalu bangun dengan migrain dan nyeri hebat di perut saat haid datang. Entah bagaimana pula, maag saya sering kambuh bersamaan dengan menstruasi. Setelah didiagnosis autoimun saat kuliah, pengalaman itu bertambah rumit: kadang disertai demam, kadang anemia, dan semuanya bisa bertahan sampai masa haid selesai.
Dari situ saya belajar satu hal: haid bukan sekadar urusan bulanan. Bagi sebagian orang, ia adalah pengalaman tubuh yang bisa sangat mengganggu hidup sehari-hari.
Dan pengalaman itu jelas bukan hanya milik keluarga saya. Riset Hastuti dkk. (2019) terhadap pelajar SD dan SMP di DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa 88 persen responden mengalami sakit perut, sakit pinggang, pusing, dan lemas saat menstruasi. Penelitian Grandi dkk. (2012) di Amerika Serikat juga menemukan bahwa 84,1 persen perempuan muda mengalami nyeri haid secara rutin. Angka-angka ini menunjukkan bahwa yang saya, ibu, dan eyang saya alami, bukan pengecualian. Ia adalah pengalaman yang sangat umum, tapi masih sangat sering diabaikan.
Baca juga: #MerdekainThisEconomy: 5 Bukti Perempuan Pekerja Belum Benar-benar Merdeka
Untuk memahami mengapa rasa sakit ini bisa begitu nyata dan beragam, perlu dipahami dulu apa yang terjadi di dalam tubuh. Nyeri haid berkaitan dengan produksi prostaglandin, zat kimia yang memicu kontraksi otot rahim agar darah bisa keluar melalui vagina. Kontraksi inilah yang menyebabkan rasa sakit.
Tetapi tingkat nyeri tiap orang berbeda: ada yang nyaris tidak merasakan apa-apa, ada yang hanya merasa tidak nyaman, dan ada pula yang nyerinya begitu kuat hingga sulit bangun dari tempat tidur. Dalam beberapa kasus, nyeri haid bahkan bisa sangat melumpuhkan. Jadi, rasanya tidak masuk akal jika orang yang sedang menstruasi tetap dituntut beraktivitas seperti biasa, seolah tubuhnya tidak sedang bekerja keras menahan sakit.
Namun itulah yang masih terjadi, baik di tempat kerja maupun di ruang pendidikan. Di dunia kerja, setidaknya ada dasar hukum untuk cuti haid melalui Pasal 81 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meski pelaksanaannya sering kali jauh dari ideal. Hak ini kerap tidak disosialisasikan, bahkan dipersulit. Tetapi di sekolah dan universitas, situasinya lebih kabur lagi. Sampai sekarang, belum ada aturan yang jelas tentang izin atau cuti haid bagi pelajar dan mahasiswa, padahal pada usia inilah banyak orang baru belajar hidup dengan tubuhnya sendiri, termasuk dengan nyeri haid yang belum tentu ringan.
Kekosongan aturan itu punya konsekuensi nyata di ruang kelas. Kembali pada riset Hastuti dkk. (2019): sebanyak 37 persen responden tidak bisa berkonsentrasi saat belajar, 12 persen tidak dapat mengikuti pelajaran olahraga, 11 persen harus pulang lebih awal, dan 5 persen memilih tidak masuk sama sekali. Artinya, menstruasi bukan hanya soal tubuh, tapi juga memengaruhi akses terhadap pendidikan.
Saya langsung teringat masa SMA. Mungkin saya termasuk salah satu kolektor tiket izin terlambat terbanyak di sekolah. Hampir setiap hari pertama dan kedua menstruasi, saya baru bisa masuk setelah istirahat pertama. Beberapa teman perempuan di kelas saya juga mengalami hal yang sama. Kelas kami yang hanya 17 orang sering terasa tidak pernah penuh. Ada yang datang terlambat karena haid, ada yang pulang lebih awal, ada pula yang bertahan sambil menahan sakit.
Saat kuliah, pola yang sama terulang dengan gejala yang lebih kompleks. Gejala yang saya rasakan bertambah: bukan hanya nyeri perut dan sakit kepala, tetapi kadang disertai demam dan tubuh yang limbung karena hemoglobin turun drastis. Yang berubah bukan hanya tubuhnya, tapi juga taruhannya. Seorang tutor laki-laki cis hetero pernah tetap mencatat saya terlambat mengumpulkan ujian, meski saya sudah meminta tambahan waktu karena sedang haid, demam, dan nyeri perut.
Baik di SMA maupun di kampus, respons yang saya temui ketika mengajukan izin selalu serupa: tidak ramah, bahkan cenderung meremehkan. Di SMA, pernah ada guru yang bertanya, “Kenapa izin haid lagi? Bukannya kemarin baru saja izin karena haid juga?”. Padahal saat itu saya memang kerap menstruasi dua kali sebulan karena stres. Di media sosial, cerita serupa mudah ditemukan. Mahasiswa yang pilihan izinnya hanya dua: memaksa diri hadir sambil menahan sakit, atau meminta surat dokter yang justru sulit diurus saat tubuh sedang kesakitan.
Baca juga: ‘Everything is Political’ termasuk Menstruasi Perempuan
Ketika rasa sakit dianggap urusan sendiri
Respons yang tak ramah itu tidak muncul begitu saja, namun lahir dari cara kita memandang menstruasi, dan cara pandang itu punya sejarah yang panjang. Bobel dan Fahs (2020) menunjukkan bahwa menstruasi kerap dibingkai dari sudut yang sempit: soal suci dan tidak suci dalam agama, soal reproduksi yang hanya dikaitkan dengan kemampuan mengandung, atau soal sanitasi yang tujuannya membuat haid tidak terlihat demi menjaga “martabat.” Dalam kerangka seperti itu, pengalaman nyata orang yang bermenstruasi justru hilang. Rasa sakitnya dianggap berlebihan. Keluhannya mudah dibaca sebagai drama, female hysteria, atau semata-mata persoalan emosional.
Padahal nyeri haid itu nyata. Ia bukan sekadar ada di kepala. Menstruasi juga bukan aib, bukan penanda moralitas, dan bukan bukti keaktifan seksual seseorang. Ia adalah proses biologis rutin yang sering mencerminkan kondisi tubuh secara keseluruhan. Dan yang bermenstruasi bukan hanya perempuan cis: ada trans laki-laki, orang interseks, dan orang-orang dengan identitas gender lain yang terlahir dengan uterus. Semakin luas pengetahuan tentang haid dibagikan kepada publik, semakin kecil ruang bagi stigma dan sikap meremehkan.
Karena itu, menstruasi tidak seharusnya terus dipaksa tinggal di wilayah diam-diam. Ia perlu dipahami sebagai isu publik yang menyangkut akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan martabat. Di sekolah dan kampus, pendidikan seksual yang komprehensif bisa menjadi pintu masuk untuk membangun lingkungan yang lebih ramah. Tetapi ini bukan hanya tanggung jawab orang yang bermenstruasi. Mereka yang tidak punya pengalaman tubuh ini pun perlu ikut belajar — terutama laki-laki cis hetero nondisabilitas yang selama ini merasa tidak perlu tahu karena menganggap menstruasi urusan orang lain.
Baca juga: Menstruasi Bukan Aib, Kenapa Laki-laki Malu Beli Pembalut
Kalau menstruasi terus diperlakukan sebagai urusan diam-diam, maka izin haid akan terus dianggap merepotkan, kebutuhan untuk rehat akan terus dipandang berlebihan, dan orang yang kesakitan akan terus dipaksa menjelaskan tubuhnya agar dianggap layak beristirahat. Padahal waktu rehat saat haid tidak semestinya selalu dibuktikan lewat penderitaan yang dipertontonkan.
Pada akhirnya, perjuangan soal cuti haid bukan hanya soal izin tidak masuk kelas. Ini juga soal cara kita memandang tubuh yang bermenstruasi: apakah ia dianggap sah untuk lelah, sah untuk sakit, sah untuk beristirahat, dan sah untuk tetap hadir di ruang publik tanpa stigma. Sebab dengan membawa menstruasi keluar dari wilayah privat yang sunyi, kita membuka kemungkinan untuk hidup dengan tubuh kita sendiri secara lebih jujur, lebih manusiawi, dan dengan hak untuk rehat yang tidak perlu terus-menerus diperjuangkan sendirian.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
