#HororPanasBumi: Kematian, Keracunan, dan Harga yang Harus Dibayar Perempuan di Sorik Marapi
“Ella”, 30, sudah dua kali dilarikan ke rumah sakit karena gas beracun yang bocor dari PT Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP). Pertama pada Februari 2023 dan Februari 2024.
“Saya enggak ingat apa-apa, selain sakit di bagian tenggorokan. Semuanya gelap. Dan bangun-bangun sudah di rumah sakit,” cerita Ella pada kami, menggunakan bahasa Mandailing, Mei lalu di rumahnya.
Rumah Ella memang cuma sekitar 500 sampai 800-an meter dari PT SMGP. Kampungnya adalah desa terdekat dari pabrik itu. Suara pengeboran dan aroma sulfur lazim di sana.
Ella tinggal di Desa Sibanggor Tonga, Mandailing Natal, Sumatera Utara, di kecamatan tempat berdirinya PT SMGP, Pembangkit listrik panas Bumi milik perusahaan Singapura OTP Geothermal Power Ltd milik KS Orka Renewables Ltd dan PT. Supraco Indonesia. Di dekat desa itu, perusahaan membuka sumur bor (wellpad) untuk menambang panas Bumi. Luas konsesi PT SMGP mencapai 62.900 hektar yang tersebar di 10 kecamatan dan 138 desa di Kabupaten Mandailing Natal. Saat ini, perusahaan baru beroperasi di 10 desa di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Lembah Sorik Marapi.
Baca juga: Transisi Energi (Tak) Berkeadilan: Di Balik Proyek ‘Pencabut Nyawa’ Geothermal
PLTP itu diproyeksikan menghasilkan kapasitas listrik sebesar 240 megawatt (MW), bagian dari program ketenagalistrikan nasional berkapasitas 35 gigawatt (GW). Di situs resminya, KS Orka mengklaim proyek itu adalah pembangkit listrik yang aman, bersih, bertanggung jawab dan membawa keuntungan besar bagi Indonesia. Sejalan dengan klaim pemerintah Indonesia yang tengah berambisi menggantikan listrik berbahan batu bara dengan tenaga panas Bumi, karena dinilai paling bersih, rendah emisi, dan ramah lingkungan.
Riwayat Keracunan, Kebocoran Gas, sampai Kematian Lima Warga
Dua kali keracunan yang dialami Ella bukan yang pertama. Pada Januari 2021, lima orang meninggal akibat kebocoran gas beracun dari PLTP SMGP. Sebanyak 46 orang menjalani perawatan di rumah sakit, dan lebih dari 200 orang mengungsi.
Empat dari lima orang yang meninggal itu adalah perempuan: dua ibu berusia 40-an, serta dua anak perempuan berusia lima dan tiga tahun. Satu orang lagi adalah petani remaja laki-laki berusia 15 tahun.
Hampir empat bulan setelah kematian mereka, kebakaran terjadi di lokasi proyek PT SGMP yang berjarak hanya 300 meter dari permukiman warga. Insiden itu tidak memakan korban.
Namun, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat, kebocoran gas hidrogen sulfida (H2S) kembali terjadi pada Maret 2022, setidaknya 58 orang muntah, pusing, dan pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit. Sebulan kemudian, semburan setinggi lebih dari 30 meter disertai bau gas menyengat bikin 21 orang dilarikan ke rumah sakit. Masih di tahun yang sama, dua kali kebocoran terjadi pada September dan menyebabkan total 94 orang keracunan.
Kebocoran masih terjadi pada Februari 2023 (123 warga jadi korban) dan Februari 2024 (101 warga dilarikan ke rumah sakit). Dua insiden yang bikin Ella keracunan hingga tak sadarkan diri.
“Enggak ada ganti rugi selain pengobatan,” kata Ella mengenang keracunan 2024. Ia tidak ingat menerima sepeser pun. Tapi, ia ingat dapat santunan sekitar Rp500 ribu sampai Rp1 juta saat keracunan 2023.
Baca juga: Bagaimana Perempuan Sukatani Tolak Proyek Panas Bumi Gunung Gede Pangrango
Proses keracunan itu terjadi cepat. Ella ingat ada bunyi alarm peringatan, lalu suara pengumuman. Tapi, belum selesai suara pengumuman, Ella sudah pingsan.
Saat ditanya, “bagaimana jika kebocoran kembali terjadi?”, Ella sempat tersenyum sarkas sambil mengangkat bahu. Insiden kebocoran itu meninggalkan trauma buat Ella, terutama yang terakhir. Saat itu dia sedang mengandung anak bungsunya yang sekarang belum genap berusia dua tahun. Tapi, cuma bisa berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi.
Munculnya Titik-titik Semburan Lumpur Panas
Dampak proyek panas Bumi PT SMGP tak hanya menempeli Sibangor Tonga dan warganya. Di Desa Roburan Dolok, kurang satu kilometer dari wellpad E milik PT SGMP, muncul semburan lumpur panas di sejumlah titik.
JATAM mencatat, semburan itu pertama kali timbul pada April 2024 dengan ketinggian mencapai 30 meter. Disertai bau gas menyengat, yang menyebabkan 21 warga dan satu bayi harus dirawat intensif di rumah sakit.
“Ahmad” (61), petani di sana, cerita kalau kebun karetnya juga terdampak semburan lumpur panas. Awalnya, semburan itu muncul di wisata pemandian air panas dekat kebunnya. Tanah di sekitarannya lalu longsor dan memunculkan titik-titik semburan baru. Akibatnya, penghasilan Ahmad dari kebun karetnya berkurang.
Dulu Ahmad bisa mendulang 7 kaleng karet per minggu. Kini, pohon-pohon karet miliknya tak bisa tumbuh lagi karena udara panas di sekitaran semburan.
Masalah ini sempat dilaporkan warga pada PT SMGP. Warga menduga munculnya semburan berkaitan dengan pengeboran yang dilakukan PT SMGP pada 2017 silam. Namun, baik perusahaan dan pemerintah daerah, 2025 lalu, mengklaim bahwa titik-titik semburan lumpur air panas itu adalah bencana alam biasa.
JATAM mencatat, jumlah titik semburan makin meluas. Dari 17 titik di 2025 mencapai sekitar 20-an di awal 2026. Saat ke sana Mei lalu, kami menyaksikan sendiri titik-titik semburan yang akhirnya merusak wisata pemandian air panas yang dimaksud Ahmad.
Dampak lingkungan juga dirasakan warga desa Huta Julu, yang terletak persis di bagian timur laut PT SMGP. Desa berpenghuni 225 jiwa itu berbatasan langsung dengan tembok PT SMGP. Syafrin, sekretaris desanya cerita, kebun karet di sana juga tak tumbuh subur seperti dulu. Sawah-sawah padi mengering dan harus digantikan dengan tanaman lain seperti ubi, kacang, dan cabai.

“Kalau warga di sini tunggu azab saja,” kata Syafrin, setengah berseloroh. Sebagai salah satu desa terdampak, tanda-tanda perubahan tanaman adalah perubahan pertama yang dikenali warga. “Sudah gak banyak yang bisa dilakukan. Kita sudah sering protes, sampai enggak didengar mereka lagi (perusahaan),” tambah Syafrin.
Terakhir, kampungnya sempat direndam lumpur lebih semata kaki karena tembok beton pembatas perusahaan jebol. Lumpur itu juga berdampak ke tanaman mereka. “Itu lama kami bersihkannya,” kenang Syafrin. “Kami tunggu-tunggu gak dibersihkan mereka juga, akhirnya masing-masing warga bersihkan rumah sendiri.”
Sawah-sawah di desa Huta Raja, desa tetangga Huta Julu yang hanya sekira satu kilometer, juga terdampak.

Rusaknya Lingkungan dan Beban di Pundak Perempuan
“Sita” (41) sedang membersihkan sawahnya yang baru dipanen ramadan lalu, saat kami tiba. “Dulu, sawah kami ini juga kena lumpur dari atas (letak PT SMGP),” kenang Sita. Kejadiannya 2024 lalu. Sebagian sawah di desanya dapat ganti rugi dari perusahaan, tapi tidak semua.
Salah satu warga yang sawahnya terdampak dan sempat meminta ganti rugi adalah “Uma” (50). Banjir bercampur lumpur menggenangi sawah Uma akhir 2024 lalu. Merusak konsistensi tanahnya. Dulu Uma bisa memanen 70 kaleng padi per panen, kini hanya mendapat setengahnya, 35 kaleng.
“Waktu banjir itu setengahnya (sawah) terendam lumpur. Sampai segini tingginya,” kata Uma sambil mengarahkan tangannya ke arah lutut (12/5). Aktivitas PT SMGP di kawasan Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga secara geografis berada di wilayah dataran yang lebih tinggi dari Hutaraja dan Hutajulu. Itu sebabnya, lumpur bisa mengaliri sawah-sawah seperti milik Sita dan Uma.
Berkurangnya hasil panen membuatnya kini tak lagi punya waktu libur—Uma membantu membersihkan lahan milik orang lain di akhir pekan, demi tambahan pemasukan untuk menghidupi anaknya yang sudah kelas 1 SMA.
Sejak banjir lumpur 2024, Uma juga kehilangan kolam ikannya. Ia dan Sita juga menyadari adanya perubahan air debit air yang mengaliri sawah mereka. “Ya sejak ada perusahaan itu jadi berkurang jadi segitu,” kata Sita sambil menunjuk aliran air irigasi yang kini tampak lemah (13/5).
“Setiap proyek energi ekstraktif punya konsekuensi, tetapi tidak semua orang menanggungnya secara setara. Sering kali, rusaknya ruang hidup lebih dulu membebani perempuan,” ungkap Oxfam dalam laporan mereka: A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractive Industries (2017).
Beban ini yang juga kami temui terjadi pada Uma, Sita, dan Ella. Sumber air yang rusak bikin Sita dan Uma harus mencari sumber air alternatif buat sawah masing-masing. Sita cerita, ia dan warga lain kini urunan Rp5000 untuk menggerek air dari mata air lain demi bisa mengakali debit irigasi yang berkurang.
Menurut Oxfam, ada empat indikator yang bisa dilihat sebagai dampak langsung pertambangan kepada perempuan. Di antaranya: Beban domestik bertambah: mencari air, memasak, memastikan pangan tersedia, dan merawat keluarga; Beban kesehatan memburuk: ketika anggota keluarga sakit, kerja perawatan yang tidak dibayar ikut meningkat; Peran mencari nafkah bertambah: perempuan harus mencari pemasukan baru saat sumber penghidupan keluarga terganggu; Akses sumber daya komunal hilang: air, kebun, pangan, pakan ternak, dan kayu bakar makin sulit dijangkau.
Sama seperti Uma yang mengorbankan hari liburnya demi pemasukan tambahan, Sita juga jadi buruh ngarit saat pendapatan pertanian menurun.
Belum lagi dampak pada kesehatan. Saat memperlihatkan titik-titik semburan di Roburan Dolok, Ahmad juga cerita tentang sakit sesak napas yang diidapnya sekitar dua tahun ke belakang. Ia sudah rutin berobat tapi tak kunjung sembuh. “Mereka (keluarganya) udah bilang jangan banyak kerja lagi, makanya aku gak ngarit lagi,” ceritanya. Namun, Ahmad tak yakin sakitnya ada kaitan dengan semburan lumpur panas yang muncul di kebunnya.

Kami sempat mampir ke Puskesmas Sibanggor Jae, Mandailing Natal, puskesmas yang biasa menangani pasien keracunan akibat kebocoran gas PT SMGP. Miva Riani Siregar, Kepala Puskemas Sibanggor Jae bilang infeksi saluran pernapasan (ISPA) memang jadi penyakit nomor satu yang ditanggani puskesmasnya tiap bulan. Kuantitasnya bisa mencapai 15 orang per bulan.
“Tapi, kan di daerah pergunungan seperti ini itu hal wajar, ISPA juga biasanya rata-rata penyakit tertinggi di puskesmas-puskesmas,” katanya. Menurutnya, tidak bisa mengaitkan jumlah ISPA yang tinggi dengan lokasi desa mereka yang dekat proyek panas Bumi, selama belum ada penelitian komprehensif yang dilakukan.
Miva juga bercerita, dua kali selama ia menjabat dua tahun di puskesmas itu, pihak perusahaan sempat mendatangi mereka untuk menanyakan jenis penyakit yang sering ditangani di sana. Menurutnya, jumlah pasien perempuan yang tinggi ada kaitannya dengan budaya perempuan di Mandailing Natal yang lebih sering mengurus sawah.
“Perempuan paling banyak alami ini (ISPA) karena paling banyak berkegiatan,” kata Miva kepada Magdalene (13/5).
Magdalene sempat meminta tanggapan PT SMGP terkait berbagai temuan dalam liputan ini, termasuk dampak pada perempuan, dugaan paparan H₂S pada 2024, dugaan pencemaran sumber air, pengelolaan limbah, pemantauan kesehatan warga, serta pelibatan masyarakat dalam proyek. Permintaan konfirmasi telah dikirimkan melalui surat elektronik. Namun hingga artikel ini diterbitkan, perusahaan belum memberikan tanggapan.
Api Perlawanan yang Beradu Panas Bumi
Dampak lingkungan dan kebocoran gas di Mandailing Natal sebetulnya sering terekam media. Banyak protes warga juga disuarakan, terutama ketika insiden langsung memakan korban.
Namun, menurut Uma, banyak warga yang sudah lelah karena tidak didengarkan, sementara hidup harus terus berlanjut.
WALHI Sumatera Utara mencatat, perlawanan warga sebetulnya sudah panjang. “Sejak 2014 silam,” kata Reza Anggi Riziqo, peneliti WALHI Sumatera Utara (3/6).
Pada 2014, warga Maga, desa yang sungainya terpapar limbah, menolak pembangunan PLTP di Mandailing Natal karena khawatir dampak lingkungannya. Kala itu, baru ada dua sumur: wellpad A dan wellpad F di Roburan Dolok.
“Kriminalisasi terhadap para demonstran di penolakan awal PT SMGP (kala masih dipegang OTP Geothermal) pada 2014, telah membuat masyarakat bungkam untuk bersuara,” ucap Rianda Purba, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara.
Penolakan itu berakhir tragis setahun kemudian.
JATAM mencatat, pada 20 Januari 2015 terjadi bentrokan antar warga pro dan kontra yang menyebabkan satu orang warga meninggal dan rumah serta satu mobil ikut hancur. “Kedua kelompok warga, pro dan kontra, sama-sama korban,” ungkap JATAM dalam laporan mereka. “Pemicunya tentu saja terkait kehadiran dan operasi perusahaan.
WALHI mencatat trauma dan ketakutan warga juga dipengaruhi polarisasi di antara warga. Banyak aktor-aktor dan tokoh lokal diduga terlibat dalam aktivitas pembangunan dan operasional PLTP Sorik Marapi, baik sebagai pekerja, kontraktor dan lain sebagainya. Ini jadi alasan lain perlawanan tak segarang sebelumnya.
Mulyadi, Kepala Desa Sibangor Tonga—desanya Ella—juga bilang penolakan warga tak sebanyak dulu. “Sekarang warga sudah lebih terbuka terhadap perusahaan. Entah kenapa mereka sudah tidak melawan, bisa karena malas atau terbiasa,” kata Mulyadi saat kami sambangi (13/5). Ia juga cerita bahwa desanya jadi salah satu desa binaan program CSR PT SMGP, yang mengembangkan potensi desa untuk berkembang. Salah satu yang sedang disiapkan adalah kelompok perempuan yang akan menjual olahan labu jipang sebagai ciri khas sekaligus pemasukan desa.
Dulu, sejak 2017 protes sering disuarakan warganya. Mulai dari suara dentuman pengeboran yang menganggu, sampai bau sulfur. Menurut Mulyadi, terakhir protes itu terjadi setelah insiden kebocoran 2022.
Tahun itu, protes warga sebetulnya pernah sampai ke meja legislasi. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen EBTKE Kementerian ESDM untuk tidak memberikan izin pengeboran eksplorasi kepada PT SMGP lagi, terutama setelah insiden semburan lumpur dan kebocoran gas H2S pada 2022.
Kala itu, Komisi VII mempermasalahkan kontraktor PT Halliburton Drilling Systems Indonesia yang digunakan PT SMGP sebagai directional drilling services.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) Maman Abdurrahman mengatakan Halliburton di mana-mana bermasalah. Sebelum di Sorik Merapi, kecelakaan fatal juga terjadi PLTP Sarulla tepatnya di Namora Ilangit (NIL) 2 dan Geo Dipa.
Baca juga: Perempuan Desa Melawan Tambang: Tak Hanya Membela Tanah, Tapi Merawat Kehidupan
“Sering ingin mencari contractor services yang murah, akhirnya aspek-aspek health (kesehatan), safety (keamanan) dan environment (lingkungan) atau HSE diabaikan. Perlu dievaluasi tim komersial di Sorik Marapi jangan hanya ingin kejar murah akhirnya kejadian lagi,” ungkapnya.
Namun, insiden 2023 dan 2024 membuktikan pembenahan itu tidak terjadi, kata Rianda. “Pada akhirnya, tragedi berulang, dan korban berjatuhan kembali,” tambahnya.
Di Sibangor Tonga, kini Ella jadi salah satu perempuan yang disasar program CSR PT SGMP. Bersama perempuan lain di desanya, ia belajar mengolah labu jipang menjadi produk yang kelak akan dijual sebagai oleh-oleh khas Sibanggor Tonga.
Ia masih tinggal di rumah yang sama, sekitar 500 meter dari sumur panas Bumi itu. Suara pengeboran masih sesekali terdengar, saat berbincang di rumahnya, aroma sulfur yang sudah lama akrab dengan warga juga kami cium.
Ketika ditanya apa yang ia harapkan, Ella hanya ingin anaknya sehat dan tidak pernah jadi korban gas beracun seperti dirinya.
“Semoga enggak ada lagi,” kata Ella.
Artikel ini merupakan bagian dari serial liputan khusus Magdalene tentang dampak pengembangan panas Bumi di Ijen, Mandailing Natal, dan Mataloko. Baca serial #HororPanasBumi lainnya di sini.
Tim Proyek Geothermal
Pemimpin Redaksi:
Devi Asmarani
Redaktur Pelaksana:
Purnama Ayu Rizky
Editor:
Aulia Adam, Devi Asmarani, Purnama Ayu Rizky
Koordinator Proyek:
Jasmine Floretta V.D
Tim Lapangan:
Andrei Wilmar, Aulia Adam, Jasmine Floretta V.D, Syifa Maulida, Purnama Ayu Rizky, Rose Hendrika
Reporter/ Periset:
Andrei Wilmar, Jasmine Floretta V.D, Syifa Maulida
Videografer/Dokumentasi:
Andrei Wilmar, Aulia Adam, Rose Hendrika
Fixer:
Antony Anu, Ahmad Royhan, Muhammad Husnudin
Desainer Grafis:
Della Nurlailanti Putri
Ilustrastor:
Karina Tungari
Media Sosial:
Amanda Andina Nugroho, Allaam Faadhilah, Sonia Kharisma Putri
SEO:
Kevin Seftian
Sekretaris Redaksi:
Chika Ramadhea
Product and Program Development Coordinator:
Siti Parhani
Community Engagement:
Siti Hajar
Visualisasi Data:
Azaria Laras




















