#HororPanasBumi: Menggadai Hidup Layak Warga Lingkar Panas Bumi demi Mimpi Energi (Part 2)

Air Warga Berubah Warna

Maret 2024, warga Ijen, khususnya di Dusun Watucapil, Margahayu, dan Kebunjeruk mulai menyadari perubahan pada sumber air yang mereka gunakan sehari-hari. Dari jernih berubah kehijauan. Meninggalkan rasa pahit dan sensasi kering di tenggorokan saat diminum.

Perubahan itu berdampak pada sedikitnya 200 kepala keluarga. Warga menduga pencemaran berkaitan dengan aktivitas pengeboran PLTP Ijen Blawan. Menurut mereka, limbah cair dari lokasi pengeboran IJN 2 mengalir ke arah mata air yang selama ini menjadi sumber kebutuhan rumah tangga.

Tak lama setelah kualitas air berubah, laporan gangguan kesehatan mulai bermunculan. Warga mengaku mengalami mual dan diare, sementara anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak. Beberapa di antaranya bahkan harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.

“Anak-anak itu mual dan diare, ada 3-4 orang yang opname. Masyarakat meyakini ini dari air yang kita konsumsi,” tutur “Donny”, salah satu perangkat desa di Kalianyar.

PT Medco Cahaya Geothermal membantah adanya hubungan langsung antara gangguan kesehatan warga dan aktivitas perusahaan. Menurut Donny, perusahaan menilai keluhan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan operasional proyek. Penjelasan itu disampaikan saat warga meminta pertanggungjawaban atas perubahan kualitas air yang mereka alami. 

“Cuman Medco itu bersangkakan ya mungkin dibesar-besarkan, mendramatisasi apa dan segala macemnya, enggak gitu. Tapi saat disampaikan ke Medco mereka bilang ‘Oh, tidak bisa seperti itu [dikaitkan]’,” tambah Donny.

Warga lantas meminta perusahaan memulihkan akses air bersih. Sebagai respons, perusahaan sempat mencari sumber mata air alternatif yang dapat dialirkan ke wilayah terdampak. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di kawasan Gunung Ranti.

Namun, rencana itu tidak berlanjut. Lokasinya dinilai terlalu jauh dan sulit dijangkau untuk jadi solusi jangka panjang. Akhirnya pada April 2024 perusahaan menyalurkan bantuan air bersih sementara serta menutup saluran pembuangan limbah yang diduga menjadi sumber pencemaran. 

Kualitas Air dan Udara di Ijen: Temuan Magdalene

Untuk menelusuri kondisi tersebut, Magdalene bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melakukan uji laboratorium terhadap lima sumber mata air di Desa Kalianyar pada (22/4), termasuk Mata Air Gending Waluh yang sebelumnya diduga tercemar. Hasilnya menunjukkan seluruh sampel masuk dalam kategori tercemar ringan berdasarkan baku mutu air bersih Kelas I dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Dalam laporan tersebut, peneliti Kimia Lingkungan Pos Koordinasi untuk Keselamatan Korban Lumpur Lapindo (PoskoKKLuLa), Rifnida Azmi Fitratian, menjelaskan penurunan kualitas air dapat dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya material organik yang membusuk, seperti daun dan ranting, kotoran hewan, hingga rembesan air tanah yang membawa residu pupuk nitrogen dari lahan pertanian atau perkebunan. Meski begitu, ia menilai sumber air warga masih memiliki kemampuan pemulihan alami (self-purification).

Namun, menurut Rifnida, kemampuan tersebut tidak menjamin kualitas air akan tetap terjaga. Ia menilai pemantauan berkala perlu dilakukan karena sumber mata air itu menjadi sumber utama air bersih warga untuk kebutuhan rumah tangga, sanitasi, dan pertanian, sekaligus berada di dekat kawasan PLTP.

“Jadi perlu diperiksa, misalnya ya setahun dua kali,” kata Rifnida kepada Magdalene (19/5).

Gangguan terhadap sumber air juga ditemukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga mengaku debit air untuk mengairi sawah berkurang sejak perusahaan mulai beroperasi. Berkurangnya pasokan air tersebut, menurut mereka, turut menekan hasil panen yang menjadi sumber penghidupan keluarga.

“Sita”, 41, petani di Desa Hutaraja, mengatakan aliran air ke sawahnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meski belum ada penelitian yang mengukur perubahan debit air secara spesifik, ia mengaku dampaknya terasa pada produksi padi yang terus menurun. Pendapatan keluarganya ikut terdampak karena sawah menjadi sumber ekonomi utama rumah tangga.

“Sejak ada perusahaan itu aliran (air) ini ya berkurang jadi segitu,” kata Sita.

Gangguan terhadap sumber air berjalan beriringan dengan keluhan kesehatan yang muncul di sekitar proyek. Miva Riani Siregar, Kepala Puskesmas Sibanggor Jae, mengatakan kepada Magdalene di Mandailing Natal (13/5), terdapat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di desa-desa sekitar proyek. 

Persoalan kesehatan di Mandailing Natal tak hanya berkaitan dengan penyakit yang tercatat di fasilitas kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini juga beberapa kali mengalami kebocoran gas H₂S yang berdampak langsung pada warga. Berdasarkan laporan JATAM, lima warga meninggal dunia setelah kebocoran gas H₂S  pada 2021.

Insiden serupa kembali terjadi pada tahun berikutnya dan menyebabkan sedikitnya 58 warga mengalami muntah, pusing, hingga pingsan. Pada Februari 2024, sebanyak 123 warga kembali dilaporkan mengalami keracunan akibat kebocoran gas H₂S. Rangkaian peristiwa ini masih membekas dalam ingatan sebagian warga yang tinggal di sekitar area operasi perusahaan.

Sementara itu, warga di Mataloko, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hidup berdampingan dengan jejak proyek panas Bumi yang berhenti beroperasi lebih dari satu dekade lalu. Meski pembangkit listrik panas Bumi tidak lagi beroperasi, semburan lumpur panas dan bau sulfur masih muncul di sejumlah titik. Bagi sebagian warga, kondisi tersebut menjadi pengingat, dampak proyek tidak selalu berakhir ketika operasional berhenti.

Inu dan Maria Baka yang tinggal sekitar satu kilometer dari pusat semburan mengaku kerap mencium bau sulfur pekat, terutama menjelang subuh. Bau tersebut, menurut mereka, sering memicu sesak napas dan gatal-gatal pada kulit. Keluhan itu membuat mereka berulang kali mencari pengobatan.

“Katanya kita alergi udara. Ya Rp50 ribu satu hari beli obat. Salep untuk digosok-gosok itu,” tutur Maria saat ditemui Magdalene di Desa Turetogo, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada (6/4).

Namun, pengobatan dari puskesmas tidak selalu memberikan hasil yang mereka harapkan. Maria bilang, keluhan yang sama terus muncul meski ia telah berkali-kali membeli obat. Karena itu, ia dan keluarganya mulai menggunakan ramuan tradisional yang diracik sendiri.

“Habis muncul lagi, muncul lagi. Saya sudah banyak sekali saya beli, tapi muncul-muncul tuh. Kita mandi saja pakai daun-daun itu, ubi itu, rebus mandi,” tambahnya.

Cara serupa juga dilakukan Marselina Ngula yang tinggal di Radabata, lima kilometer dari kawasan semburan dan PLTP. Ia mengalami gangguan kesehatan yang dikaitkannya dengan paparan gas H₂S. Belakangan, ia lebih memilih menggunakan pengobatan tradisional dibanding memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

“Untuk sekarang buat sesuatu pelawan, kami begitu, kami harus lari ke dukun dan gunakan kami punya ramuan yang tradisional itu,” tuturnya.

Keluhan kesehatan yang disampaikan warga belum dapat secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat dengan aktivitas panas Bumi. Sebab butuh penelitan lebih lanjut.

Namun, di tiga wilayah yang didatangi Magdalene, warga berulang kali menyampaikan pertanyaan yang sama: Bagaimana dampak lingkungan dan kesehatan dipantau, siapa yang bertanggung jawab ketika masalah muncul, dan sejauh mana keluhan mereka ditindaklanjuti.

Hasil Panen Menurun, Perempuan Menanggung Beban Tambahan

Menurut penjelasan Pri Utami–Kepala Pusat Penelitian panas Bumi Teknik Universitas Gadjah Mada–prosedur pengeboran proyek panas Bumi dirancang dengan regulasi ketat. Dalam tulisan yang dirilis oleh Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik (FT) UGM, ia menekankan setiap proyek wajib melalui tahap kajian teknis, analisis geologi, mitigasi resiko, serta pengawasan lingkungan.

Titik pengeboran pun diwajibkan menjauhi zona rawan bencana seperti area longsor, patahan aktif, wilayah banjir, hingga kawasan yang memiliki nilai sosial-budaya bagi masyarakat adat dan lokal. Namun, standar ideal dan regulasi ketat ini hanya berlaku di atas kertas.

Faktanya, proyek panas Bumi di tiga wilayah yang didatangi Magdalene dekat dengan pemukiman dan lahan produktif warga. Para petani yang Magdalene temui mengaku menghadapi perubahan pada lahan dan hasil pertanian mereka. Perubahan tersebut berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga yang selama ini bergantung pada sektor pertanian.

Di Kecamatan Ijen, “Firman”, 64, mengatakan produktivitas lahannya mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Cabai tumbuh lebih kecil dari ukuran biasanya dengan bercak putih di daun, hasil panen kubis menurun, dan kasus busuk batang semakin sering ditemukan. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan yang ia alami sebelum aktivitas proyek berkembang di kawasan tersebut.

“Akar menyerap pupuk, tapi makanan enggak bisa naik, akarnya habis. Semenjak 2024, pupuk mengendap di akar, akarnya mati sendiri padahal akar makan dari daun. Busuk batang itu akar tumbuh di atas tanah mau menyambung ke tanah lagi tapi enggak sampe. Dulu itu enggak sampai satu persen kasus busuk batang, tapi di atas 2024 jadi begini,” kata Firman.

Perubahan pada tanaman membuat biaya produksi meningkat. Untuk mengendalikan busuk batang dan karat daun, petani harus lebih sering menyemprot pestisida. Jika sebelumnya penyemprotan dilakukan dua hingga tiga kali dalam tiga bulan, kini bisa mencapai enam kali dalam periode yang sama.

Kebutuhan tenaga kerja juga bertambah. Firman harus melibatkan hingga dua belas pekerja agar penyakit tanaman tak menyebar ke seluruh lahan. Di tengah biaya produksi yang meningkat, harga jual hasil panen justru tidak selalu berpihak pada petani.

“Modal awal Rp35 juta untuk babat hutan, sekarang hampir 40 persen kerugiannya. Sementara harga kubis sekarang hanya 2.000 rupiah per kilo. Mau pindah lahan juga enggak bisa karena statusnya di sini nyewa,” ungkap Firman.

Keluhan mengenai hasil pertanian juga muncul di Mandailing Natal. Sejumlah warga mengaitkan penurunan produktivitas lahan dengan luapan air dan lumpur yang beberapa kali menggenangi sawah maupun kebun mereka. Bagi keluarga petani, kerusakan lahan berarti berkurangnya sumber penghasilan yang menopang kebutuhan sehari-hari.

“Uma”, 50, mengatakan sebagian sawah dan kebunnya terdampak luapan lumpur pada akhir 2024. Sejak saat itu, hasil panen padi menurun dan kebun karetnya tidak lagi dapat dikelola seperti sebelumnya. Pendapatan keluarganya ikut berkurang karena sebagian besar kebutuhan rumah tangga bergantung pada hasil pertanian.

“Sekarang paling hanya setengah saja hasilnya,” kata Uma.

Penurunan pendapatan memaksa Uma mencari pekerjaan tambahan. Selain mengurus sawah dan pekerjaan domestik, ia juga bekerja mengarit di lahan milik warga lain untuk menambah pemasukan keluarga. Baginya, kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi meski hasil panen terus menurun.

Di Mataloko, persoalan serupa muncul dalam bentuk yang berbeda. Maria Baka, petani jagung, kopi, dan moke di Desa Turetogo, mengatakan hasil kebunnya tidak lagi seperti beberapa tahun lalu. Saat ditemui Magdalene (6/4), ia menunjukkan buah kopi yang kosong setelah kulitnya dibuka.

Menurut Maria, hasil panen jagung juga terus menurun. Jika sebelumnya hasil panen masih bisa disimpan hingga musim berikutnya, kini hasil yang diperoleh jauh lebih sedikit. Kondisi tersebut membuat keluarganya semakin bergantung pada sumber pendapatan lain di luar kebun.

“Sampai dengan tahun yang akan datang saya pungut lagi, panen kemarin masih ada, yang lama masih ada. Tapi sekarang tidak ada hasilnya.”

Cerita Firman, Uma, dan Maria menggambarkan dampak pengembangan panas Bumi yang tidak tercermin dalam data produksi listrik maupun target transisi energi. Ketika hasil panen menurun, pendapatan rumah tangga ikut berkurang. Dalam kondisi tersebut, perempuan tetap menjalankan peran untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Di Ijen, Mandailing Natal, dan Mataloko, perempuan menceritakan harus mencari sumber air alternatif ketika pasokan terganggu. Mereka juga merawat anggota keluarga yang sakit, sekaligus mencari tambahan penghasilan saat hasil pertanian menurun. Seluruh pekerjaan itu dilakukan di tengah tanggung jawab domestik yang tetap mereka jalankan.

Di ketiga wilayah, persoalan air, kesehatan, dan ekonomi muncul secara bersamaan dalam pengalaman warga yang diwawancarai. Ketika akses air terganggu, beban perawatan keluarga dan tekanan ekonomi ikut meningkat. Kondisi tersebut menambah pekerjaan yang harus dijalankan perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Mengapa Perlawanan Lebih Terlihat di Mataloko?

Selain menghadapi dampak lingkungan, kesehatan, dan ekonomi, warga di ketiga wilayah juga mengeluhkan minimnya informasi mengenai proyek yang beroperasi di sekitar mereka. Keluhan ini muncul berulang kali dalam wawancara yang dilakukan Magdalene di Ijen, Mandailing Natal, dan Mataloko. Di sinilah persoalan akuntabilitas paling terlihat: Saat warga mempertanyakan dampak yang mereka alami, jawaban yang mereka terima seringkali terbatas atau tidak jelas.

Di Dusun Curah Macan, wilayah yang berada paling dekat dengan PLTP Ijen Blawan, sejumlah perempuan mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan proyek. Informasi yang mereka terima umumnya hanya berupa pengumuman mengenai aktivitas perusahaan tanpa penjelasan mengenai potensi risiko kesehatan maupun lingkungan.

“Ninik”, misalnya, mengatakan ia tidak pernah mendapat penjelasan mengenai dampak yang mungkin timbul dari paparan gas maupun aktivitas pengeboran. Sosialisasi yang dilakukan perusahaan, menurutnya, lebih banyak berisi informasi teknis mengenai kegiatan proyek.

“Paling dikasih tahunya kalau ada bukaan itu pengumuman di masjid, tapi enggak dikasih tahu itu kalau ngehirup dampaknya bakal gimana,” kata Ninik.

Ketidakjelasan informasi juga muncul ketika warga mempertanyakan persoalan pencemaran air. Meski saluran limbah yang diduga menjadi sumber masalah telah ditutup, sebagian warga mengaku tidak mengetahui bagaimana limbah dikelola setelahnya. Kekhawatiran itu tidak hanya dirasakan warga, tetapi juga perangkat desa.

Donny mengatakan masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai alur pembuangan limbah maupun dampak jangka panjang yang mungkin muncul. Akibatnya, banyak pertanyaan warga yang hingga kini belum terjawab.

“Jadi masyarakat lokal sendiri tidak tahu buangannya ke mana, jangka panjangnya gimana, enggak tahu. Perangkat desa pun enggak tahu,” ungkap Donny.

Jika di Ijen persoalan utama berkaitan dengan minimnya informasi, di Mataloko warga mempertanyakan proses sosialisasi yang mereka anggap tidak transparan. Salah satu pengalaman tersebut dialami Theresia Dau, warga Ladja, yang menerima undangan sosialisasi proyek panas Bumi pada November 2025.

Saat itu, sumber air di sekitar tempat tinggalnya masuk dalam rencana pengembangan proyek oleh PLN. Sebelum menghadiri pertemuan, Theresia telah mendengar kekhawatiran warga dan pihak gereja mengenai potensi dampak proyek terhadap mata air yang selama ini digunakan masyarakat.

Ketika tiba di lokasi sosialisasi, Theresia melihat daftar hadir telah dipenuhi tanda tangan warga. Setelah mengikuti kegiatan dan pulang lebih awal, ia kemudian mengetahui daftar tersebut digunakan sebagai bagian dari dokumen yang disebut menunjukkan dukungan masyarakat terhadap proyek.

“Kami tidak pernah tahu mereka ambil tanda tangan kami di saat masuk pintu itu untuk bilang data dukung. Kami tidak pernah tahu,” keluhnya kepada Magdalene di kediamannya di Ladja, Mataloko (4/4).

“Yang kami datang itu diundang untuk mendengar. Dan kami sangat menolak bahwa air kami itu diambil,” lanjutnya.

Tim redaksi telah mengirimkan bukti video saat kejadian yang direkam oleh warga kepada pihak PLN. Namun, hingga laporan ini terbit, PLN belum memberikan tanggapan atas klaim warga tersebut.

Berbeda dengan Ijen dan Mandailing Natal, keberatan warga di Mataloko lebih sering disampaikan secara terbuka. Sejumlah perempuan terlibat langsung dalam aksi penolakan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan sumber air dan infrastruktur desa untuk kebutuhan proyek.

Marselina Ngula, 46, menjadi salah satu di antaranya. Ketika mendapat informasi truk proyek akan melintasi jalan di dekat rumahnya di Radabata, ia bersama warga lain berusaha menghentikan kendaraan tersebut. Mereka mempertanyakan dasar izin penggunaan jalan yang diberikan kepada perusahaan.

Marselina mengatakan warga tidak pernah menyepakati penggunaan jalan tersebut untuk aktivitas proyek. Perselisihan dengan sopir truk kemudian berlanjut hingga melibatkan kepala desa. Dalam pertemuan itu, Marselina menyampaikan keberatan warga secara langsung.

“Kalau pun masih mau lewati lagi, kami mau baku hantam, baku pukul, baku bunuh, kami pertahankan. Karena jalan ini kami bangun dari pajak kami sendiri,” ucap Lina menirukan perkataannya saat itu.

“Sampai sekarang, jalan itu mereka tidak lewati lagi,” lanjutnya.

Perbedaan respons warga terhadap proyek panas Bumi terlihat di tiga wilayah yang didatangi Magdalene. Di Mataloko, warga secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap proyek. Dalam sejumlah wawancara, mereka berulang kali mengaitkan sikap tersebut dengan ketergantungan pada mata air yang menjadi sumber kebutuhan sehari-hari. Kekhawatiran kehilangan akses air menjadi alasan yang paling sering disampaikan.

Di Ijen, warga juga mengeluhkan perubahan kualitas air, gangguan kesehatan, dan penurunan hasil pertanian. Namun, tidak terlihat aksi penolakan terbuka maupun mobilisasi warga dalam skala besar seperti di Mataloko.

Mengutip penelitian CELIOS, sebagian besar lahan di Kecamatan Ijen berada di bawah pengelolaan Perhutani dan PTPN XII. Banyak warga menggantungkan mata pencaharian pada lahan yang tidak mereka miliki secara langsung. Menurut peneliti CELIOS, Wishnu Try Utomo, ketiadaan hak atas tanah membuat posisi warga lebih lemah dalam menghadapi proyek panas Bumi.

“Ketiadaan hak atas tanah bagi warga itu melemahkan posisinya. Bahkan mereka tidak dilibatkan dalam sosialisasi proyek,” ujar Wishnu kepada Magdalene (25/6).

Di Mandailing Natal, warga juga menyampaikan berbagai keluhan terkait proyek panas Bumi. Sejak proyek mulai beroperasi, wilayah ini beberapa kali mengalami insiden kebocoran gas H₂S yang menimbulkan korban jiwa maupun korban keracunan. Meski demikian, penolakan terhadap proyek tidak tampak disampaikan secara terbuka seperti di Mataloko.

Reza Anggi Riziqo, peneliti WALHI Sumatera Utara, bilang senyapnya penolakan terhadap perusahaan bisa terjadi karena efek trauma yang ditimbulkan dari kriminalisasi masyarakat beberapa tahun silam. Saat proses eksplorasi tahun 2014, warga sempat menolak dan berujung dijatuhi hukuman kurungan selama beberapa bulan. Alhasil, masyarakat kini lebih banyak memilih diam.

“Ini bukan sebuah kesimpulan, tapi pasca kriminalisasi itu faktanya pergerakannya meredam. Sampai sekarang forum (perlawanan) itu enggak jalan,” jelas Reza (3/6).

*Beberapa narasumber kami samarkan demi menjaga privasi dan keselamatan mereka. Redaksi juga telah mengirimkan surat kepada PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Sorik Marapi Geothermal Power, dan PT PLN (persero). Namun hingga laporan ini terbit, kami belum mendapatkan tanggapan.*

Kami berterima kasih kepada Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) atas informasi, data, dan masukan yang membantu memperkaya proses peliputan. Seluruh isi liputan ini disusun, diverifikasi, dan diputuskan sepenuhnya secara independen oleh tim redaksi Magdalene.

Artikel ini merupakan bagian dari serial liputan khusus Magdalene tentang dampak pengembangan panas Bumi di Ijen, Mandailing Natal, dan Mataloko. Baca serial #HororPanasBumi lainnya di sini.

Tim Proyek Geothermal

Pemimpin Redaksi:   

Devi Asmarani  

Redaktur Pelaksana: 

Purnama Ayu Rizky  

Editor: 

Aulia Adam, Devi Asmarani, Purnama Ayu Rizky

Koordinator Proyek:    

Jasmine Floretta V.D  

Tim Lapangan:

Andrei Wilmar, Aulia Adam, Jasmine Floretta V.D, Syifa Maulida, Purnama Ayu Rizky, Rose Hendrika

Reporter/ Periset:   

Andrei Wilmar, Jasmine Floretta V.D, Syifa Maulida

Videografer/Dokumentasi:

Andrei Wilmar, Aulia Adam, Rose Hendrika

Fixer:

Antony Anu, Ahmad Royhan, Muhammad Husnudin

Desainer Grafis:   

Della Nurlailanti Putri

Ilustrator:

Karina Tungari

Media Sosial:   

Amanda Andina Nugroho, Allaam Faadhilah, Sonia Kharisma Putri

SEO:

Kevin Seftian

Sekertaris Redaksi:

Chika Ramadhea

Product and Program Development Coordinator:  

Siti Parhani  

Community Engagement:  

Siti Hajar  

Visualisasi Data:  

Azaria Laras