Pendekatan Keamanan Dinilai Belum Sentuh Akar Persoalan Papua

Penginjil di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kampung Jenetapa, Distrik Agisiga, Intan Jaya, Elianus Agimbau, 20, ditemukan meninggal dunia oleh warga (1/7). Jasadnya ditemukan di semak-semak yang tertutup rumput. Peristiwa ini kembali menjadi sorotan setelah dalam beberapa hari terakhir warga sipil meninggal dalam rangkaian peristiwa di Papua Tengah.

Dua hari sebelumnya, Elianus berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke Sugapa mengikuti pencairan dana kampung. Melansir BBC Indonesia, sepupu Elianus, Melky Agimbau, mengatakan Elianus berangkat bersama adik laki-lakinya. Mereka berjalan kaki menuju pangkalan ojek di Kampung Mbamogo.

Di lokasi tersebut, Melky mengatakan sekumpulan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak ke arah Elianus dan Sandi. Spontan, Sandi melompat ke tebing dan bersembunyi di hutan. Keesokan harinya, ia tiba di Sugapa dan membawa kabar penembakan tersebut.

Berbekal informasi dari Sandi, keluarga bersama Tim Penanganan Konflik Intan Jaya mendatangi lokasi kejadian. Di tempat itu mereka menemukan jasad Elianus. “Kepalanya masuk di rumput, kakinya terangkat,” katanya, melansir BBC Indonesia.

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) menyatakan terdapat lima luka tembak dan sayatan di tubuh Elianus. Sementara itu, Human Rights Defender Papua mengungkap dugaan Elianus ditembak aparat TNI yang sedang bersiaga di Kampung Mbamogo.

Sehari berselang, Melkiana Duwitau yang tengah hamil delapan bulan meninggal setelah tertembak peluru yang diduga berasal dari operasi TNI terhadap kelompok bersenjata (2/7). Peristiwa tersebut kembali menempatkan warga sipil sebagai korban dalam rangkaian peristiwa di Papua.

Baca juga: #HororPanasBumi: Kematian, Keracunan, dan Harga yang Harus Dibayar Perempuan di Sorik Marapi

Daftar Panjang Kekerasan

Penembakan terhadap Elianus dan Melkiana menambah daftar peristiwa kekerasan yang dicatat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua. Dalam enam bulan terakhir, Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan, dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah menjadi wilayah yang mencatat jumlah kejadian terbanyak.

Sebanyak 59 orang meninggal dalam rangkaian peristiwa tersebut. Dari jumlah itu, 43 orang merupakan warga sipil.

“Semua ini memperlihatkan memang pendekatan keamanan, kebijakan keamanan masih sangat dominan dipakai,” kata Komisioner Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat.

Atnike menjelaskan operasi militer juga memicu gelombang pengungsian. Berdasarkan catatan Komnas HAM, warga Kabupaten Puncak, Papua Tengah, umumnya mengungsi ke Jayapura, warga Intan Jaya ke Mimika, sedangkan warga Nduga, Papua Pegunungan, mengungsi ke Wamena dan Nabire.

Pengungsian tersebut turut memengaruhi akses warga terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan mata pencaharian. Dampaknya dirasakan terutama oleh warga yang mengungsi dalam waktu lama.

“Artinya anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dasar yang cukup dan memadai, layanan kesehatan juga terbatas, dan hak ekonomi dalam arti pekerjaan untuk orang yang mengungsi juga terganggu, mereka tidak memiliki mata pencaharian,” tutur Atnike.

Komnas HAM merekomendasikan pemerintah meninjau ulang kebijakan keamanan di Papua. Menurut Atnike, pendekatan keamanan perlu dijalankan secara profesional dan proporsional serta digunakan sesuai kebutuhan untuk mengurangi dampak kolateral, termasuk korban sipil dan kerusakan fasilitas dasar.

Atnike juga menilai profesionalisme prajurit yang bertugas di Papua perlu diperkuat agar tidak menyasar warga sipil. Selain itu, penegakan akuntabilitas atas setiap pelanggaran dinilai penting dilakukan.

“Maka akuntabilitas dan penegakan hukum harus dilakukan oleh semua pihak, apakah dari kelompok sipil bersenjata maupun aparat keamanan,” tuturnya.

Sejumlah kajian di negara lain juga menunjukkan pendekatan keamanan kerap diikuti tingginya korban sipil tanpa serta-merta mengakhiri persoalan yang melatarbelakanginya. Di Afghanistan, United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) mencatat lebih dari 10.000 warga sipil tewas atau terluka pada 2017. Pada 2020, jumlah korban sipil masih mencapai 8.820 orang, terdiri atas 3.035 orang meninggal dan 5.785 luka-luka.

Sementara itu, di Irlandia Utara, basis data Every Casualty Counts mencatat sedikitnya 3.720 orang meninggal sepanjang 1966–2006, dengan sekitar 52 persen merupakan warga sipil.

Baca juga: #HororPanasBumi: Perempuan di Kaki Ijen Tanggung Ongkos Energi Hijau

Pendekatan Keamanan Bukan Solusi

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), sekaligus Anggota Gugus Tugas Papua UGM, Alfath Bagus Panuntun, menilai masifnya militerisme di Papua tidak bisa dipisahkan dari tren pembangunan dan peningkatan jumlah aparat keamanan. Menurutnya, kehadiran militer kerap berjalan beriringan dengan kebijakan politik pemerintah.

“Sebagian masyarakat asli Papua justru memandang ini sebagai upaya untuk menambah jumlah pos keamanan,” ujarnya kepada Magdalene melalui aplikasi perpesanan (10/7).

Alfath menjelaskan pemerintah menempatkan militer secara masif untuk menjaga integritas kedaulatan negara di wilayah yang dianggap rentan terhadap kendali otoritas. Selain itu, aparat juga ditugaskan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur strategis serta merespons gangguan keamanan dari kelompok separatis.

Menurut Alfath, pemerintah memandang stabilitas keamanan sebagai prasyarat sebelum pembangunan dijalankan. Namun, ia menilai pendekatan tersebut kerap berbenturan dengan aspirasi masyarakat lokal akibat berbagai skandal yang menggerus kepercayaan publik.

“Ada banyak temuan lapangan yang menunjukkan bahwa aparat nyatanya menjadi bekingan dari pengusaha besar, umumnya tambang dan sawit, serta juga menjual senjata dan amunisi ke kelompok bersenjata,” terangnya.

Menurut Alfath, Papua juga memiliki persoalan yang lebih jauh daripada sekadar separatisme. Ia menyebut masih ada akar persoalan yang belum tuntas, seperti marginalisasi, kekerasan negara pada masa lalu, diskriminasi rasial, dan kegagalan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara nyata.

“Penggunaan militer yang berlebihan justru seringkali melanggengkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap negara,” tambahnya.

Baca juga: #HororPanasBumi: Sejarah Perebutan Tanah di Balik Senyapnya Warga Ijen

Menurut Alfath, perubahan paradigma menjadi langkah penting untuk memutus siklus kekerasan di Papua. Alih-alih terus mengedepankan pendekatan keamanan melalui penambahan aparat, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan.

Ia juga menilai pemerintah perlu mulai mendengarkan suara masyarakat akar rumput, tidak hanya elite lokal. Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas perlu menempatkan masyarakat Papua sebagai aktor utama di tanahnya sendiri.

“Sebab, pembangunan tidak akan pernah bisa beriringan dengan perdamaian jika negara terus gagal memahami Papua dengan segala paradoksnya,” tutupnya.