ICW: Ada Potensi Korupsi di Program Makan Bergizi Gratis
Tiga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani, Nisa Zonzoa, dan Ro’fi, mengungkap sejumlah potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini berasal dari investigasi di 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah di Indonesia.
Investigasi dilakukan pada November 2025 hingga Januari 2026. Dalam periode tersebut, ICW mencatat berbagai persoalan, mulai dari ketidaksesuaian anggaran per porsi, kualitas menu, potensi mark-up, keterlibatan aparat, tekanan terhadap penerima manfaat, hingga minimnya transparansi anggaran SPPG.
Eva Nurcahyani menjelaskan salah satu temuan terkait pemotongan anggaran per porsi MBG di sebuah SPPG di Bandung. Setiap porsi yang semestinya bernilai Rp10 ribu dipotong sekitar Rp1-2 ribu, sehingga nilai riil makanan yang diterima siswa berkisar Rp8-9 ribu.
“Dana potongan tersebut menyebar untuk menutup biaya operasional, seperti operasional, ompreng, distribusi, dan insentif relawan. Dana yang dialihkan itu bisa mencapai 1-2 juta setiap hari untuk 2.000 porsi MBG,” kata Eva dalam konferensi pers di Kalibata (28/4).
Pengurangan anggaran berdampak pada kualitas makanan yang diterima siswa. Eva menyebut satu butir telur yang seharusnya diberikan utuh kepada satu siswa dibagi menjadi beberapa bagian. Penyesuaian ini dilakukan agar biaya bahan pangan tetap sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Selain itu, ICW juga menemukan indikasi manipulasi laporan harga bahan pangan. “Kami menemukan juga adanya manipulasi laporan, seperti ayam yang harganya 50 ribu oleh SPPG dilaporkan jadi 55 ribu ke Badan Gizi Nasional. Praktik mark-up ini terjadi pada bahan pangan lain seperti pembelian sayur, dan bahan pangan lain dibanding harga pasar lokal,” ujarnya.
Baca juga: Riset: Mayoritas Penerima Tak Rasakan Manfaat Makan Bergizi Gratis
Tekanan dan Konflik Kepentingan
Temuan ICW juga mencakup tekanan terhadap pihak yang menyampaikan keluhan. Eva mengungkap sejumlah orang tua siswa di Lombok Timur, Mataram, Bandung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami tekanan setelah melaporkan kualitas makanan. Dalam beberapa kasus, penerima manfaat terancam dihentikan jika terus menyampaikan keluhan.
“Tekanan juga dialami oleh relawan maupun pengurus dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program. Beberapa di antaranya mengaku mendapat ancaman ketika berupaya mengurus sertifikasi dapur atau ketika menyampaikan persoalan internal yang terjadi dalam operasional MBG,” katanya.
Nisa Zonzoa menambahkan, terdapat indikasi keterkaitan antara pengelola SPPG dengan pejabat atau aktor politik di sejumlah daerah. Keterkaitan ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari hubungan keluarga hingga relasi kelembagaan.
“SPPG di Lombok Timur teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan kepala daerah, baik lewat yayasan pengelola maupun relasi keluarga dari pemilik dapur. SPPG di Bali juga ada keterlibatan mantan anggota DPRD. SPPG di DIY dimiliki anggota DPRD aktif. Rata-rata SPPG dipunya oleh politisi dari partai Gerindra, PKS, PAN, Golkar, dan PPP,” katanya.
Menurut Nisa, kepemilikan tersebut tidak selalu tercatat secara langsung. Beberapa pihak menggunakan nama lain atau yayasan tertentu untuk menyamarkan keterlibatan. Ia juga menyebut adanya peran aparat di lapangan dalam operasional program di beberapa wilayah.
“Rata-rata SPPG dipunya oleh politisi dari partai Gerindra, PKS, PAN, Golkar, dan PPP,” ujarnya.
Baca juga: Mau Diculik hingga Dikuntit Orang Asing, Teror Beruntun Ketua BEM UGM Usai Kritik MBG
Rantai Pasok dan Dampak di Lapangan
Ro’fi mengungkap adanya indikasi monopoli dalam penyediaan bahan baku di beberapa daerah, seperti Bandung, DIY, Kupang, dan Medan. Kondisi ini membuat pemasok yang tidak memiliki relasi dengan pihak tertentu kesulitan masuk dalam rantai pasok program.
“SPPG yang tidak punya relasi pejabat, aparat, politis mereka tidak mempunyai kesempatan menjadi mitra pemasok bahan baku. Secara bisnis mereka kalah saingnya, terlebih itu terjadi di Yogyakarta, indikasi aparat bermain di rantai bahan baku amat kuat,” katanya.
Selain persoalan tata kelola, ICW juga mencatat sejumlah dampak di lapangan. Terdapat 33 kejadian makanan basi, 10 kasus keracunan, serta beban tambahan bagi guru yang harus terlibat dalam pengelolaan program. Di sisi lain, upah relawan dilaporkan berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Berdasarkan temuan tersebut, ICW mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Mereka menilai sejumlah persoalan, mulai dari konflik kepentingan hingga lemahnya pengawasan, menunjukkan perlunya pembenahan dalam implementasi program ini.
