Begini Rasanya Hidup di Kota dengan Jalan yang Selalu Rusak: POV Ibu di Karawang
Sebagai warga Karawang, saya merasakan kegelisahan yang mungkin akrab bagi banyak orang. Jalan berlubang bukan hanya soal aspal rusak, tetapi menyangkut rasa aman pelan-pelan hilang.
Sebagai ibu, kegelisahan itu terasa lebih kompleks. Melintasi jalanan berlubang selain enggak nyaman juga bikin saya takut. Terlebih ketika harus membawa bayi saya yang baru berusia empat bulan. Lubang-lubang kami temui di berbagai ruas jalan. Pada malam hari, sebagian jalan nasional dan provinsi bahkan nyaris tak terlihat karena lampu jalan enggak berfungsi, atau lebih parah, enggak ada sama sekali.
Kondisi serupa terlihat di banyak titik. Tak hanya di kawasan Cikampek dan sekitarnya, lubang besar juga muncul di jalan baru di pusat kota, termasuk di sekitar kawasan luxury outlet dan pemukiman warga. Sejumlah ruas dibiarkan tanpa penanganan, sementara penerangan tetap minim. Setiap perjalanan terasa seperti mengambil risiko.
Di kepala saya, pertanyaan yang sama terus berulang: Bagaimana jika terjadi sesuatu akibat lubang-lubang ini? Bagaimana jika kendaraan tergelincir? Yang paling menakutkan, bagaimana jika saya pergi bekerja dan tidak pernah bisa pulang lagi menemui anak saya?
Bagi perempuan, terutama ibu, ancaman di jalan hadir dalam berbagai bentuk, dari risiko kecelakaan, kerentanan di jalan gelap, hingga beban mental.
Baca juga: Cerita Perempuan Relawan Bencana Aceh: Melihat Derita yang Tak Masuk Layar
Dear Pak Aep, Rakyat Sudah Keluhkan Jalan
Kondisi tersebut mendorong sekelompok warga yang mengatasnamakan diri sebagai komite masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk “Karawang Darurat Jalan Berlubang” pada (4/2). Massa terdiri dari kurir, pengemudi ojek online, mahasiswa, hingga buruh.
Lubang besar terlihat di berbagai titik Jalan Pantai Utara (Pantura) hingga jalan nasional di wilayah Cikampek, Kosambi, dan Jatisari. Aksi protes digelar di depan kantor Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat PPK 1.1.
Dalam orasinya (4/2), pemimpin aksi Tri Prasetio Putra Mumpuni menyebut: “Aksi ini bukan sekadar protes, tapi luapan kegelisahan kolektif atas jalan rusak yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan menyeluruh.”
Tri menegaskan tuntutan warga meliputi perbaikan jalan secara serius dan menyeluruh, bukan tambal sulam yang bersifat sementara. Warga juga meminta tanggung jawab pemerintah daerah atas kondisi yang dinilai membahayakan keselamatan, serta transparansi penggunaan anggaran infrastruktur.
Gerakan ini tumbuh dari akumulasi keluhan warga yang telah lama disampaikan melalui media sosial, laporan ke pemerintah setempat, hingga protes ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketika respons dinilai belum memadai dan insiden terus terjadi, warga memilih menyuarakan keresahan di ruang publik.
Beberapa hari setelah aksi berlangsung, kekhawatiran warga kembali terasa. Pada Jumat pagi (6/2/2026), sebuah truk trailer terguling akibat jalan berlubang di Jalan Raya Kosambi arah Karawang. Pengemudi dan penumpang dilaporkan selamat, namun insiden tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas.
Baca juga: Bisakah Kita Mendesain Ulang Trotoar dengan Perspektif Perempuan?
Bagi warga, kejadian ini menjadi pengingat: jalan berlubang bukan sekadar potensi bahaya, melainkan ancaman nyata yang dapat terjadi kapan saja.
Keluhan serupa disampaikan Ridho, warga Karawang. Ia mengaku rasa kesal dan waswas kerap muncul setiap kali melintas di jalan rusak.
“Setiap lewat pasti mengeluh, karena lubangnya nggak pernah dibenerin. Mobil saya bahkan pernah tergasruk masuk ke lubang cukup dalam,” kata Ridho (4/2/2025).
Soal kecelakaan, Tri Prasetio menyebut data resmi korban akibat jalan berlubang masih minim dan tidak terpublikasi secara memadai. Banyak insiden dikategorikan sebagai kecelakaan tunggal, sehingga luput dari pencatatan spesifik terkait kondisi jalan.
Padahal di lapangan, warga menyaksikan kejadian serupa berulang kali. Salah satu kasus yang paling membekas adalah kecelakaan pengendara motor pada malam hari. Korban terjatuh akibat lubang besar yang tertutup genangan air hujan, lalu terseret ke jalur kendaraan lain hingga meninggal dunia. Lubang tersebut, menurut warga sekitar, telah lama dikeluhkan namun tak kunjung diperbaiki.
Warga mengaku telah menghubungi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga dinas terkait. Aduan juga disampaikan melalui media dan akun media sosial pejabat daerah. Respons yang diterima kerap minim, atau sebatas janji tanpa realisasi. Perbaikan biasanya dilakukan setelah keluhan viral, itupun sering kali berupa tambal sulam yang cepat rusak kembali.
Baca juga: Gelap, Rawan Kejahatan, Ringkih: Mengapa Perempuan Takut Berjalan di JPO Jakarta
Akibat kondisi tersebut, warga merasakan dampak dari berbagai sisi: keselamatan terancam, biaya perbaikan kendaraan meningkat, mobilitas terganggu, serta aktivitas sehari-hari dijalani dengan rasa cemas.
Melalui aksi dan berbagai keluhan yang terus disuarakan, warga berharap pemerintah mulai hadir secara nyata. Yang dituntut bukanlah kemewahan, melainkan jalan yang aman, penerangan memadai, serta sistem pemeliharaan infrastruktur yang responsif—bekerja sebelum korban berjatuhan, bukan setelah tragedi terjadi.
Bagi warga Karawang, jalan bukan sekadar jalur lalu lintas. Ia adalah ruang hidup yang seharusnya melindungi, bukan mengancam.
