Yang Tak Dibicarakan dari Polemik ‘Cukup Aku Saja yang WNI’: POV ‘Awardee’ LPDP
“Jadi penerima beasiswa itu enak, ya.”
Komentar seperti itu belakangan terus terngiang di kepala saya. Sejak mencuatnya kasus salah satu penerima (awardee) beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Kementerian Keuangan, linimasa saya dipenuhi opini yang nadanya cenderung menghakimi. Ada yang bilang hidup awardee LPDP nyaman, tinggal di luar negeri dibiayai negara. Ada pula yang menyamakan kami dengan koruptor. Bahkan, segelintir suara menyarankan program ini dihapus saja.
Saya juga salah satu penerima LPDP untuk studi S2 di Inggris. Di tengah riuh perdebatan yang berkembang, saya ikut menyaksikan bagaimana satu kasus individual berubah dengan cepat jadi penilaian kolektif.
Sejujurnya, video yang memicu kontroversi itu sudah saya lihat jauh sebelum ramai. Kini, isu berkembang semakin besar hingga melibatkan pejabat publik. Di titik ini, yang saya rasakan bukan sekadar kaget, melainkan prihatin.
Keprihatinan itu muncul dari dua sisi.
Pertama, dari sisi pembuat video, ekspresi personal di media sosial memang selalu berisiko memunculkan tafsir beragam. Banyak yang menilai ia terjebak dalam over-sharing yang kemudian memicu backlash netizen. Jika dicermati, saya melihat ada kekecewaan terhadap kondisi regulasi di Indonesia yang sering berubah dan dirasa menyulitkan masyarakat. Namun, cara penyampaiannya membuka ruang tafsir yang begitu luas, terlebih karena ia merupakan penerima beasiswa negara.
Kedua, dari sisi respons publik, yang terasa lebih berat adalah meluasnya kritik. Sorotan enggak berhenti pada individu, tetapi merembet ke seluruh program LPDP dan para awardee. Pola generalisasi semacam ini mungkin lazim di media sosial, tetapi dampaknya tetap terasa nyata bagi mereka yang berada di dalamnya.
LPDP sendiri dirancang sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. Banyak alumni yang kini berkontribusi di berbagai bidang di Indonesia. Namun, setiap kali muncul kontroversi, narasi yang menguat kerap berpusat pada kegagalan individu, bukan kompleksitas atau kritik yang lebih struktural.
Perjalanan Panjang yang Jarang Terlihat
Kita sama-sama tahu, buat sebagian orang melanjutkan pendidikan tingkat lanjut ke level S1, S2, dan S3 in this economy terasa mustahil tanpa bantuan beasiswa. Dan di balik beasiswa, ada proses panjang yang jarang benar-benar terlihat, bahkan diwarnai mental load.
Persiapan bahasa, penyusunan esai, latihan wawancara, psikotes, hingga mencari kampus bukanlah tahapan yang singkat. Tes seperti International English Language Testing System (IELTS) misalnya, menjadi salah satu langkah yang membutuhkan biaya, waktu, dan energi yang tidak sedikit.
Sebelum menerima LPDP, saya beberapa kali memperoleh beasiswa internasional. Pertukaran pelajar ke Tiongkok, beasiswa penuh pemerintah Kolombia untuk belajar Bahasa Spanyol, hingga Fulbright FLTA di Amerika Serikat menjadi bagian dari perjalanan akademik saya. Namun ironisnya, tekanan terbesar justru saya rasakan saat menjadi awardee LPDP.
Tekanan itu tidak semata akademik. Ekspektasi sosial turut membentuk pengalaman sebagai penerima beasiswa negara. Setiap ucapan, sikap, bahkan ekspresi terasa seperti berada dalam pengawasan publik yang tak kasatmata.
Bertahun-tahun sebelum berangkat ke Inggris, saya bekerja di Indonesia. Saya mempromosikan pariwisata sebagai pemandu wisata, mengajar bahasa asing untuk murid dari berbagai daerah, membantu mereka membuka peluang baru. Bahkan, tidak sedikit murid saya kini berada di luar negeri untuk studi maupun karier.
Di Inggris, upaya kontribusi tetap berjalan. Saya mengajar English as an Additional Language (EAL) untuk anak-anak imigran di Bristol, mengajar Bahasa Indonesia di kampus, dan sesekali memberikan kelas daring gratis. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari keseharian saya sebagai mahasiswa.
Namun di tengah derasnya komentar publik, kontribusi semacam ini kerap dianggap “sudah seharusnya”. Sebaliknya, satu kesalahan individu dapat menyeret seluruh awardee ke dalam stigma kolektif.
Pengalaman hidup di luar negeri juga menghadirkan realitas yang tidak sesederhana yang dibayangkan.
Contoh, pernahkah kalian berada di negeri ribuan kilometer jauhnya, sementara adik kalian dilarikan ke rumah sakit karena Demam Berdarah, dan ibu kalian bekerja panas-panasan menyapu jalan demi menambah biaya berobat?
Pernahkah kalian berada di negara yang sedang dilanda konflik, hingga terkena gas air mata padahal tidak ikut demonstrasi?
Baca juga: Benarkah Ada Meritokrasi dalam Seleksi Beasiswa LPDP?
Pernahkah melihat ibu terbaring lemah di rumah sakit, tetapi kalian berada di negeri orang dan belum bisa pulang?
Pernahkah kalian hampir kehilangan nyawa karena hendak dibunuh di pinggir jalan, lalu barang-barang kalian dijambret?
Pernahkah kalian merasa tidak berdaya tidak bisa pulang ke Tanah Air karena menjadi tulang punggung keluarga. Sementara kedua orang tua mengalami kecelakaan parah, sehingga harus dirawat jalan berbulan-bulan?
Pernahkah sebagai Generasi Sandwich, kalian bekerja keras di luar negeri, karena beasiswa yang tak memadai. Sementara ayah sendiri meninggal dan tidak sempat pulang? Atau ketika ingin pulang pun, uang tidak mencukupi karena harus mengutamakan membiayai rumah sakit, pemakaman, dan kebutuhan keluarga?
Lalu, pernahkah saat anak pertama lahir, tetapi kalian harus berangkat ke negara tujuan? Sehingga meninggalkan istri dan tidak bisa menyaksikan proses persalinan.
Pengalaman-pengalaman itu membentuk satu kesadaran. Ternyata hidup di luar negeri memang memiliki sisi menyenangkan, tetapi juga menyimpan luka dan pengorbanan yang jarang masuk ke percakapan publik.
Baca juga: Tuntutan Maksimal, Dukungan Minimal: Beratnya Beban Studi S3 di Indonesia
Antara Ekspektasi dan Tanggung Jawab Institusi
Sekali lagi, kontroversi satu kasus individual terkait LPDP membuat saya mempertanyakan: Siapa paling disorot, dan siapa yang luput dari perhatian?
Sayang, kita sudah tahu jawabannya hari ini: Perbincangan sering berhenti pada individu saja. Karakter personal dibedah, pilihan kata dipersoalkan, ekspresi dihakimi. Pada saat yang sama, perhatian terhadap institusi yang merancang program, membangun sistem pembinaan, sekaligus mengelola komunikasi publik terasa jauh lebih kecil.
LPDP bukan sekadar beasiswa, melainkan program negara. Ia lahir dari kebijakan, dikelola melalui sistem, dan membawa nama institusi publik. Ketika kontroversi muncul, respons yang terlihat kerap berfokus pada klarifikasi, pernyataan normatif, atau penegasan prosedural.
Jarang sekali ada percakapan tentang hal yang lebih mendasar. Misalnya tentang bagaimana sistem pembinaan dijalankan? Sejauh mana penerima dibekali kesiapan menghadapi sorotan publik dan dinamika ruang digital? Bagaimana negara memposisikan awardee, sebagai mahasiswa, representasi, atau simbol moral?
Karena kekosongan inilah, sebagai penerima beasiswa, saya merasakan kebingungan di tengah ekspektasi yang luar biasa. Kami diharapkan menjaga citra, merepresentasikan negara, sekaligus menavigasi ruang digital. Pun, kami didorong untuk kritis, berpikir reflektif, dan peka terhadap persoalan sosial. Masalahnya, ruang untuk sambat, mempertanyakan kebijakan, atau mengkritik negara secara terbuka terasa tidak sepenuhnya bebas. Ekspresi personal mudah dibaca sebagai representasi institusional, lalu bergeser menjadi persoalan moral.
Celakanya, ekspektasi ini sering terasa lebih berat bagi perempuan. Awardee perempuan tidak jarang menghadapi lapisan penilaian tambahan, bukan hanya soal prestasi, tetapi juga cara berbicara, berekspresi, hingga kehidupan personal. Ruang digital membuat tubuh dan ekspresi perempuan lebih mudah menjadi objek evaluasi publik.
Di titik ini, kontroversi LPDP memperlihatkan persoalan yang lebih struktural. Program negara membawa ekspektasi moral yang tinggi, tetapi ruang untuk membicarakan tekanan psikologis, kompleksitas pengalaman, dan dimensi gender masih terasa terbatas.
Padahal LPDP semangat awalnya (seharusnya) cukup inklusif dan memberdayakan. Sebab, ia terbuka bagi berbagai kalangan, termasuk orang dengan disabilitas, aparatur sipil negara, masyarakat Indonesia Timur, dan jalur reguler lainnya. Program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang bangsa. Justru karena itu, kritik yang muncul semestinya tidak berhenti pada individu, tetapi juga diarahkan pada sistem, desain kebijakan, dan cara negara membangun relasi dengan penerimanya.
Di ruang media sosial, satu peristiwa dapat berkembang cepat dan membentuk persepsi kolektif. Generalisasi pun mudah terjadi, stigma terbentuk nyaris seketika, dan penilaian bergerak lebih cepat daripada pemahaman.
Dalam situasi semacam ini, saya kembali teringat satu ungkapan lama, “Jarimu durimu.” Duri kecil bisa sangat menyakitkan, karena tidak ada kasus tersedak tulang ayam, tapi duri ikan. Dan duri itu bisa melukai siapa pun, termasuk mereka yang sedang berproses, belajar, dan berusaha mencari cara untuk tetap memberi arti.
RH, seorang yang pernah menerima beasiswa LPDP.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
