Foto oleh ANTARA FOTO/Sakti Karuru/Spt
Di peta kebijakan, Papua sering tampak seperti hamparan hijau luas yang “siap diolah”—lahan luas yang menunggu digarap demi swasembada pangan nasional. Namun bagi banyak perempuan Papua, warna hijau itu bukan ruang kosong. Itu dapur, pasar, dan apotek yang memberi makan dan menyembuhkan keluarga.
Mereka tahu di mana batang sagu yang siap ditebang, kapan sayur hutan muncul di musim tertentu, di sungai mana ikan sedang banyak, dan kepada siapa hasil panen dibagi. Semua berjalan dalam ritme komunitas yang mereka jaga turun-temurun.
Kini, warna hijau di mata negara berarti hal lain: lumbung pangan atau food estate. Ribuan hektare dialihkan untuk sawah dan proyek, sementara ruang hidup mama Papua menyempit. Hutan yang dulu menopang kehidupan berubah menjadi lahan monokultur yang jauh dari dapur mereka. Dan ketika negara menghitung hasil panen dalam ton, mama Papua menghitung hari di mana piring di rumahnya makin sering kosong.
Baca juga: Cangkul di Tangan Kanan, Buku di Tangan Kiri: Siasat Petani Indramayu Hadapi Cuaca Ekstrem
Ketahanan versi negara, kehidupan versi komunitas
Menurut definisi global yang diadopsi pemerintah, ketahanan pangan diukur dari empat hal: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan kestabilan. Ini dimensi yang lazim digunakan oleh badan internasional seperti Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Tetapi di Papua, keempat hal itu hidup dengan cara yang berbeda.
Ketersediaan bagi negara berarti produksi: berapa ton beras, berapa hektare lahan, dan berapa hasil panen. Bagi mama Papua, ketersediaan berarti hutan masih tegak, dusun sagu masih ada, dan air masih mengalir. Pohon-pohon itu adalah lumbung pangan yang tumbuh sendiri, tahan musim, dan menyatu dengan pengetahuan perempuan yang tahu cara menebang, mengolah, serta membaginya.
Akses pangan dalam logika ekonomi berarti kemampuan membeli makanan. Tapi di banyak kampung, akses itu berarti kedekatan dengan dusun sagu dan sungai, serta jaringan saling-beri antar keluarga. Ketika hutan dibuka dan area kelola menyempit, akses berubah dari sistem berbagi menjadi sistem berbeli. Rumah tangga yang dulu bergantung pada alam kini bergantung pada uang tunai yang tak selalu ada.
Bagi negara, kestabilan berarti stok pangan yang cukup dalam jangka panjang. Tapi bagi mama Papua, kestabilan berarti menjaga alam agar anak cucu tak lapar. Selama hutan terjaga, mereka tenang. Begitu hutan hilang, ketidakpastian datang—panen perusahaan bisa gagal, harga pasar naik, logistik tersendat, dan cadangan pangan alami tak lagi ada.
Namun logika hutan kerap kalah dalam rapat kebijakan. CNN Indonesia (September 2025) melaporkan rencana pemerintah membuka 481 ribu hektare kawasan hutan di Papua untuk proyek food estate, dengan fokus di Merauke. Dalam laporan itu, proyek terdengar menjanjikan: luas, cepat, terukur. Tapi di balik angka itu ada kehilangan yang tak terhitung dari ruang hidup, sumber makan, sampai rasa aman yang dulu menyatu dengan alam.
Bagi mama Papua, hutan adalah infrastruktur kehidupan. Ia “pasar” tempat bahan makanan tersedia tanpa uang, dan “apotek” tempat tumbuh tanaman obat yang menjadi penopang kesehatan keluarga. Ketika hutan hilang, dua hal itu ikut lenyap.
Laporan Papua Betahita (Oktober 2024) mencatat bagaimana proyek pangan besar justru gagal menjawab kebutuhan masyarakat lokal dan malah merugikan perempuan yang menjadi penjaga lingkungan dan sistem pangan setempat. Mongabay Indonesia (Agustus dan November 2025) juga menulis bahwa food estate berpotensi memperparah marginalisasi masyarakat adat, menjauhkan Orang Asli Papua dari tanah dan kebudayaannya.
Jika hutan adalah lumbung, mengubahnya menjadi perkebunan besar bukan sekadar mengganti tanaman—tapi mengganti cara hidup yang selama ini membuat komunitas bisa bertahan.
Baca juga: Setahun Prabowo: Mengulang Tiga Dekade Kegagalan ‘Food Estate’
Piring yang kosong, kerja yang tak terlihat
Di dapur kampung, mama-mama Papua adalah manajer ekonomi rumah tangga, petani, koki, dan perawat dalam satu tubuh. Mereka menanam, mengolah, dan membagi makanan, sembari memastikan keluarga tetap sehat. Ketika hutan berubah menjadi proyek, beban baru datang tanpa nama.
Sekarang, waktu yang dulu habis untuk menokok sagu dipakai untuk berjalan lebih jauh mencari bahan makanan. Uang yang dulu bisa disimpan kini harus dibelanjakan untuk makanan yang dulu gratis. Obat yang dulu diambil dari hutan kini mesti dibeli di kota dengan ongkos transportasi yang mahal. Semua pekerjaan tambahan ini tak pernah dicantumkan dalam laporan proyek, namun terasa di tubuh dan waktu mama Papua.
Pemerintah punya argumen sendiri bahwa Indonesia butuh swasembada, lahan Papua luas dan subur, dan food estate adalah solusi cepat. Tapi ada pertanyaan yang tak pernah selesai dijawab: swasembada untuk siapa, dengan ongkos siapa, dan apa yang hilang di baliknya? Ketika proyek pangan diukur lewat produksi nasional, kehilangan di tingkat rumah tangga perempuan jarang sekali tercatat.
Di sisi lain, dunia mulai menyadari bahwa ketahanan pangan tak cukup diukur dari empat dimensi klasik. FAO melalui High Level Panel of Experts menambahkan dua aspek penting: agency, atau kendali masyarakat atas sistem pangannya; dan sustainability, atau daya tahannya menjaga ekologi. Artinya, ketahanan pangan sejati bukan soal “seberapa banyak yang diproduksi”, tapi siapa yang punya kuasa untuk menanam, memanen, dan memutuskan apa yang dimakan, tanpa merusak dasar hidupnya.
Jika negara sungguh ingin membangun Papua tanpa membuat mama Papua lapar, maka perlu langkah sederhana namun berarti: akui hutan sebagai infrastruktur pangan, bukan sekadar wilayah produksi. Ukur keberhasilan bukan dari ton beras, tapi dari bertahannya pengetahuan lokal tentang sagu dan pangan hutan. Lihat kerja mama Papua bukan sebagai catatan kaki, melainkan jantung ketahanan pangan itu sendiri.
Melindungi dusun sagu dan wilayah kelola perempuan adat bukan nostalgia, tapi kebijakan publik paling rasional. Karena di sana terletak fondasi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan sosial yang tak tergantikan proyek mana pun. Pangan yang tumbuh dari bawah lebih kuat menopang hidup daripada pangan yang dipaksakan dari atas.
Baca juga: Gagal Terus, Kenapa Prabowo Tak Kapok Bikin ‘Food Estate’?
Pada akhirnya, pertanyaan paling jujur bukan “bisakah Papua menjadi lumbung pangan nasional?” melainkan: maukah negara belajar bahwa pangan tidak selalu lahir dari proyek, melainkan dari kehidupan itu sendiri?
Di dapur yang kini makin jauh dari hutan, mama Papua terus berjuang menyalakan api. Mereka sudah lama mempraktikkan ketahanan pangan yang sejati: hutan sebagai lumbung, sagu sebagai cadangan, pengetahuan sebagai teknologi.
Tapi ketika negara mengganti hutan dengan monokultur, yang berubah bukan hanya tanaman, tapi definisi tentang siapa yang memberi makan negeri ini. Dan di dapur sederhana di ujung Papua, perubahan itu terasa paling nyata: piring yang semakin sering kosong.
